IMB atau Surat Izin Mendirikan Bangunan memang diperlukan sebagai keabsahan saat hendak membangun atau merenovasi rumah. Izin Membangun Usaha (IMB) memang legalitas yang sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin membuat tempat usaha dari nol atau yang ingin merenovasi bangunan dan IMB juga dibutuhkan sebagai syarat mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Industri (IUI).

Pemerintah menjelaskan tujuan penerbitan IMB sendiri adalah agar menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukkan. Jangan sampai karena bangunan kamu tidak memiliki IMB lalu dibongkar oleh pemerintah setempat.

Images : Freepik

APA ITU IMB?

IMB adalah perizinan dari Pemerintah Kota kepada pemohon untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. IMB merupakan jenis izin yang bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat dan badan yang ingin mendirikan bangunan dengan berbagai peruntukannya (mencakup kegiatan sosial budaya, ekonomi/komersial, atau keagamaan) maupun berbagai bentuknya (mencakup gedung atau bukan gedung, seperti menara, papan reklame, dll).

Baca Juga : Punya Bisnis Kuliner Perlu Sertifikat Laik Hygiene? Ini 4 Benefitnya! 

APA FUNGSI IMB DAN DASAR HUKUMNYA?

Peraturan dan Perundang-undangan sebagai landasan hukum IMB adalah : 

1. Undang-Undang No.34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar hukum yang mendasari persoalan IMB adalah Undang-undang No.34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian dari aturan ini setiap daerah (pemerintah daerah tingkat I) akan mengeluarkan peraturan pelaksananya masing-masing.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan GedungBAB 4 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama : Umum

   1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
   2. Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
   3. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
   keandalan bangunan gedung.
   4. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
   5. Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

   Bagian Kedua : Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

   Pasal 8, ayat (1): “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

   1. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
   2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
   3. Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

   Pasal 8, ayat (4): “Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

3. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

   Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menggunakan istilah IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, namun peraturan tersebut telah dicabut sehingga kini istilah IMB tidak lagi digunakan dan diganti dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.Fungsi IMB digantikan dengan PBG. PBG memiliki fungsi untuk memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal. Kemudian memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Selain itu juga untuk mendata keberadaan rencana bangunan gedung.

   
   PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Prosesnya meliputi pengajuan, Pemeriksaan Rencana Teknis, Perhitungan Retribusi, hingga Penerbitan PBG.

    

   SYARAT PENGURUSAN IMB GIMANA?

   Berikut ini adalah yang menjadi persyaratan IMB adalah sebagai berikut :

   1. KTP dan NPWP Pemohon
   2. Jika Badan Hukum (AKTA SK , NPWP Badan ,NIB)
   3. Bukti Kepemilikan tanah (Sertifikat Tanah, AJB, Bukti Bayar PBB tahun Terakhir)
   4. Gambar Rencana Arsitektur yang sudah disahkan oleh UP PTSP
   5. Asli Gambar rencana dan perhitungan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyidikan tanah dan gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung untukbangunan yang di persyaratkan
   6. Asli KRK definitif atau fotokopi KRK definitif apabila asli KRK telah diserahkan sebagai persyaratan IMB terdahulu
   7. Fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur,struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis
   8. Asli surat pernyataan persetujuan warga sekitar untuk Bangunan Gedung dengan kegiatan diizinkan bersyarat dan kegiatan diizinkan terbatas clan bersyarat
   9. Fotokopi IMB lama beserta gambar lampirannya dan/atau perizinan bangunan yang telah dimiliki untuk permohonan IMB perubahan dan/atau penambahan;
   10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   11. Gambar Rencana dan perhitungan mekanikal elektrikal ditandatangani perencana instalasi yang memiliki IPTB dan pemilik bangunan
   12. Gambar Instalasi Arus Kuat (LAK)
   13. Gambar Instalasi Arus Lemah (LAL)
   14. Gambar Sanitasi Drainase Pemipaan (SDP)
   15. Gambar Transportasi dalam Gedung (TDG), jika terdapat gondola, lift, eskalator, dan lain-lain
   16. Gambar Tata Udara Gedung (TUG)
   17. Denah rencana jalur evakuasi dan mitigasi kebakaran
   18. (Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3 dan Diberi kop gambar yang bertanda tangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala 1:100 / 1:200 )
   19. Perizinan lain yang berkaitan bagi yang dipersyaratkan (Fotokopi)
   20. IPPR SIPPT/IPPR yang masih berlaku, jika : Luas tanah ≥ 5.000 m2;
   21. Tanah bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
   22. Tanah bukan milik BUMD Provinsi DKI Jakarta yang tidak dikerjasamakan dengan pihak
   23. Swasta; dan Ketentuan pengecualian lainnya.
   24. Izin lingkungan (untuk bangunan skala Amdal atau UKL UPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
   25. Analisa dampak lalu lintas, untuk bangunan yang dipersyaratkan
   26. Izin instalasi pengolahan air limbah, untuk bangunan yang dipersyaratkan
   27. Izin dewatering, untuk bangunan yang dipersyaratkan
   28. Perjanjian pemenuhan kewajiban, jika dipersyaratkan dalam IPPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
   29. Rekomendasi kawasan kendali operasional penerbangan untuk Bangunan Gedung yang dipersyaratkan; dan
   30. Laporan kegiatan penanaman modal

Itulah syarat membuat IMB yang harus kamu penuhi, Masih bingung? Legalku bisa bantu untuk pembuatan IMB kamu! Yuk kunjungi Instagram di @Legalku kami atau bisa langsung di Whatsapp di +6282184138864. Gratis Konsultasi lho~

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No.34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung