konsultasi

Pertanyaan yang sering diajukan

Kami memiliki jawaban untuk semua pertanyaan Anda

Punya pertanyaan lain? Mari Bertanya dengan tim associate kami

Tanya Sekarang

1. Penamaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing baik secara sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri di wilayah negara republik Indonesia

Apakah PMA dapat berupa badan usaha?

PMA tidak dapat berbentuk badan usaha ataupun perseorangan, bentuk PMA harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Apa perbedaan PMA dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)?

Hal yang paling mendasar untuk membedakan PMA dengan PMDN dapat dilihat dari subyek hukumnya. Penanam modal dalam negeri adalah WNI, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia.

Apakah pembelian saham pada PT PMDN melalui Pasar Saham akan merubah PT menjadi PMA?

Dalam kondisi ini status PT tidak akan berubah menjadi PMA, hal ini dikarenakan dalam penjelasan Pasal 2 Undang – Undang tentang Penanaman Modal jelas mengatakan pengaturan dalam undang undang tersebut tidak mencakupi penanaman modal secara tidak langsung atau portofolio

Apa itu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung?

Penanaman modal secara langsung (foreign direct investment) adalah bentuk penanaman modal asing yang memiliki niat untuk pada bisnis dalam suatu negara. Bentuk penanaman modal ini pada umumnya berupa penanaman modal dalam jangka waktu panjang.

Daftar Negatif Investasi (DNI)

DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. Dalam DNI akan dapat dilihat seberapa besar penanam modal asing dapat memiliki saham perseroan dalam bidang tertentu di Indonesia.

Dimana Saya dapat melihat Daftar Negatif Investasi (DNI)?

DNI dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyusun sektor bisnis apa saja yang dapat ditanamkan modal oleh penanam modal asing dan seberapa banyak inestor asing dapat memiliki saham. DNI akan ditentukan oleh pemerintah, saat ini DNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI.

Siapa yang wajib melapor LKPM?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. No 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, penanaman modal dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Indonesia. PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau pemerintah daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia. Setiap penanam modal atau dapat disebut juga pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM.

Berapa lama suatu pihak harus melaporkan LKPM?

LKPM wajib disampaikan setiap tiga bulan sekali dan paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya dengan format yang tertera dalam Lampiran Perka BKPM No.7 tahun 2018. LKPM tersebut kemudian di verifikasi dan evaluasi secara daring melalui PTSP Pusat di BKPM oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Berdasasrkan Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

A. Arbitrase

Menurut Pasal 1 butir 1 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Siapa yang dapat mengajukan perkaranya ke Arbitrase?

Pada dasarnya semua pihak baik perseorangan maupun badan hukum dapat menyelasikan perkara di arbitrase apabila seluruh pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Kesepakatan ini dapat diungkapkan didalam perjanjian atau pada saat sengketa tersebut muncul, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.

Apakah semua perkara dapat diselesaikan melalui arbitrase?

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Apa yang menjadi keunggulan Arbitrase?

Terdapat beberapa keunggulan dalam arbitrase, yakni: Sifat yang tertutup untuk umum. Fleksibilitas dalam prosedur dan persyaratan administratif. Hak untuk mimilih atau menunjuk arbitrer berada di tangan para pihak. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan diluangkan dalan perjanjian/klausul arbitrase Putusan final and binding (final dan mengikat)

Apa kelemahan Arbitrase?

Adapun beberapa kelemahan arbitrase, diantaranya: Biaya arbitrase yang lebih mahal dari Pengadilan negeri. Memerlukan pengesahan pengadilan untuk mengeksekusi putusan. Putusan arbitrase yang sulit untuk dieksekusi.

Dimana kita dapat melihat aturan seputar Arbitrase?

Arbitrase diatur melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berapa lama jangka waktu penyelesaian sengketa di Arbitrase?

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak aribitrer atau majelis arbitrase terbentuk.

Apakah dalam arbitrase dapat dilakukan sita jaminan?

Atas permohonan pihak ketiga, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengeluarkan putusan provisionil, termasuk salah satunya adalah penetapan sita jaminan.

Siapa itu Arbiter?

adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Syarat apa saja agar seseorang dapat diangkat menjadi arbiter?

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

a. cakap melakukan tindakan hukum.
b. berumur paling rendah 35 tahun.
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Apa yang disebut sebagai putusan arbitrase internasional?

Menurut Pasal 1 butir 9 UU Arbitrse “Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Apakah pelaksanaan putusan arbitrase nasional sama dengan arbitrse internasional?

Tidak, khusus pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus patuh pada Pasal 65-69 UU Arbitrase. Diantaranya adalah:
a. Harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat
b. Memenuhi syarat sebagai berikut:
i. Putusan Arbitrase Intemasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intemasional.

ii. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf aterbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

iii. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

iv. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

v. Putusan Arbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
c. Dll.

B. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Siapa itu Mediator?

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

3. Intelectual Property Rights (IPR)

IPR atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Apakah terdapat klasifikasi terkait IPR/HKI?

secara garis besar HKI terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:
1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan industri, yang terdiri dari;
a. Paten;
b. Merek;
c. Desain Industri;
d. Desain Tata Letak Sirkuit terpadu;
e. Indikasi Geografis; dan.
f. Rahasia Dagang.

Dimana kita dapat melihat aturan dari masing - masing jenis HKI/IPR?

Hampir seluruh jenis HKI / IPR diatur dalam Undang – Undang yang berbeda. Undang – Undang tersebut terdiri dari:
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Selain Undang Undang diatas terdapat peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemeritnah, Peraturan Mentri dan sebagainya.

A. Hak Cipta

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal apa saja yang termasuk dalam Hak Cipta?

Hak Cipta yang dapat dilindungi termasuk:
1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

B. Paten

Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hal apa saja yang dapat dilindungi dalam Paten?

Pada dasarnya Paten terdiri atas seluruh invensi atau kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses dengan Syarat sebagai berikut:
• Baru: Suatu invensi tidak boleh sudah diungkap/dipublikasikan dalam media manapun – paten/non paten, nasional/internasional – sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh Tanggal Penerimaan.

• Mengandung Langkah Inventif: Paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious, bagi orang yang memiliki keahlian di bidang terkait (person skilled in the art).

• Dapat Diterapkan Dalam Industri: Suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah-rubah.

Apa syarat dari pendaftaran Paten?

Pada dasarnya Paten terdiri atas seluruh invensi atau kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses dengan Syarat sebagai berikut:
• Baru: Suatu invensi tidak boleh sudah diungkap/dipublikasikan dalam media manapun – paten/non paten, nasional/internasional – sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh Tanggal Penerimaan.

• Mengandung Langkah Inventif: Paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious, bagi orang yang memiliki keahlian di bidang terkait (person skilled in the art).

• Dapat Diterapkan Dalam Industri: Suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah-rubah.

Apa itu Invensi?

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Berapa lama jangka waktu perlindungan Paten?

Jangka waktu perlindungan Paten berbeda sesuai dengan jenisnnya yaitu:
1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.

2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

C. Desain Industri

Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mejelaskan Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hal apa saja yang dilindungi dalam Desain Industri?

Pada dasarnya seluruh Desain Industri yang baru dapat dilindungi dengan syarat perlindungan:
1. tanggal penerimaan; atau
2. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
3. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berapa lama perlindungan hukum Desain industri terdaftar?

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri.

D. Merek

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/ atau jasa.

Mengapa Saya harus menggunakan suatu Merek?

Terdapat beberapa manfaat utama untuk menggunakan suatu merek, diataranya adalah:
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;

2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;

3. Jaminan atas mutu barangnya;

4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Apa fungsi dari pendaftaran Merek?

Fungsi utama dari pendaftaran Merek adalah:
1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan.
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya.
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Hal apa saja yang termasuk dalam Merek?

Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan diperginakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa:
• gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo Garuda Indonesia atau gambar kelinci pada logo Dua Kelinci.
• kata, seperti Google, Toyota, atau Mandiri.
• nama, seperti Tommy Hilfiger atau Salvatore Ferragamo. 
• frasa, seperti Sinar Jaya atau Air Mancur.
• kalimat, seperti Building for a Better Future atau Terus Terang Philip Terang Terus.
• huruf, seperti huruf “F” pada logo Facebook atau huruf “K” pada logo Circle-K.
• huruf-huruf, seperti IBM atau DKNY.
• angka, seperti angka “7” pada logo Seven Eleven atau angka “3” pada logo provider GSM Three.
• angka-angka, seperti merek rokok 555 atau merek wewangian 4711.
• susunan warna, seperti pada logo Pepsi atau Pertamina.
• bentuk 3 (tiga) dimensi.
• suara.
• hologram.
• kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan permohonan merek ditolak?

Selain dari jenis merek yang tidak dapat didaftarkan, terdapat bebeapa faktor lain yang dapat menyebabkan suatu merek dapat ditolak adalah:
1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

E. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

DTLST seperti apa yang dapat didaftarkan?

DTLST dapat didaftarkan ketika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, serta pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain

Berapa lama perlindungan hukum atas DTLST yang telah terdaftar?

DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

F. Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Siapa yang berhak mengajukan permohonan untuk pendaftaran Indikasi Geografis?

Permohonan Indikasi Geografis dapat diajukan oleh:
1. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
(1). sumber daya alam;
(2). barang kerajinan tangan; atau
(3). hasil industri.

2. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Siapa yang dimaksud dengan pemakai indikasi geografis?

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Apa yang dimaksud dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis?

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Mengapa Saya harus memiliki perlindungan atas Indikasi Geografis?

Ketika indikasi geografis sudah dilindungi maka akan diperoleh manfaat – manfaat tertentu, diantaranya adalah:
1. memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
2. menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
3. menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen.
4. membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
5. meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakater khas dan unik.
6. reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Apakah semua jenis Indikasi Geografi dapat didaftarkan dan dilindungi?

Terdapat beberapa macam Indikasi Geografi yang tidak dapat didaftarkan atau dilundungi, diantaranya adalah
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya dan
c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

G. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Hal apa saja yang termasuk dalam Rahasia Dagang?

Yang termasuk dalam perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Hal apa yang menyebabkan suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang?

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila:
1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

2. seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin Tinggal Terbatas adalah surat izin yang menunjukan bahwa warga asing telah di perbolehkan dan menetap di indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memiliki batasan.

Apa yang dimaksud dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)?

  1. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
    1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi :
      1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
      2. Bekerja sebagai tenaga ahli;
      3. Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
      4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
      5. Mengadakan penelitian ilmiah;
      6. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
      7. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
      8. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
      9. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
      10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
    2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
    3. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
    5. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  2. Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.
  3. Izin Tinggal terbatasberakhir karenapemegang Izin Tinggal terbatas:
    1. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
    2. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
    3. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
    4. Izinnya telah habis masa berlaku;
    5. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
    6. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    7. Dikenai Deportasi; atau
    8. Meninggal dunia.

Bagaimana prosedur memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

  1. Persyaratan khusus :
    1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.
    2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
    3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
    4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah:
      1. sidik jari, pengambilan foto dan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas;
      2. registrasi dan printing;
      3. penandatanganan/otorisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
    6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Kartu Izin Tinggal terbatas.
    7. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.
  2. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas yang harus memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi :
    1. Petugas Loket melakukan pencatatan penerimaan permohonan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal, sekaligus melaksanakan pengecekan daftar cegah tangkal, pengecekan catatan berkas pemohon dan database.
    2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, permohonan diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dibuatkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Divisi Keimigrasian dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi.
    3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi, ternyata terdapat indikasi bahwa permohonannya perlu ditelaah lebih lanjut, atau diperlukan penelitian lain, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
    4. Permohonan izin tinggal terbatas diteruskan kepada Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi untuk memperoleh Surat Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan.
    5. Dalam hal Surat Perintah Pelaksanaan dari Kepala Divisi Keimigrasian telah diterima, Kepala Kantor Imigrasi memberikan persetujuan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    6. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah :
      1. sidik jari dan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas;
      2. registrasi, printing dan penempelan foto;
      3. penandatanganan/otorisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
    7. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Kartu Izin Tinggal terbatas.
    8. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.

Berapa lama masa berlaku Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

  1. Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.
  3. Izin Tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang.
  4. Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud point 3, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
  5. Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  6. Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang.

Apa yang dimaksud dengan Izin Tinggal Kunjungan

  1. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
    1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
    2. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
    3. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
    6. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.
  2. Izin Tinggal kunjunganberakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:
    1. Kembali ke negara asalnya;
    2. Izinnya telah habis masa berlaku;
    3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
    4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    5. Dikenai Deportasi; atau
    6. Meninggal dunia.

Persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh Izin Tinggal Kunjungan

  1. Permohonan baru :
    1. Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, melampirkan :
      1. Surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
      2. Paspor yang sah dan masih berlaku.
    2. Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan:
      1. Paspor kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
      2. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahirandari pejabat yang berwenang;
      3. Fotokopi paspor kebangsaan orang tua; dan
      4. Fotokopi Izin Tinggal kunjungan orang tua.
  2. Permohonan perpanjangan
    1. Persyaratan Umum, melampirkan :
      1. Formulir permohonan.
      2. Surat permintaan dan jaminan dari Penjamin.
      3. Paspor kebangsaan asli dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku.
      4. Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
      5. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal.
      6. Membayar Bea Imigrasi sesuai dengan ketentuan.
    2. Persyaratan Khusus, melampirkan : Bukti jaminan berupa return-ticket untuk pulang atau meneruskan perjalanan ke negara lain.
  3. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  4. Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan;
  5. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing;
  6. Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  7. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi;
  8. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang ketiga dan keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kem. Hukum dan HAM;
  9. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;

Bagaimana prosedur mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan

  1. Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Imigrasi :
    1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.
    2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
    3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seks i/ Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
    4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah:
      1. Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan;
      2. Registrasi dan printing;
      3. Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
    6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi & telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan;
    7. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.
  2. Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang harus memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi :
    1. Petugas Loket melakukan pencatatan penerimaan permohonan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal, sekaligus melaksanakan pengecekan daftar cegah tangkal, pengecekan catatan berkas pemohon dan database.
    2. Apabila permohonan telah di nilai memenuhi syarat, permohonan diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dibuatkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Divisi Keimigrasian dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi.
    3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi, ternyata terdapat indikasi bahwa permohonannya perlu ditelaah lebih lanjut, atau diperlukan penelitian lain, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
    4. Permohonan izin tinggal kunjungan diteruskan kepada Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi untuk memperoleh Surat Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan.
    5. Dalam hal Surat Perintah Pelaksanaan dari Kepala Divisi Keimigrasian telah diterima, Kepala Kantor Imigrasi memberikan persetujuan penerbitan Izin Tinggal Kunjungan dan berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    6. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah :
      1. Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan;
      2. Registrasi, printing dan penempelan foto;
      3. Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
    7. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan;
    8. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.

Berapa lama masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan

  1. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan di berikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk;
  2. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat diperpanjangpaling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  3. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang;
  4. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang VisaKunjungan Saat Kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannyaTanda Masuk;
  5. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang VisaKunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada point 4 dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  6. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannyaTanda Masuk;
  7. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada point 6 tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan darurat;
  8. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang;
  9. Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesiadan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan Izin Tinggal kunjungan orang tuanya;
  10. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Apa yang dimaksud dengan Izin Tinggal Tetap

  1. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
    1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
    2. keluarga karena perkawinan campuran;
    3. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
    4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
  2. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan melalui alih status.

  3. Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1, juga dapat diberikan kepada:
    1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
    2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
    3. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
  4. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 2 diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

 

Persyaratan apa yang harus disiapkan untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap

  1. Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:
    1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    2. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
    3. surat keterangan domisili;
    4. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
    5. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
  2. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 1, bagi:
    1. anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan:
      1. surat penjaminan dari Penjamin;
      2. fotokopi akta kelahiran;
      3. fotokopi akta perkawinanatau buku nikah orang tua;
      4. fotokopi paspor kebangsaanayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
      5. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan
      6. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
    2. anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan:
      1. surat penjaminan dari Penjamin;
      2. fotokopi akta kelahiran;
      3. fotokopi akta perkawinanatau buku nikah orang tua;
      4. fotokopi paspor kebangsaanayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
      5. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
    3. Orang Asing eks warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
      1. surat penjaminan dari Penjamin;
      2. bukti yang menunjukan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan
      3. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
    4. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, juga harus melampirkan:
      1. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
      2. isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan
      4. bukti pengembalian affidavit.
    5. Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
      1. surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia;
      2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
      3. fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
      4. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku;
      5. fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan
      6. keputusan alih status.
    6. Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
      1. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
      2. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku;
      3. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan
      4. surat keputusan alih status.
    7. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
      1. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
      2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
      3. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku;
      4. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan
      5. surat keputusan alih status.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap.
  4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal Tetap yang lama.

Bagaimana prosedur untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap

  1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
  2. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan permohonan.
  3. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

Berapa lama masa berlaku Izin Tinggal Tetap

  1. Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
  2. Izin Tinggal dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjangIzin Tinggalnya tidak dibatalkan.
  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah melakukan perpanjangan wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing setiap 5 (lima) tahun.

Apa yang dimaksud dengan Izin Tinggal Terbatas / Izin Tinggal Tetap Bagi Subyek Perkawinan Campur

  1. Dalam hal suami atau istri warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan campuran tetap berlaku.
  2. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1yang suami atau istrinya warga negara Indonesia meninggal dunia harusmemiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.
  3. Dalam hal ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan tetap berlaku.
  4. Anak berkewarganegaraan asingdari hasil perkawinan sebagaimana dimaksud yang ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.
  5. Untuk perkawinan campuran yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan.
  6. Pemegang Izin Tinggal Tetap tersebutharusmemiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.
  7. Untuk perkawinan campuran yang berusia kurangdari 10 (sepuluh) tahun, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan jika Orang Asing yang bersangkutan memiliki Penjamin.
  8. Penjamin tersebut merupakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
  9. Penjamin tersebut harus diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perceraian.
  10. Jika Orang Asing tidak mengajukan Penjamin dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Izin Tinggal Tetap dibatalkan.

Apakah bisa orang asing diberikan Alih Status Izin Tinggal

  1. Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialih statuskan.
  2. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:
    1. Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas;
    2. Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
  3. Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada point 2 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Apa saja persyaratan Alih Status Izin Tinggal

Bagaimana prosedur Alih Status Izin Tinggal

Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Penjamin kepada Kepala KantorImigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

5. Apa itu Cyberlaw?

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase ini dapat dibuat baik sebelum atau setelah para pihak bersengketa.

Mengapa cyberlaw penting?

Cyberlaw penting karena mencakupi hampir semua aspek transaksi dan aktivitas mengenai Internet, World Wide Web, dan dunia maya (cyberspace). Pada awalnya mungkin tampak bahwa Cyberlaw adalah bidang yang sangat teknis dan tidak memiliki kaitan dengan sebagian besar aktivitas di Cyberspace. Sebaliknya, setiap tindakan dan setiap reaksi di Cyberspace memiliki beberapa perspektif hukum dan cyber legal.

Apa itu cybercrime?

Cybercrime adalah aktivitas-aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Apakah hacking melanggar hukum?

  1. Peretasan atau hacking merupakan suatu pelanggaran hukum. Pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan perbuatan yang dilanggar antara lain:

    (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

    (2)Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Apa saja contoh-contoh cybercrime?

  1. Contoh-contoh cybercrime, antara lain: pencurian akes ilegal, malware, pencurian dan penggunaan akun Internet milik orang lain, pembajakan situs web, penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Apa itu cybersquatting?

  1. Cybersquatting adalah tindakan mendaftarkan nama domain suatu perusahaan/orang tertentu oleh pihak yang tidak berhak. Cybersquatting dilakukan dengan tujuan untuk menjualnya ke perusahaan/orang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga tindakan mendaftarkan domain menggunakan nama atau merek milik pihak lain tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftar, kemudian mencoba menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.

Apakah bisnis online harus mempunyai izin?

Bisnis online harus mempunyai izin dalam membuat usahanya. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE).

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

UU ITE mengatur tentang apa saja?

  1. Undang-Undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang undang ini juga memiliki yurisdiksi yang berlaku di dalam hukum Indonesia dan luar wilayah hukum Indonesia

From weekly updates to monthly freebies, Get it all

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Pesan Layanan
X
Senang memilikimu di Legalku Digital Teknologi
Halo, Saya Pak Le, ada yang bisa saya bantu ?
wpChatIcon
Ikhtisar Pesanan
X
X
X
X