Jenis Iklan Produk yang Dilarang

Pertanyaan:

Selamat Pagi, Saya ingin menjual produk Saya dan berniat untuk mengiklankan produk tersebut. Bisa tolong dijelaskan mengenai aturan dalam Periklanan di Indonesia? (Moni, Bogor)

Jawaban:

Iklan merupakan salah satu hal penting bagi seluruh pelaku usaha. Untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat maka iklan merupakan suatu hal yang sangat esensial. Kekuatan iklan jelas akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari pandangan masyarakat atas suatu produk, keputusan untuk mengkonsumsi produk, persaingan usaha, bahkan dapat juga secara tanpa disadari mempengaruhi tingkah laku masyarakatnya itu sendiri. Kata iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan”. Akibat dari besarnya pengaruh iklan terhadap masyarakat dan persaingan usaha maka dibutuhkan aturan mengenai batasan atau larangan iklan yang diberikan oleh pelaku usaha.

Untuk mengetahui hukum yang mengatur mengenai iklan sebenarnya tidak dapat melihat kepada satu Peraturan Perundang – Undangan saja karena hukum mengenai iklan tersebar kedalam beberapa aturan hukum terkait dengan produknya dan media periklananannya. Tetapi secara garis besar untuk mengetahui larangan mengenai ikan maka kita dapat mengacu kepada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Dalam UU Perlindungan Konsumen pun terdapat beberapa pasal yang mengatur perihal iklan. Diantaranya adalah Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen yang melarang Pelaku Usaha untuk mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

    1. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
    2. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
    3. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
    4. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
    5. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
    6. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
    7. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
    8. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
    9. secara langsung menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
    10. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Selanjutnya Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang mengiklankan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

    1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
    2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
    3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
    4. tawaran potongan harga atau atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
    5. hadiah menarik yang ditawarkan;
    6. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11 UU Perlindungan Konsumen pun juga mengatur larangan Pelaku Usaha dalam mengelabui/menyesatkan konsumen dengan,

    1. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
    2. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
    3. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
    4. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
    5. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Secara garis besar dapat terlihat bahwa iklan yang dilarang sebenarnya adalah iklan yang mengandung unsur yang tidak benar, menyesatkan, atau mengelabui. Namun perlu diketahui bahwa selain larangan hal – hal umum yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut pun masih ada ketentuan – ketentuan larangan iklan yang akan berlaku untuk produk tertentu dan/atau iklan dalam media tertentu. Larangan iklen untuk hal – hal khusus tersebut diatur dalam peraturan perundang – undangan yang tersebar, diantaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS;
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
    3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
    6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 368/Men.Kes/ SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman;
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Oleh karena itu sebelum melakukan pemasaran atau pemasangan iklan maka sangat disarankan untuk melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan jenis produk yang mau diiklankan dan media yang ingin digunakan.

Hi ✋

Kami membantu bisnis Anda berkembang dengan melancarkan legalitas bisnis anda.

Mulai Percakapan

Klik di sini untuk mengobrol dengan saya!

Temukan jawaban Anda sekarang

Latest Posts

Berapa lama jangka waktu perlindungan Desain Industri?

Desain Industri akan dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

Apa saja jenis Izin Usaha?

Izin usaha terdiri dari dua jenis, yaitu Izin Usaha Umum dan Khusus. Yang termasuk Izin Usaha Umum, yaitu: a. SIUP b. Izin Lokasi (Domisili) c. NIB d. NPWP e. BPJS Sedangkan yang termasuk Izin Usaha Khusus, yaitu : a. IUI b. BPOM c. KITAS d. Izin Outsourcing e. TDUP, yang termasuk TDUP antara lain Biroo/agen… Selengkapnya »Apa saja jenis Izin Usaha?

Apa yang termasuk dalam Paten?

Paten terdiri atas seluruh invensi atau kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses dengan ketentuan telah memenuhi syarat dari Paten.

Apa yang dimaksud dengan hak Cipta?

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata.

Berapa lama prosedur pendirian PT?

Pembuatan PT di LEGALKU DIGITAL menghabiskan waktu sekitar 25-30 hari kerja.

Tanya Tim
Berlangganan Email
Ngobrol dengan Kami di Facebook Messenger
Ngobrol dengan Kami di WhatsApp
Kirimi Kami Email
Tinggalkan nomor Anda. Kami akan menghubungi Anda kembali!
Ngobrol Dengan Tim
X
Selamat Datang di Legalku Digital
Selamat Datand di LEGALKU
wpChatIcon
Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications