fbpx

Kelonggaran Kredit oleh Perusahaan Perbankan dan Non-Bank

Pada masa ini dan mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun kedepan, fenomena Pandemi Corona telah menyerang sebagian besar masyarakat baik dalam kesehatan maupun ekonomi.  Kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan kesehatan masyarakat telah berdampak pada ekonomi negara dan pengusaha.

Tak terhitung berapa pengusaha yang telah gulung tikar atau tidak dapat melanjutkan usahanya.  Pengusaha – pengusaha yang bertahan juga dinilai kesulitan untuk tetap mempertahankan usahanya. Kesulitan kondisi ekonomi bagi pengusaha akan berdampak buruk kepada ekonomi negara Indonesia. Maka dari itu Pemerintah sebagai regulator di Negara Indonesia dituntut untuk membantu meringankan beban pengusaha agar tetap dapat bertahan.

Salah satu solusi yang diberikan oleh Pemerintah adalah kebijakan untuk kelonggaran kredit oleh Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Hingga saat ini setidaknya Pemerintah telah menerbitkan 2 regulasi terkait dengan hal ini, diantaranya adalah:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK 11/2020);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 14/2020).

Kedua regulasi tersebut mengatur mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan oleh Lembaga tersebut bagi debiturnya yang terkena dampak Covid 19 artinya ini merupakan sektor perhotelan, perdagangan, pengolahan dan berbagai sektor lainnya dan terkena dampak Covid 19. Berdasarkan Pasal 13 POJK 11/2020, bagi bank debitur ini mencakupi debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Untuk mendapatkan fasilitas ini debitur wajib melakukan permohonan kepada lembaga keuangan penyedia kredit atau pembiayaan secara online. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara:

  1. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
  2. perpanjangan jangka waktu;
  3. penundaan sebagian pembayaran;
  4. pengurangan tunggakan pokok;
  5. pengurangan tunggakan bunga;
  6. penambahan Pembiayaan;
  7. konversi akad Pembiayaan syariah; dan
  8. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menyatakan bahwa Kementrian Keuangan dengan Presiden Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur bank yang akan melakukan pelonggaran kredit dapat menerima subsidi pemerintah. UMKM juga dikatakan akan dapat menerima pelonggaran pembayaran kredit apabila memenuhi syarat yaitu pertama, harus memiliki rekam jejak pembayaran kredit yang lancar. Kedua, memiliki NPWP dan tepat waktu membayar pajak. Ketiga, tidak masuk ke dalam daftar hitam OJK. Untuk mengatahui lebih lanjut terkait dengan kebijakan Pemerintah ini maka segera hubungi Customer Service Legalku agar dapat berkonsultasi dengan ahli kami.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X