Kelonggaran Kredit oleh Perusahaan Perbankan dan Non-Bank

Pada masa ini dan mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun kedepan, fenomena Pandemi Corona telah menyerang sebagian besar masyarakat baik dalam kesehatan maupun ekonomi.  Kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan kesehatan masyarakat telah berdampak pada ekonomi negara dan pengusaha.

Tak terhitung berapa pengusaha yang telah gulung tikar atau tidak dapat melanjutkan usahanya.  Pengusaha – pengusaha yang bertahan juga dinilai kesulitan untuk tetap mempertahankan usahanya. Kesulitan kondisi ekonomi bagi pengusaha akan berdampak buruk kepada ekonomi negara Indonesia. Maka dari itu Pemerintah sebagai regulator di Negara Indonesia dituntut untuk membantu meringankan beban pengusaha agar tetap dapat bertahan.

Salah satu solusi yang diberikan oleh Pemerintah adalah kebijakan untuk kelonggaran kredit oleh Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Hingga saat ini setidaknya Pemerintah telah menerbitkan 2 regulasi terkait dengan hal ini, diantaranya adalah:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK 11/2020);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 14/2020).

Kedua regulasi tersebut mengatur mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan oleh Lembaga tersebut bagi debiturnya yang terkena dampak Covid 19 artinya ini merupakan sektor perhotelan, perdagangan, pengolahan dan berbagai sektor lainnya dan terkena dampak Covid 19. Berdasarkan Pasal 13 POJK 11/2020, bagi bank debitur ini mencakupi debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Untuk mendapatkan fasilitas ini debitur wajib melakukan permohonan kepada lembaga keuangan penyedia kredit atau pembiayaan secara online. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara:

  1. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
  2. perpanjangan jangka waktu;
  3. penundaan sebagian pembayaran;
  4. pengurangan tunggakan pokok;
  5. pengurangan tunggakan bunga;
  6. penambahan Pembiayaan;
  7. konversi akad Pembiayaan syariah; dan
  8. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menyatakan bahwa Kementrian Keuangan dengan Presiden Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur bank yang akan melakukan pelonggaran kredit dapat menerima subsidi pemerintah. UMKM juga dikatakan akan dapat menerima pelonggaran pembayaran kredit apabila memenuhi syarat yaitu pertama, harus memiliki rekam jejak pembayaran kredit yang lancar. Kedua, memiliki NPWP dan tepat waktu membayar pajak. Ketiga, tidak masuk ke dalam daftar hitam OJK. Untuk mengatahui lebih lanjut terkait dengan kebijakan Pemerintah ini maka segera hubungi Customer Service Legalku agar dapat berkonsultasi dengan ahli kami.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X
Please rotate your device
Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications