KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM

Berdasarkan hukum yang berlaku Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Pertanyaan:
Halo tim Legalku, saya pernah mengalami kejadian dimana data pribadi saya tersebar dan dipakai oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Ketika saya bertanya kepada orang di sekitar saya, terdapat jawaban bahwa itu adalah isu mengenai “hak privasi”. Sehingga, saya ingin bertanya apa keterkaitan data pribadi yang kita miliki dengan hak privasi dan bagaimana perlindungannya? terimakasih  (Danang, Jakarta)
Jawaban:

Sebelum kita membahas keterkaitan antara data pribadi dan hak privasi serta perlindungan hukumnya, pertama- tama perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari data pribadi dan hak privasi

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Sementara, definisi mengenai hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata “privasi” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) dinyatakan sebagai “kebebasan dan keleluasaan pribadi”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi.

Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD”) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1)  Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE”), bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Maka, dapat kami simpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.

Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam  pasal 26 ayat (2)  UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Lebih lanjut  ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).””

Maka, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.

Menurut hemat kami, kondisi yang dialami anda bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan cyber crime, saran kami sebaiknya anda dapat melapor ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik  Indonesia  agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semoga penjelasan kami membantu anda, apabila terdapat hal-hal yang hendak ditanyakan kembali kepada kami untuk dapat langsung menyampaikannya melalui fitur chat pada website kami atau menghubungi admin kami pada Instagram kami di @legalku.

Artikel Lainnya
Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.
Business

Perencanaan Investasi sebagai Panduan dalam Menyusun Term Sheet yang Efektif untuk Kesuksesan Startup Anda

Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI