fbpx

Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian

Pertanyaan:

Apakah warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam Perjanjian yang ia buat? Bagaimana apabila Pihak lainnya merupakan warga negara asing? (Albert, Tangerang)

Jawaban: Baik terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan penggunaan Bahasa Indonesia sesungguhnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 (“Perpres 63/2019”) dan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2009 (“UU 63/2019”). Pasal 26 Ayat 1 dan 2 Perpres 63/2019 menyatakan hal berikut:

“1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UU 26/2009 pun mengatur hal sebagai berikut:

“1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Terlihat bahwa kedua peraturan tersebut sejatinya sepakat dalam memberikan kepastian bahwa bagi Nota Kesepahaman dan Perjanjian yang melibatkan pihak dari Indonesia maka wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam perjanjian tersebut maka mengacu kepada Pasal 26 Ayat 4 Perpres 63/2019 yang berlaku harus penafsiran pada Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah apa yang akan terjadi apabila suatu perjanjian yang melibatkan pihak dari Indonesia namun melanggar ketentuan diatas? Pada intinya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terkait dengan perjanjian termasuk dalam ranah hukum perdata. Terkait dengan syarat sah perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), dimana dari Pasal tersebut dapat terlihat bahwa syarat sah perjanjian mencakup:

  1. Sepakat;
  2. Cakap;
  3. Sebab – sebab yang halal;
  4. Hal tertentu.

Apabila syarat sah diatas belum terpenuhi maka perjanjian tersebut akan cacat hukum sehingga perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Namun pada tulisan kali ini tidak akan menjelaskan syarat sah perjanjian secara rinci. Pada intinya apabila yang dilanggar adalah syarat “sepakat” atau “cakap” maka perjanjian dapat dibatalkan, sementara apabila yang dilanggar adalah syarat “sebab – sebab yang halal” atau “hal tertentu” maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku atas suatu perjanjian menyebabkan tidak terpenuhinya syarat “sebab – sebab yang halal”. Sehingga atas hal tersebut maka perjanjian dapat dinilai sebagai batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut maka mohon untuk segera menghubungi Customer Service Legalku agar dapat dihubungkan dengan ahli kami!

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X