Kewajiban Pemberian Materai dalam Perjanjian

Pertanyaan:

Apakah materai wajib untuk digunakan dalam suatu perjanjian? Apa sanksi apabila suatu Perjanjian tidak memiliki materai? (Albert, Bogor)

Jawaban: Setelah membaca pertanyaan tersebut maka Kami akan memberikan asumsi bahwa kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban dalam hal apakah perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku atau tidak. Secara singkat Kami akan memberikan jawaban bahwa perjanjian tersebut akan tetap sah dan berlaku walaupun tidak menggunakan materai. Berikut adalah pejelasan lebih lanjut: Pada intinya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terkait dengan perjanjian termasuk dalam ranah hukum perdata. Terkait dengan syarat sah perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), dimana dari Pasal tersebut dapat terlihat bahwa syarat sah perjanjian mencakup:

  1. Sepakat;
  2. Cakap;
  3. Sebab – sebab yang halal;
  4. Hal tertentu.

Apabila syarat sah diatas belum terpenuhi maka perjanjian tersebut akan cacat hukum sehingga perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Namun pada tulisan kali ini tidak akan menjelaskan syarat sah perjanjian secara rinci. Pada intinya apabila yang dilanggar adalah syarat “sepakat” atau “cakap” maka perjanjian dapat dibatalkan, sementara apabila yang dilanggar adalah syarat “sebab – sebab yang halal” atau “hal tertentu” maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Terkait dengan materai sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU 13/1985”).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa materai sejatinya berfungsi sebagai pajak atas dokumen tertentu. Sehingga ketidakberadaan materai dalam dokumen tidak membuat dokumen tersebut batal atau melanggar hukum. Namun perlu dicatat bahwa dalam hal dokumen tersebut akan menjadi salah satu bukti dalam persidangan maka negara mewajibkan untuk diberikan materai. Dalam hal dokumen yang pada awalnya tidak bermaterai tetapi ingin dibawa ke pengadilan maka dapat dilakukan cara pemateraian kemudian.

Pemateraian kemudian merupakan proses untuk memberikan stempel materai kepada suatu dokumen yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pos. Sekian merupakan penjelasan yang dapat kami berikan. Kami harap penjelasan tersebut dapat segera menyelesaikan permasalahan Anda. Apabila masih terdapat pertanyaan atau ketidakjelasan mohon untuk segera menghubungi Customer Service Legalku agar segara dihubungkan kepada Ahli Kami!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X