Landasan “Pinjam Bendera” Bagi Suatu Perseroan Terbatas

Pertanyaan:

Halo PakLeg , saya sedang mengikuti berbagai macam kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaanya. Kegiatan saya berupa tenderisasi pemerintah , Kerjasama Perusahaan dan Kemitraan. Kendalanya  dalam administrasinya saya belum mempunyai PT dan bahkan selama berjalan saya hanya menggunakan Nama pribadi untuk menjalankan kegiatan sehar-hari. Teman saya merekomendasikan untuk ‘pinjam bendera’ PT ke dia supaya saya dapat menjalankan tenderisasi tersebut dan kerjasama kemitraan lainya. Namun saya ragu apakah ada dasar hukum atau aspek hukum dalam peminjaman PT?

Jawaban:

Praktik kegiatan‘peminjaman bendera perusahaan’ , lumrah kita temukan dalam pengadaan tenderisasi pemerintah atau kegiatan lainya dengan alasan penyesuaian PT , atau pihak tidak memiliki PT maka membuat suatu individu membuat peminjaman PT kepada individu lainya. Pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang jelas dalam kegiatan pinjam PT maka dari itu kami akan mengkaji mengenai landasan-landasan hukum mengenai pristiwa hukum tersebut. 

PT merupakan suatu badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum di Indonesia sehingga suatu PT memiliki kemampuan untuk bertindak selayaknya manusia yang diwakili oleh direktur utama perusahaanya. Pengaturan khusus mengenai PT diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 (“UU PT”) , yang menjelaskan definisinya berdasarkan pasal 1 ayat 1 , Perseroran terbatas , yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaah dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan pelaksanaanya. Sedangkan penangung jawab perseroran berdasarkan UU PT pasal 1 ayat 5 adalah direksi selaku organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Maka pada hakikatnya aspek hukum dalam peminjaman PT tentunya suatu pristiwa hukum anatara individu dengan suatu PT yang diwakilkan oleh direksinya. Tidak ada ketentuan yang melanggar dalam perbuatan tersebut kecuali ditentukan sebaliknya. Sebagai contoh dalam pengaturan mengenai pengadaan jasa dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010  dalam pasal 87 ayat (3) , pemerintah secara tegas menyebutkan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksnaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagi perkerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis… , Masih banyaknya pengaturan mengenai larangan – larangan dalam keabsahan suatu tenderisasi umum atau pemerintah.

Maka dari itu dalam meskipun kegiatan pinjam benedera merupakan suatu hubungan privat antara individu dan perusahaan hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dalam 1320 yang salah satu pasalnya menjelaskan dalam klausa yang halal. Apabila pristiwa “pinjam bendera” tidak diizinkan dalam kegiatan kemitraan atau tenderisasi pemerintah tersebut yang dalam maksud menjelaskan bahwa dilarangnya untuk melakukan “perbuatan hukum tanpa kepemilikian PT pribadi”, sehingga tindakan yang anda lakukan dengan teman anda dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perjanjian yang anda lakukan dapat dibatalkan demi hukum dikarenakan melanggar salah satu ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Selain itu dalam praktik peminjaman PT perlunya suatu pertimbangan yang cukup besar baik bagi si peminjam PT atau pemberi PT dikarenakan adanya resiko – resiko yang timbul seperti aspek perpajakan yang terjadi bagaimana pengenaan pajaknya , serta pertanggung jawaban lainya hingga aspek pidana, pihak manakah yang bertanggung jawab dalam kegaitan tersebut. Praktik yang cukup dapat dijadikan acuan seperti dalam pelaksanaan Joint Operation yang selanjutnya disebut JO, merupakan suatu kegiatan pengabungan usaha bersama antara beberapa usaha sehingga seluruh ketentuannya dituangkan dalam JO Agreement mulai dari aspek perpajakan , pertanggungjawaban dan hal – hal lainya. Maka pastikan dalam peminjaman PT tentunya harus menjabarkan aspek – aspek diatas.

Kesimpulanya bahwa aspek yuridis dalam peminjaman PT tentunya merupakan hubungan privat yang akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni hukum publik atau ketentuan dalam perjanjian pihak ketiga yang menegaskan diziinkan atau tidak dizinkan peminjaman PT tersebut. Maka dari itu dalam peminjaman PT pastikan bahwa tidak ada ketentuan yang melarangnya serta jika sudah melakukan tindakan tersebut pastikan bahwa pertanggungjawaban yang jelas hingga pelaksanaan dan pembagianya. Direksi yang terdaftar dalam AD/ART perusahaan bagaimanapun tetap akan yang bertanggung jawab sebgaimana dijelskan dalam pasal 1 ayat 5 UU PT Tersebut. Sehingga pastinya jika anda bermasalahan dengan aspek hukum dalam setiap kegiatan usaha anda pastikan konsultasikan kepada @legalku.

Hi ✋

Kami membantu bisnis Anda berkembang dengan melancarkan legalitas bisnis anda.

Mulai Percakapan

Klik di sini untuk mengobrol dengan saya!

Temukan jawaban Anda sekarang

Latest Posts

Perjanjian apa Saja yang Bisa di Provide oleh Legalku?

Perihal perjanjian, kami dapat memproses perjanjian apapun sesuai dengan kebutuhan Klien, contohnya: Perjanjian Kerjasama Perjanjian Jual Beli Perjanjian Sewa Menyewa Perjanjian investasi Shareholders Agreement Founders Agreement Perjanjian Gadai Saham Convertible Note

Berapa lama prosedur pendirian PT?

Pembuatan PT di LEGALKU DIGITAL menghabiskan waktu sekitar 25-30 hari kerja.

Apa Kegunaan Due Diligent bagi Perusahaan Saya?

Kegunaan dari Due Diligent bagi perusahaan Anda adalah meminimalisir kemungkinan resiko dan membuat Anda mengetahui resiko apa saja yang akan Anda hadapi apabila perusahaan Anda bekerjasama dengan pihak tersebut.

Izin Usaha apa Saja yang Dibutuhkan untuk Perusahaan Saya?

Untuk mengetahui apa saja izin usaha yang dibutuhkan dalam bidang usaha tertentu dapat dilihat dari One Single Submission (OSS).

Apa saja dokumen yang harus dibutuhkan untuk pendirian PT?

Persyaratan dokumen yang dibutuhkan cukup KTP dan NPWP para pemegang saham.

Tanya Tim
Berlangganan Email
Ngobrol dengan Kami di Facebook Messenger
Ngobrol dengan Kami di WhatsApp
Kirimi Kami Email
Tinggalkan nomor Anda. Kami akan menghubungi Anda kembali!
Ngobrol Dengan Tim
X
Selamat Datang di Legalku Digital
Selamat Datand di LEGALKU
wpChatIcon
Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications