fbpx

Landasan “Pinjam Bendera” Bagi Suatu Perseroan Terbatas

Pertanyaan:

Halo PakLeg , saya sedang mengikuti berbagai macam kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaanya. Kegiatan saya berupa tenderisasi pemerintah , Kerjasama Perusahaan dan Kemitraan. Kendalanya  dalam administrasinya saya belum mempunyai PT dan bahkan selama berjalan saya hanya menggunakan Nama pribadi untuk menjalankan kegiatan sehar-hari. Teman saya merekomendasikan untuk ‘pinjam bendera’ PT ke dia supaya saya dapat menjalankan tenderisasi tersebut dan kerjasama kemitraan lainya. Namun saya ragu apakah ada dasar hukum atau aspek hukum dalam peminjaman PT?

Jawaban:

Praktik kegiatan‘peminjaman bendera perusahaan’ , lumrah kita temukan dalam pengadaan tenderisasi pemerintah atau kegiatan lainya dengan alasan penyesuaian PT , atau pihak tidak memiliki PT maka membuat suatu individu membuat peminjaman PT kepada individu lainya. Pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang jelas dalam kegiatan pinjam PT maka dari itu kami akan mengkaji mengenai landasan-landasan hukum mengenai pristiwa hukum tersebut. 

PT merupakan suatu badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum di Indonesia sehingga suatu PT memiliki kemampuan untuk bertindak selayaknya manusia yang diwakili oleh direktur utama perusahaanya. Pengaturan khusus mengenai PT diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 (“UU PT”) , yang menjelaskan definisinya berdasarkan pasal 1 ayat 1 , Perseroran terbatas , yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaah dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan pelaksanaanya. Sedangkan penangung jawab perseroran berdasarkan UU PT pasal 1 ayat 5 adalah direksi selaku organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Maka pada hakikatnya aspek hukum dalam peminjaman PT tentunya suatu pristiwa hukum anatara individu dengan suatu PT yang diwakilkan oleh direksinya. Tidak ada ketentuan yang melanggar dalam perbuatan tersebut kecuali ditentukan sebaliknya. Sebagai contoh dalam pengaturan mengenai pengadaan jasa dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010  dalam pasal 87 ayat (3) , pemerintah secara tegas menyebutkan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksnaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagi perkerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis… , Masih banyaknya pengaturan mengenai larangan – larangan dalam keabsahan suatu tenderisasi umum atau pemerintah.

Maka dari itu dalam meskipun kegiatan pinjam benedera merupakan suatu hubungan privat antara individu dan perusahaan hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dalam 1320 yang salah satu pasalnya menjelaskan dalam klausa yang halal. Apabila pristiwa “pinjam bendera” tidak diizinkan dalam kegiatan kemitraan atau tenderisasi pemerintah tersebut yang dalam maksud menjelaskan bahwa dilarangnya untuk melakukan “perbuatan hukum tanpa kepemilikian PT pribadi”, sehingga tindakan yang anda lakukan dengan teman anda dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perjanjian yang anda lakukan dapat dibatalkan demi hukum dikarenakan melanggar salah satu ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Selain itu dalam praktik peminjaman PT perlunya suatu pertimbangan yang cukup besar baik bagi si peminjam PT atau pemberi PT dikarenakan adanya resiko – resiko yang timbul seperti aspek perpajakan yang terjadi bagaimana pengenaan pajaknya , serta pertanggung jawaban lainya hingga aspek pidana, pihak manakah yang bertanggung jawab dalam kegaitan tersebut. Praktik yang cukup dapat dijadikan acuan seperti dalam pelaksanaan Joint Operation yang selanjutnya disebut JO, merupakan suatu kegiatan pengabungan usaha bersama antara beberapa usaha sehingga seluruh ketentuannya dituangkan dalam JO Agreement mulai dari aspek perpajakan , pertanggungjawaban dan hal – hal lainya. Maka pastikan dalam peminjaman PT tentunya harus menjabarkan aspek – aspek diatas.

Kesimpulanya bahwa aspek yuridis dalam peminjaman PT tentunya merupakan hubungan privat yang akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni hukum publik atau ketentuan dalam perjanjian pihak ketiga yang menegaskan diziinkan atau tidak dizinkan peminjaman PT tersebut. Maka dari itu dalam peminjaman PT pastikan bahwa tidak ada ketentuan yang melarangnya serta jika sudah melakukan tindakan tersebut pastikan bahwa pertanggungjawaban yang jelas hingga pelaksanaan dan pembagianya. Direksi yang terdaftar dalam AD/ART perusahaan bagaimanapun tetap akan yang bertanggung jawab sebgaimana dijelskan dalam pasal 1 ayat 5 UU PT Tersebut. Sehingga pastinya jika anda bermasalahan dengan aspek hukum dalam setiap kegiatan usaha anda pastikan konsultasikan kepada @legalku.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X