Obligation to Use Indonesian Language in the Agreement

The Indonesian language must be used in memoranda of understanding or agreements involving state institutions, government agencies of the Republic of Indonesia, Indonesian private institutions, or individuals who are Indonesian citizens.

Question:

Are Indonesian citizens obliged to use the Indonesian language in the Agreement they made? What if the other Party is a foreign national? (Albert, Tangerang)

Answer: Fine, thank you for the question. Regarding the use of Indonesian, it is actually regulated in Presidential Regulation Number 63 of 2019 (“ Presidential Decree 63/2019 “) And Law No. 26 of 2009 (“ Law 63/2019 “). Article 26 Paragraphs 1 and 2 of Perpres 63/2019 state the following:

“1. The Indonesian language must be used in memoranda of understanding or agreements involving state institutions, government agencies of the Republic of Indonesia, Indonesian private institutions, or individuals who are Indonesian citizens. 2. The memorandum of understanding or agreement as referred to in paragraph (1) involving a foreign party is also written in the foreign party’s national language and / or English. “

Article 31 Paragraph 1 and 2 of Law 26/2009 also regulates the following:

“1. The Indonesian language must be used in memorandums of understanding or agreements involving state institutions, government agencies of the Republic of Indonesia, Indonesian private institutions or Indonesian citizens. 2. The memorandum of understanding or agreement as referred to in paragraph (1) involving a foreign party is also written in the foreign party’s national language and / or English. “

It can be seen that the two regulations actually agree in providing certainty that for the Memorandum of Understanding and Agreement involving parties from Indonesia it is obligatory to use Indonesian. In the event that there is a conflict between Indonesian and English in the agreement, referring to Article 26 Paragraph 4 of Perpres 63/2019 which applies must be interpreted in Indonesian. Next, what will happen if an agreement involves parties from Indonesia but violates the provisions above? In essence, it is based on applicable law in Indonesia, related to agreements, including in the realm of civil law. Related to the legal terms of the agreement itself is regulated in Article 1320 of the Civil Code (“ KUHPer “), Where from the Article it can be seen that the valid terms of the agreement include:

  1. Agreed;
  2. Competent;
  3. Because – causes that are lawful;
  4. Certain thing.

If the above legal conditions have not been fulfilled, the agreement will be legally flawed so that the agreement can be canceled or even null and void. However, this article will not explain the legal terms of the agreement in detail. In essence, if what is violated is the “agreed” or “competent” condition then the agreement can be canceled, while if what is violated is the condition of “lawful causes” or “certain things” then the agreement is null and void by law.
Non-conformity or violation of the applicable law on an agreement results in the failure to fulfill the conditions of “lawful causes”. So that on this matter, the agreement can be considered as null and void or deemed to have never existed. That is the explanation that we can convey. If you have further questions, please contact my Legal Customer Service so that you can be connected with our experts!

Artikel Lainnya
Kalian punya usaha Dibulan ramadhan ini, usaha makanan dan pakaian sangat diminati, namun seringkali jika ingin mendaftarkan mereknya kita bingung dokumen apa aja yang perlu di persiapkan. Tenang aja, sini aku kasih tau, dokumen dan persyaratan yang perlu kamu siapin sebelum pendaftaran merek!
Business

Kalian punya usaha? Pasti Punya Merek? Dokumen dan persyaratan Apa sih yang perlu kamu siapin sebelum pendaftaran merek?

okumen dan persyaratan yang perlu kamu siapin sebelum pendaftaran merek!

1. Formulir Pendaftaran Merek: Formulir yang berisi informasi mengenai pemilik merek, deskripsi merek, dan kelas barang/jasa yang akan dilindungi oleh merek tersebut.

2. Bukti Identitas Pemilik Merek: KTP atau identitas resmi lainnya dari pemilik merek.

3. Gambar Logo atau Desain Merek: Gambar atau desain yang menjadi representasi visual dari merek tersebut.

4. Surat Kuasa: Jika pendaftaran dilakukan oleh pihak lain atas nama pemilik merek, surat kuasa yang memungkinkan pihak tersebut untuk mewakili pemilik merek dalam proses pendaftaran.

5. Biaya Pendaftaran: Biaya yang diperlukan untuk proses pendaftaran merek.

Jadi seperti itu legalmates, kalau kalian masih bingung dan butuh konsultasi, legalku siap mendukung usaha kamu untuk berkembang! Simpan dan Bagikan informasi ini kepada teman, saudara, dan keluarga yang memiliki merek dan sedang ingin mendaftarkannya!

Baca »

Pengenaan Pajak Terhadap E-Commerce

Semakin berkembangnya teknologi di dunia telah memberikan banyak manfaat dan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah semenjak adanya

Baca »
Perjanjian adalah sebuah kesepakatan resmi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perjanjian, setiap pihak menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertukaran nilai atau manfaat tertentu. Dalam konteks bisnis, perjanjian sering digunakan untuk mengatur berbagai aspek transaksi atau hubungan antara perusahaan, individu, atau entitas bisnis lainnya.
Agreement

Membongkar Kasus-kasus Perjanjian di Indonesia: Memahami Pentingnya Hukum dalam Bisnis

Dalam dinamika bisnis modern, perjanjian menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membentuk dan menjaga hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, di balik sederetan kata-kata dan tanda tangan, terdapat kompleksitas yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Artikel ini akan menggali esensi dari perjanjian, menyelami pentingnya, jenis-jenisnya, serta implikasi hukum yang mendasarinya. Dari kasus nyata hingga panduan praktis, mari kita jelajahi peran sentral perjanjian dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kesepakatan bisnis yang sukses.

Baca »
Akta Pendirian Perusahaan adalah dokumen hukum yang menyatakan resmi berdirinya suatu badan usaha. Dalam akta ini, terdapat informasi rinci mengenai perusahaan, seperti nama, kepemilikan modal, dan struktur kepengurusan.
Bisnis

Pengertian Akta Pendirian Usaha, Fungsi, dan Syarat

Akta Pendirian Usaha merupakan dokumen penting dalam mendirikan sebuah perusahaan. Dokumen ini perlu dibuat untuk anda yang hendak mendirikan sebuah perusahaan.

Setelah kemarin kita membahas dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahan, dalam artikel ini kita akan membahas pengertian, fungsi, manfaat, dan syarat pembuatan Akta Pendirian Perusahaan.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI