fbpx

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Pertanyaan:

Apakah masyarakat yang menghina seseorang yang baru akan diproses peradilan dapat dihukum? dan apakah putusan dari peradilan yang akan dijalankan berpengaruh kepada penghinaan yang dilakukan masyarakat?

Jawaban:

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Dalam hukum pidana Indonesia salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum adalah asas atau prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocent) sebagaimana telah diatur dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain itu asas tersebut juga diadopsi dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dari kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa apabila seseorang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dalam hal ini diproses oleh pengadilan hingga selesai maka orang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah.

Pada dasarnya tidak terdapat ancaman hukuman dari pelanggaran asas praduga tak bersalah. Namun dalam kasus menghina seseorang baik itu sudah terpidana atau belum maka dapat diancam hukuman pidana. Larangan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE. Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sementara Pasal 45 ayat 3 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari pasal tersebut maka terlihat jelas bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilarang dan apabila dilakukan maka dapat diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan/ata denda paling banyak Rp750.000.000,00. 

Apabila ternyata terduga dinyatakan tidak bersalah dalam pengadilan maka tidak menutup kemungkinan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi suatu fitnah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk berhenti mencaci maki seseorang baik ia merupakan terpidana atau dalam proses peradilan dan biarkan para pihak yang berwenang untuk menghukum para oknum. Apabila ingin tahu lebih lanjut mengenai hal ini maka mohon segera menghubungi layanan Customer Service Legalku Digital untuk segera dihubungkan dengan ahli kami!

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X