Pengenaan Pajak Terhadap E-Commerce

Semakin berkembangnya teknologi di dunia telah memberikan banyak manfaat dan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah semenjak adanya e-commerce. Perubahan ini menimbulkan dampak besar terutama dalam sektor perdagangan, yang pada sebelumnya orang melakukan perdagangan dalam bentuk toko fisik berpindah atau membuka cabang ke dalam bentuk toko online atau yang lebih dikenal dengan e-commerce di berbagai macam platform marketplace. Adapun alasan pelaku bisnis memilih untuk mengembangkan perdagangannya secara online, sebab hal tersebut dapat mempermudah dalam mempromosikan bisnisnya dan mengurangi pengeluaran biaya sewa gedung toko dalam bentuk fisik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknologi telah memberikan peran penting dalam proses perdagangan.

Sejak munculnya perusahaan-perusahaan yang berbasis e-commerce, menyebabkan bergesernya toko konvensional (toko fisik). Terlebih lagi, masyarakat saat ini lebih memiliki berbelanja di lapak e-commerce sebab harganya yang lebih murah dibanding toko konvensional dan dianggap lebih efektif karena dapat dilakukan melalui sistem elektronik (handphone atau komputer). Oleh karena itulah, untuk menjaga keseimbangan antara toko online dan toko konvensional, dan dengan tingginya tingkat pendapatan perusahaan e-commerce, menjadi alasan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan e-commerce tersebut. Sebab, akan menimbulkan ketidakadilan apabila perusahaan e-commerce dan pelaku bisnis dalam e-commerce tersebut tidak dikenakan pengenaan pajak dan menimbulkan diskriminasi terhadap toko konvensional yang memiliki transparansi terkait pengenaan pajak. 

Berikut ini beberapa peraturan pengenaan pajak terhadap e-commerce Indonesia, yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/06/PJ/2013 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak terhadap e-commerce, berikut ini kewajiban pengusaha e-commerce

  1. Bagi perdagangan dan penyedia jasa menggunakan platform marketplace
  2. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace
  3. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih menwp-signup.phpkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memberitahukan NIK kepada penyedia platform
  4. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun
  5. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet apabila melebihi 4,8 miliar dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku

Selanjutnya, berikut ini kewajiban yang dimiliki oleh penyedia platform marketplace terkait pajak :

  1. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
  2. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada perdagangan dan penyedia jasa 
  3. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace 
  4. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform
Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars
Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Dokumen Ketenagakerjaan

Dokumen Proposal & Acara

Dokumen Umum

Dokumen Bisnis & Kontrak

Dokumen Keluarga & Personal

Dokumen Properti & Hak Kekayaan

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)