Pengenaan Pajak Terhadap E-Commerce

Semakin berkembangnya teknologi di dunia telah memberikan banyak manfaat dan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah semenjak adanya e-commerce. Perubahan ini menimbulkan dampak besar terutama dalam sektor perdagangan, yang pada sebelumnya orang melakukan perdagangan dalam bentuk toko fisik berpindah atau membuka cabang ke dalam bentuk toko online atau yang lebih dikenal dengan e-commerce di berbagai macam platform marketplace. Adapun alasan pelaku bisnis memilih untuk mengembangkan perdagangannya secara online, sebab hal tersebut dapat mempermudah dalam mempromosikan bisnisnya dan mengurangi pengeluaran biaya sewa gedung toko dalam bentuk fisik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknologi telah memberikan peran penting dalam proses perdagangan.

Sejak munculnya perusahaan-perusahaan yang berbasis e-commerce, menyebabkan bergesernya toko konvensional (toko fisik). Terlebih lagi, masyarakat saat ini lebih memiliki berbelanja di lapak e-commerce sebab harganya yang lebih murah dibanding toko konvensional dan dianggap lebih efektif karena dapat dilakukan melalui sistem elektronik (handphone atau komputer). Oleh karena itulah, untuk menjaga keseimbangan antara toko online dan toko konvensional, dan dengan tingginya tingkat pendapatan perusahaan e-commerce, menjadi alasan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan e-commerce tersebut. Sebab, akan menimbulkan ketidakadilan apabila perusahaan e-commerce dan pelaku bisnis dalam e-commerce tersebut tidak dikenakan pengenaan pajak dan menimbulkan diskriminasi terhadap toko konvensional yang memiliki transparansi terkait pengenaan pajak. 

Berikut ini beberapa peraturan pengenaan pajak terhadap e-commerce Indonesia, yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/06/PJ/2013 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak terhadap e-commerce, berikut ini kewajiban pengusaha e-commerce

  1. Bagi perdagangan dan penyedia jasa menggunakan platform marketplace
  2. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace
  3. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memberitahukan NIK kepada penyedia platform
  4. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun
  5. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet apabila melebihi 4,8 miliar dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku

Selanjutnya, berikut ini kewajiban yang dimiliki oleh penyedia platform marketplace terkait pajak :

  1. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
  2. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada perdagangan dan penyedia jasa 
  3. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace 
  4. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform
Artikel Lainnya
In today's rapidly evolving digital era, many companies and entrepreneurs have embraced a more flexible working model by utilizing a virtual office. A virtual office is a modern solution that enables teams to work from various locations without geographical constraints. By utilizing a virtual office, businesses can enhance productivity and work efficiency. This article will explain how a virtual office can help optimize your business productivity.
Virtual Office

Boosting Your Business Productivity with a Virtual Office

By utilizing a virtual office, businesses can enhance their productivity, efficiency, and work flexibility. By leveraging the right technology and communication tools, teams can stay connected and collaborate efficiently, while businesses can save on operational costs. Thus, a virtual office can be an ideal solution for businesses looking to optimize their productivity and success.

Baca »
Izin edar merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses distribusi produk di pasaran. Bagi pelaku bisnis, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya izin edar serta proses yang terlibat dalam mendapatkannya sangatlah vital. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara komprehensif mengenai peran izin edar dalam dunia bisnis, serta langkah-langkah yang harus dilalui untuk memperolehnya.
Bisnis

Memahami Pentingnya dan Proses Izin Edar: Panduan Lengkap untuk Pelaku Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki izin edar yang sah adalah suatu keharusan. Izin edar tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku bisnis. Dengan memahami pentingnya izin edar dan proses yang terlibat dalam mendapatkannya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan produk mereka dapat diterima dengan baik di pasaran. Oleh karena itu, bagi pelaku bisnis, memperoleh izin edar bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk membangun reputasi dan kesuksesan dalam jangka panjang.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI