fbpx

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, dinyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja setidaknya 1 bulan. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja: bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja ≥12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah; sedangkan yang kurang dari 12 bulan, dihitung secara prorata.

Beberapa pekerja, baik yang bekerja tetap maupun yang dalam masa kontrak, faktanya telah menerima pemberitahuan bahwasanya THR hanya akan diberikan ketika keuangan Perusahaan membaik. Hal ini memantik kekhawatiran yang lebih dari sekadar penundaan pembayaran THR, hingga apabila suatu usaha terpaksa ditutup diakibatkan krisis ini.

THR Keagamaan, aturannya, wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Sehingga, jika pengusaha terlambat membayarkan THR para pekerjanya akan dikenakan denda sebesar 5% beserta kewajiban untuk membayar hak pekerjanya.

Meskipun Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, belum ada keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan yang pasti terkait dengan kondisi spesifik pandemik di wilayah Indonesia, yang mana sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan dapat berdampak ke pembayaran THR.

Mengesampingkan keadaan yang terjadi, pekerja secara umum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut jika THR ditunda pembayarannya:

  • Penyelesaian secara bipartit atau kekeluargaan antara Pekerja dan Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  • Jika tidak tercapai mufakat dari Para Pihak, dapat dilakukan mediasi hubungan industrial, yakni dengan jasa mediator atau pihak ketiga yang netral.
  • Jika mediasi masih gagal atau tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Meskipun demikian, belum ada kepastian hukum mengenai pembayaran THR yang terdampak karena keadaan kahar seperti Wabah Pandemik yang saat ini sedang berlangsung, sehingga tetap harus menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan mendekati Hari Raya Idul Fitri 2020.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X