Penundaan Pembayaran Wajib Pajak Dan Akibatnya Apabila Tidak Atau Telat Membayar

Pajak merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat Indonesia untuk memberikan sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastuktur, menolong rakyat yang kurang mampu,

Pajak merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat Indonesia untuk memberikan sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastuktur, menolong rakyat yang kurang mampu, dan kebutuhan negara lainnya. Terdapat beberapa macam pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada PPh adalah dalam self assessment diman Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke negara.  Masyarakat yang telat melapor dan membayar pajaknya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Berikut adalah sanksi atas keterlambatan lapor pajak:

  • Telat lapor SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp500.000;
  • Telat lapor SPT Masa jenis pajak lainnya (selain PPN) dikenakan denda sebesar Rp100.000;
  • Telat lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000;
  • Telat lapor SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.

Ketentuan tersebut juga akan berlaku bagi WP yang sama sekali tidak melakukan pelaporan pajak. Pihak yang berwenang telah menetapkan batas waktu pelaporan PPh tahunan bagi WP orang pribadi adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret sedangkan untuk WP badan adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 30 April. Dalam hal terjadi pelanggaran atas pembayaran pajak maka terdapat berbagai macam sanksi yang dapat dikenakan kepada WP yaitu sanki administrasi, bunga, denda, kenaikan, dan pidana.

Namun apakah terdapat mekanisme apabila WP tidak dapat melakukan pembayaran dalam batas waktu yagn telah ditentukan? Sejak beberapa tahun yang lalu terdapat instrumen hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tatacara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak. Dasar  hukum tersebut dapat digunakan bagi WP apabila ingin mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan alasan WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasanaannya (force majeure). Jenis pajak yang dapat dilakukan permohonan penundaan atau pengangsuran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 adalah:

  1. Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jatuh tempo pembayan pajak seperti ini sebenarnya adalah 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya produk hukum tersebut. Dengan mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas produk hukum pajak ini, maka Wajib Pajak mempunyai peluang menolong likuiditas arus kasnya; dan
  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh Pasal 29. Pembayaran PPh Pasal 29 (jatuh tempo pembayaran) sendiri  harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pada umumnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah 30 April dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya. Pajak yang diajukan permohonan untuk ditunda pembayarannya di atas, selanjutnya akan disebut sebagai utang pajak pada bagian berikutnya.

Pada masa Pandemi ini pemerintah juga telah melakukan beberapa tindakan untuk meringankan WP dalam hal kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah memperpanjang batas pelaporan Pajak tahun 2019 bagi orang pribadi yang awalnya 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi. Kemudian Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 (PMK 23/2020) telah memberikan insentif pajak bagi WP yang terdampak wabah virus Corona ini. PMK 23/2020 ini memberikan 4 (empat) insentif terkait perpajakan khususnya terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam masa sulit ini Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap sistem perpajakan agar WP tetap dapat bertahan melewati Pandemi ini. Namun selain dukungan dari Pemerintah, WP juga diharapkan dapat membuat suatu strategi tertentu dalam menghadapi fenomena Pandemi ini.

Artikel Lainnya
Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.
Uncategorized

Protokol Madrid: Solusi Daftar Merek Internasional Anti Ribet

Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.

Baca »

Hubungan Data Pribadi dan Hak Kebendaan

Data Pribadi merupakan informasi pribadi yang melekat terhadap seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Pribadi dapat mencakup nama, nomor identitas, kontak pribadi seperti no

Baca »
Understanding the different types of KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) is vital for foreigners intending to live in Indonesia for an extended period. KITAS serves as a residency permit, allowing foreigners to stay legally in the country. In this article, we'll explore the various KITAS types available in Indonesia, outlining their specific characteristics and requirements.
Bisnis

Different Types of KITAS in Indonesia

Understanding the different types of KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) is vital for foreigners intending to live in Indonesia for an extended period. KITAS serves as a residency permit, allowing foreigners to stay legally in the country. In this article, we’ll explore the various KITAS types available in Indonesia, outlining their specific characteristics and requirements.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI