Penundaan Pembayaran Wajib Pajak Dan Akibatnya Apabila Tidak Atau Telat Membayar

Pajak merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat Indonesia untuk memberikan sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastuktur, menolong rakyat yang kurang mampu, dan kebutuhan negara lainnya. Terdapat beberapa macam pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada PPh adalah dalam self assessment diman Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke negara.  Masyarakat yang telat melapor dan membayar pajaknya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Berikut adalah sanksi atas keterlambatan lapor pajak:

  • Telat lapor SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp500.000;
  • Telat lapor SPT Masa jenis pajak lainnya (selain PPN) dikenakan denda sebesar Rp100.000;
  • Telat lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000;
  • Telat lapor SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.

Ketentuan tersebut juga akan berlaku bagi WP yang sama sekali tidak melakukan pelaporan pajak. Pihak yang berwenang telah menetapkan batas waktu pelaporan PPh tahunan bagi WP orang pribadi adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret sedangkan untuk WP badan adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 30 April. Dalam hal terjadi pelanggaran atas pembayaran pajak maka terdapat berbagai macam sanksi yang dapat dikenakan kepada WP yaitu sanki administrasi, bunga, denda, kenaikan, dan pidana.

Namun apakah terdapat mekanisme apabila WP tidak dapat melakukan pembayaran dalam batas waktu yagn telah ditentukan? Sejak beberapa tahun yang lalu terdapat instrumen hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tatacara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak. Dasar  hukum tersebut dapat digunakan bagi WP apabila ingin mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan alasan WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasanaannya (force majeure). Jenis pajak yang dapat dilakukan permohonan penundaan atau pengangsuran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 adalah:

  1. Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jatuh tempo pembayan pajak seperti ini sebenarnya adalah 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya produk hukum tersebut. Dengan mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas produk hukum pajak ini, maka Wajib Pajak mempunyai peluang menolong likuiditas arus kasnya; dan
  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh Pasal 29. Pembayaran PPh Pasal 29 (jatuh tempo pembayaran) sendiri  harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pada umumnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah 30 April dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya. Pajak yang diajukan permohonan untuk ditunda pembayarannya di atas, selanjutnya akan disebut sebagai utang pajak pada bagian berikutnya.

Pada masa Pandemi ini pemerintah juga telah melakukan beberapa tindakan untuk meringankan WP dalam hal kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah memperpanjang batas pelaporan Pajak tahun 2019 bagi orang pribadi yang awalnya 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi. Kemudian Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 (PMK 23/2020) telah memberikan insentif pajak bagi WP yang terdampak wabah virus Corona ini. PMK 23/2020 ini memberikan 4 (empat) insentif terkait perpajakan khususnya terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam masa sulit ini Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap sistem perpajakan agar WP tetap dapat bertahan melewati Pandemi ini. Namun selain dukungan dari Pemerintah, WP juga diharapkan dapat membuat suatu strategi tertentu dalam menghadapi fenomena Pandemi ini.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X
Please rotate your device
Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications