PERBEDAAN HUBUNGAN MITRA DAN KARYAWAN KONTRAK

Pertanyaan:

Hai Legalku, saya dan teman saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan, status saya sebagai mitra dan teman saya sebagai karyawan kontrak. Namun, kami belum mengetahui perbedaan keduanya? Dapatkah dijelaskan perbedaan status ketenagakerjaan saya dengan teman saya? Terimakasih. ( Dudi, Makassar)

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaannya. Pertama- tama, sebelum kita membahas mengenai Mitra dan Karyawan Kontrak dari segi hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dari mitra dan karyawan kontrak menurut KBBI. Pada dasarnya Mitra menurut KBBI adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha, sedangkan karyawan kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu  berdasarkan  kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan sebagai pemberi kerja. Sebagai mitra, hubungan antara Bapak dengan perusahaan bukanlah hubungan ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak berdasar pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) namun pada asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (“KUHPer”) yang menyatakan bahwa:  semua kontrak (perjanjian) yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Lebih lanjut, dikarenakan hubungan antara Bapak dengan Perusahaan adalah Mitra, dalam perjanjian juga wajib memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang berupa:

  1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu; dan
  4. Klausa yang halal.

Terkait Pasal di atas, Bapak harus memperhatikan apakah Perjanjian yang diadakan antara Bapak sebagai Mitra dengan Perusahaan telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian. Apabila belum memenuhi, perjanjian yang Bapak adakah bersama dengan Perusahaan dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan, tergantung dari syarat mana yang belum/tidak terpenuhi. Sebagai mitra, perlu diketahui bahwa Bapak tidak terikat dan dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, namun seluruh hak dan kewajiban Bapak hanyalah sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kemitraan. Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa penting untuk mengkaji terlebih dahulu masing-masing hak dan kewajiban yang akan didapatkan atau dihasilkan dari Perjanjian tersebut. Hubungan kemitraan memiliki ciri- ciri  sebagai berikut:

    1.  Ada Kerjasama yang Terjalin: Perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan lain biasanya, mempunyai dokumen perjanjian yang sudah ditandatangani, oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berisi tentang tujuan apa yang ingin dicapai bersama.  
    2. Perusahaan yang Lebih Besar Berkewajiban Untuk Memberikan Pembinaan dan Pengembangan Kepada Perusahaan yang Lebih Kecil: Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu barang atau jasa. Atau lebih luasnya, perusahaan kecil bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dengan begitu tujuan bersama semakin mudah dicapai.  
    3. Hubungan yang Terjalin Bersifat Saling Memerlukan, Memperkuat dan Menguntungkan: Keuntungan bersama adalah motivasi paling kuat dalam urusan kemitraan. Perusahaan satu harus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dua, begitupun sebaliknya. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang diuntungkan.

Sementara, rekan Bapak yang statusnya adalah sebagai karyawan kontrak Perusahaan,  statusnya menurut UU Naker adalah pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu, Tertentu. (“PKWT”). Mengenai hal ini, syarat mengadakan PKWT diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: Perjanjian kerja, untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan, pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. “

Karyawan kontrak (dengan status PKWT) memiliki, ciri- ciri sebagai berikut: 

  1. Jangka Waktu: Mereka akan bekerja dalam jangka waktu tertentu yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan, yakni maksimal 2 tahun pada PKWT pertama dan dapat diperpanjang maksimal satu kali dalam jangka waktu maksimal 1 tahun.  
  2. Perjanjian Kerja: Disebut sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau PKWT. 
  3. Sifat Pekerjaan: Untuk pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang sekiranya bisa selesai sebelum waktu tiga bulan, atau juga pekerjaan yang berhubungan dengan promosi keluarnya produk baru, dan sebagainya.
  4. Pemutusan hubungan kerja (PHK): Apabila salah satu pihak dalam perjanjian hendak memutuskan hubungan ketenagakerjaan dalam PKWT (dapat berupa PHK dari Perusahaan atau pengajuan pengunduran diri karyawan), maka pihak tersebut diharuskan membayar penalti sejumlah gaji selama periode waktu yang belum dijalankan berdasarkan PKWT. Sebagai contoh, Karyawan dengan status PKWT selama 1 tahun mengundurkan diri pada bulan ke 5 ia bekerja, oleh karenanya ia harus membayar penalti sejumlah gajinya selama 7 bulan (sisa waktu pada PKWT yang belum dijalankan). 

Semoga penjelasan kami membantu anda, apabila terdapat hal-hal yang hendak ditanyakan kembali kepada kami untuk dapat langsung menyampaikannya melalui fitur chat pada website kami atau menghubungi admin kami pada Instagram kami di @legalku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X