Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Produk yang Tercemar

Pertanyaan:

Saya merupakan masyarakat Indonesia yang setiap hari mengkonsumsi baik barang maupun jasa yang Saya beli dari produsen, tetapi di tengah wabah virus Co Vid 19 Saya ragu apakah barang yang Saya konsumsi aman dari virus atau tidak. Bagaimana perlindungan terhadap Saya dan masyarakat lainnya sebagai konsumen apabila mengkonsumsi produk yang tercemar virus Co Vid 19?

Jawaban:

Hingga 5 Mei kemarin World Health Organization mencatat bahwa angka kasus pandemi Co Vid 19 sudah tembus di angka 3.5 juta kasus sementara di Indonesia Achmad Yurianto sebagai juru bicara Pemerintah terkait penanganan Co Vid 19 mengungumkan hingga 6 Mei 2020 terdapat 12.438 kasus Co Vid 19. Tingginya jumlah kasus ini terjadi karena mudahnya penyebaran virus Co Vid 19 dari manusia ke manusia lain. Menurut pengunguman dari WHO, penyebaran Co Vid 19 dapat terjadi melalui tetesan atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut orang yang sudah terinfeksi ke benda atau permukaan yang kemudian dapat memasuki tubuh manusia yang sehat. Dengan system penyebaran yang seperti ini maka terdapat kemungkinan bahwa benda yang tercemar virus adalah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa hari yang lalu terdapat kabar bahwa salah satu produk rokok di Indonesia tercemar virus Co Vid 19. Mudahnya cara penyebaran virus ini membuat masyarakat ragu apakah barang yang dikonsumsi terbebas dari virus Co Vid 19? Atas hal ini maka masyarakat sebagai konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas barang yang ia konsumsi.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), masyarakat disebut sebagai konsumen apabila mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat namun bukan untuk diperjualbelikan kembali. Sedangkan pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 UU Perlindungan Konsumen adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam definisi tersebut maka mencakupi pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau memberikan jasa kepada konsumen. Dalam kasus produk yang tercemar UU Perlindungan Konsumen juga telah mengatur larangan terkait dengan hal ini, khususnya di Pasal 8 ayat 2 hingga 4 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pasal 8

  1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 
  2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
  3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Prinsip yang dianut oleh UU Perlindungan Konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut diatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku usaha, kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian uang atau barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

UU Perlindungan Konsumen ini merupakan aturan yang berlaku untuk semua jenis barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, namun aturan khusus mengenai produk barang dan/atau jasa telah diatur melalui aturan lainnya seperti Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pada keadaan Pandemi Co Vid 19 pemerintah telah melakukan beberapa upaya khusus untuk melindungi konsumen diantaranya dengan melarang beroperasinya pabrik, kantor, maupun industri yang tidak dikecualikan untuk beroperasi dan Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020, dan beberapa aturan lainnya.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Tag:
Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X