Pertanggungjawaban Pekerja atas Pembajakan Software

Dalam banyak kasus, kekayaan intelektual adalah aset perusahaan yang paling berharga.

Pertanyaan:

Halo, Legalku. Saya beberapa tahun terakhir ini memiliki usaha yang basisnya teknologi. Usaha ini pokoknya berjalan melalui aplikasi, dan beberapa layanan yang saya sediakan hanya bisa diakses secara berbayar. Beberapa waktu lalu, saya menemukan bahwa salah satu karyawan saya yang ikut mengembangkan aplikasi tsb. membuat crack version sehingga layanan yang berbayar bisa diakses secara bebas. Kira-kira, bagaimana pertanggungjawaban orang tsb. atas kerugian saya?

Jawaban:

Dalam banyak kasus, kekayaan intelektual adalah aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu sangat penting bahwa karyawan perusahaan harus memahami apa saja bentuk kekayaan intelektual dan mengapa hal tersebut harus dilindungi dan ditegakkan. Kekayaan intelektual perusahaan utamanya terdiri dari merek dan logo. Dalam beberapa kasus, kekayaan intelektual terdiri dari formulasi dan segala bentuk rahasia dagang lainnya. Dalam kasus lain, kekayaan intelektual itu terdiri dari teknologi atau perangkat lunak, seperti halnya dengan perusahaan yang Anda jalankan.

Apakah karyawan Anda ini merupakan pegawai kontrak, tetap, atau bahkan pekerja lepas (freelance)? Karena masing-masing pertanggungjawabannya akan berbeda.

Pertama-tama, kesepakatan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dicantumkan dalam perjanjian kerja, baik waktu tertentu (pegawai kontrak) maupun waktu tidak tertentu (pegawai tetap), peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketika diatur bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh karyawan menjadi hak mutlak dari perusahaan, maka perusahaan berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang tersebut.

Sebagaimana tertulis pada Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dikatakan bahwa “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

Pertanggungjawaban pekerja yang melanggar perjanjian kerja, baik secara sengaja maupun lalai, dapat berupa denda yang besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Dalam Pasal 51 ayat (1) PP Pengupahan, denda dan ganti rugi di antaranya diperhitungkan dalam pengupahan pekerja. Pemotongan untuk denda dan ganti rugi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selain denda, ganti rugi dilakukan terhadap pekerja yang secara sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian bagi pengusaha atau perusahaan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, pekerja yang mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut.

Software atau perangkat lunak maupun aplikasi termasuk kekayaan intelektual jenis hak cipta. Dalam hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran atas hak cipta termasuk dalam kategori delik aduan, dimana pelanggaran hukum terkait hak cipta baru dapat diproses secara litigasi jika diadukan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini perusahaan Anda. Namun, alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme administratif yang ada terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi.

Artikel Lainnya

Paten sebagai objek fidusia

Terminologi mengenai fidusia juga lumrah dijelaskan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa belanda fidusia diartikan Fiduciare Eigindom Overdracht.

Baca »

How to Make a “Legally Strong” Covenant

The legal terms of the agreement are regulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPer), in short, the legal terms of the agreement contain the following:
1. Agreed;
2. Proficient;
3. For lawful causes;
4. Certain things.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI