fbpx

Pertanggungjawaban Pekerja atas Pembajakan Software

Pertanyaan:

Halo, Legalku. Saya beberapa tahun terakhir ini memiliki usaha yang basisnya teknologi. Usaha ini pokoknya berjalan melalui aplikasi, dan beberapa layanan yang saya sediakan hanya bisa diakses secara berbayar. Beberapa waktu lalu, saya menemukan bahwa salah satu karyawan saya yang ikut mengembangkan aplikasi tsb. membuat crack version sehingga layanan yang berbayar bisa diakses secara bebas. Kira-kira, bagaimana pertanggungjawaban orang tsb. atas kerugian saya?

Jawaban:

Dalam banyak kasus, kekayaan intelektual adalah aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu sangat penting bahwa karyawan perusahaan harus memahami apa saja bentuk kekayaan intelektual dan mengapa hal tersebut harus dilindungi dan ditegakkan. Kekayaan intelektual perusahaan utamanya terdiri dari merek dan logo. Dalam beberapa kasus, kekayaan intelektual terdiri dari formulasi dan segala bentuk rahasia dagang lainnya. Dalam kasus lain, kekayaan intelektual itu terdiri dari teknologi atau perangkat lunak, seperti halnya dengan perusahaan yang Anda jalankan.

Apakah karyawan Anda ini merupakan pegawai kontrak, tetap, atau bahkan pekerja lepas (freelance)? Karena masing-masing pertanggungjawabannya akan berbeda.

Pertama-tama, kesepakatan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dicantumkan dalam perjanjian kerja, baik waktu tertentu (pegawai kontrak) maupun waktu tidak tertentu (pegawai tetap), peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketika diatur bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh karyawan menjadi hak mutlak dari perusahaan, maka perusahaan berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang tersebut.

Sebagaimana tertulis pada Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dikatakan bahwa “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

Pertanggungjawaban pekerja yang melanggar perjanjian kerja, baik secara sengaja maupun lalai, dapat berupa denda yang besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Dalam Pasal 51 ayat (1) PP Pengupahan, denda dan ganti rugi di antaranya diperhitungkan dalam pengupahan pekerja. Pemotongan untuk denda dan ganti rugi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selain denda, ganti rugi dilakukan terhadap pekerja yang secara sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian bagi pengusaha atau perusahaan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, pekerja yang mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut.

Software atau perangkat lunak maupun aplikasi termasuk kekayaan intelektual jenis hak cipta. Dalam hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran atas hak cipta termasuk dalam kategori delik aduan, dimana pelanggaran hukum terkait hak cipta baru dapat diproses secara litigasi jika diadukan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini perusahaan Anda. Namun, alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme administratif yang ada terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi.

Tag:
Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X