Restrukturisasi Utang Sebagaimana Aturan POJK 11/2020

OJK selaku pengawas kegiatan perbankan mengeluarkan suatu peraturan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yakni dalam POJK Nomor 11 /POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical

Pertanyaan:

Halo legalku , jadi saya selaku pengusaha UMKM yang sekarang usahanya tutup dikarenakan virus corona dan sekarang tetap harus memenuhi kewajiban dalam pemenuhan kredit saya ke bank. Apakah ada langkah hukum bagaimana untuk menghambat atau menunda kredit yang saya harus penuhi? (Hasan Yulianto, Sumedang)

Jawaban:

Corona Virus atau Covid-19 memang memberikan dampak secara ekonomi yang sangat besar khususnya pada usaha – usaha kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. Untuk menangulangi permasalahan tersebut pemerintah melalui lembaga negara nya OJK atau otoritas jasa keuangan. Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.  Dengan pertimbangan tersebut OJK selaku pengawas kegiatan perbankan mengeluarkan suatu peraturan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yakni dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03 / 2020 tentang, “ Stimulus perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus disease 2019 (POJK  11/2020) . POJK tersebut menjelaskan beberapa pokok dalam stimulus yang diberikan seperti :

  1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
  2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
  4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
    • Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
    • Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
  5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
    • penurunan suku bunga;
    • perpanjangan jangka waktu;
    • pengurangan tunggakan pokok;
    • pengurangan tunggakan bunga;
    • penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
    • konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
  6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Kebijakan dalam resturkturisasi Utang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan secara khusus dalam Bab III mengenai Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan pada pasal 5. Restrukturisasi utang sebenarnya Diprioritaskan bagi debitur terdampak virus Corona nilai kredit atau leasing di bawah Rp10 miliar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR). Pengajuan dapat dilakukan secara elektronik tanpa bertatap muka. Pasal 6 POJK tersebut menjelaskan persyaratan bagi kreditur yang akan mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang harus memenuhi persyaratan antara lain :

  • diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  • direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam penjelasanya Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh:

  1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara;
  2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
  3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Pelaksanaan restrukturisasi dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 :

Pelaksanaan restrukturisasi:

  1. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
  2. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
  3. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
  4. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam setiap kebijakan restrukturisasj utang maka bank akan melakukan kewajibanya untuk melakukan pelaporan terhadap OJK sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 peraturan tersebut. Pada dasarnya landasan kebijakan Countercyclical dalam restrukturisasi kredit adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi maka dari itu sudah seyogyanya pihak anda dapat mengajukan langkah tersebut kebank / kreditur anda untuk mengupayakan suatu restrukturisasi utang jika memenuhi persyaratan diatas.

Artikel Lainnya
CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bisnis

Aturan Pajak yang Harus Ditaati CV

CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca »
Izin edar merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses distribusi produk di pasaran. Bagi pelaku bisnis, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya izin edar serta proses yang terlibat dalam mendapatkannya sangatlah vital. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara komprehensif mengenai peran izin edar dalam dunia bisnis, serta langkah-langkah yang harus dilalui untuk memperolehnya.
Bisnis

Memahami Pentingnya dan Proses Izin Edar: Panduan Lengkap untuk Pelaku Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki izin edar yang sah adalah suatu keharusan. Izin edar tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku bisnis. Dengan memahami pentingnya izin edar dan proses yang terlibat dalam mendapatkannya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan produk mereka dapat diterima dengan baik di pasaran. Oleh karena itu, bagi pelaku bisnis, memperoleh izin edar bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk membangun reputasi dan kesuksesan dalam jangka panjang.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI