fbpx

Sudah Kenalan Dengan Pidana Korporasi Belum?

stop corruption refusing take bribery money concept 212586 524 Sudah Kenalan Dengan Pidana Korporasi Belum?Tindak pidana korporasi atau  corporate crime menjadi salah satu musuh yang menyertai kemajuan ekonomi dan teknologi di setiap negara. Perlu diketahui, korporasi adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melaksanakan perbuatan sebagaimana seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan dapat mengajukan gugatan di depan hakim. Pidana korporasi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Apabila terjadi tindak pidana korporasi maka subjek hukum yang harus bertanggung jawab adalah :

  • Manusia (Pengurus Korporasi)
  • Korporasi 
  • Ataupun pihak lain yang terbukti telah terlibat dalam tindak pidana korporasi

Korporasi juga termasuk sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur ini :

  • Mempunyai harta sendiri yang terpisah
  • Memiliki suatu organisasi atau perkumpulan yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan
  • Memiliki pengurus yang memiliki kekuasaan dan kewenangan

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi ada beberapa macam, yaitu :

  • Bidang ekonomi 

Adalah suatu tindak pidana kejahatan melakukan penipuan terhadap pemegang saham, melakukan persekongkolan dalam penentuan harga, tidak mempedulikan keselamatan kerja para karyawan

  • Bidang sosial dan budaya

Adalah suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap buruh, kejahatan HKI, kejahatan narkotika dan kejahatan terhadap konsumen.

Pidana korporasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya penerapan pertanggungjawaban korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korporasi adalah pidana denda, sedangkan pidana tambahan diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi ada berbagai macam, antara lain :

  • Persaingan : hal ini disebabkan dalam persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk dapat melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, atau memperluas pasar. Sehingga keadaan seperti ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti pemalsuan dan penyuapan.
  • Pemerintah : hal ini disebabkan demi mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan peraturan yang mengatur kegiatan bisnis. Akan tetapi, hal ini menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi terhadap peraturan tersebut. Sebagai contoh, yaitu melakukan penyogokan kepada para penegak hukum atau politisi secara ilegal agar diberikan izin untuk korporasi melakukan proyek tertentu atau mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.

Pidana korporasi juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya dengan berbagai rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi” itu sendiri, yaitu korporasi disebut sebagai perseroan, perusahaan, yayasan, perserikatan, organisasi dan lain-lain. Dibawah ini beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai pidana korporasi adalah sebagai berikut :

  • UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  • UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Registration

Forgotten Password?

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

april, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar Pengusaha Kena Pajak?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Bagi Anda yang menginginkan badan usaha dengan struktur dan regulasi kepemilikan yang jelas, modal terpisah dari aset pribadi, dan kesan yang lebih bonafide.

Syarat Mendirikan PT

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Dapatkan Alamat Bisnis Bergengsi Se-DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV.

Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office. Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga S/d Rp.1.000.000,-

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Februari ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X