fbpx

Tindakan Investasi Ilegal di Indonesia

Pertanyaan:

Halo belakangan ini Saya dapat banyak penawaran investasi yang tidak jelas, sebenarnya siapa yang menangani investasi bodong di Indonesia? Bagaiman cara agar saya dapat memilih investasi yang tepat dan aman? (Diah, Bogor)

Jawaban:

Investasi ilegal telah menjadi permasalahan di negara manapun. Terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju. Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Namun investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya. Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan. Mengutip IDX Channel, pada bulan April 2020 kemarin OJK telah menutup 18 kegiatan usaha karena diduga telah melakukan kegiatan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Kewenangan OJK dalam mengatasi investasi ilegal di Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana OJK memiliki wewenang dan tugas OJK dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiyaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Selain itu dasar hukum untuk perlindungan masyarakat dari pelaku usaha juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) sebagai langkah awal dalam menangani pelaku usaha ilegal di industri keuangan. Namun secara khusus setiap industri keuangan pun diatur dalam msaing masing Peraturan OJK (POJK). Sebagai contoh dalam hal Peer to Peer Lending yang biasa dilakukan oleh perusahaan Financial Technology (Fintech) telah diatur secara khusus dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Dimana dalam POJK 77/2016 mengatur bahwa penyelenggara atau pelaku usaha wajib untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan dari OJK.

Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa investasi yang diatawarkan bukanlah yang berkaitan dalam industri jasa keuangan melainkan lebih berhubungan dengan indsutri lainnya. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengetahui secara benar siapa yang menjadi regulator dan pengawas pada perusahaan tersebut. Apabila masyarakat merasa ragu atau bingung atas tawaran investasi maka dapat mananyakannya ke masing – masing kontak regulator terkait seperti:*

    • Otoritas Jasa Keuangan (Telp: 1500-655);
    • Kementerian Perdagangan (Telp: 021 3858 171);
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal (Telp: 021 5252 008);
    • Kementerian Koperasi dan UKM (Telp: 021 520 436672);
    • Kementerian Komunikasi dan Informasi (Telp: 021 3452 841).

Sangat disarankan agar masyarakat untuk berhati – hati mengenai seluruh jenis tawaran investasi yang ada. Menurut Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing, melakukan investasi sebaiknya masyarakat selalu mengingat prinsip 2L yaitu logis dan legal. Logis berarti masyarakat harus dapat skeptis atas penawaran yang bersifat tidak memiliki resiko dan legal tentunya bermaksud agar kegiatan usaha tersebut memiliki izin dan tidak melanggar hukum. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini maka mohon menghubungi Customer Service Legalku untuk segera dihubungkan kepada ahli kami.

*data diperoleh melalui situs resmi Satgas Waspada Investasi berikut: https://waspadainvestasi.ojk.go.id/faq

Registration

Forgotten Password?

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

april, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar Pengusaha Kena Pajak?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Bagi Anda yang menginginkan badan usaha dengan struktur dan regulasi kepemilikan yang jelas, modal terpisah dari aset pribadi, dan kesan yang lebih bonafide.

Syarat Mendirikan PT

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Dapatkan Alamat Bisnis Bergengsi Se-DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV.

Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office. Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga S/d Rp.1.000.000,-

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Februari ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X