Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Wabah pandemi penyebaran virus Covid- 19 memberikan pukulan keras akan situasi dan kondisi ekonomi di dunia. Banyak industri yang pada akhirnya harus melakukan suatu tindakan – tindakan seperti perubahan lini bisnis (Pivot) menjadi usaha produksi masker

Dari berbagai macam sektor yang mendapatkan tantangan dari covid -19 ini yang paling terdampak besar yakni industri pariwisata yang dimana merupakan industri yang termasuk dalam kategori leisure. Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka pemerintah Indonesia melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan surat edaran sebagai berikut :

Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Himbauan Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [“SE Menpekraf2/2020”].

Penanggulangan Dampak COVID-19 di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SE Menparekraf 2/2020 tersebut ditujukan kepada dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, agar:

1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah (gubernur/bupati/walikota) serta membuka mediasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center) di daerah.
2. Dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada level provinsiagar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing daerah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan, dengan (contact center COVID-19: +6281 1895 6767 (WhatsApp) atau e-mail [email protected]).
3. Mengadakan sosialisasi standar operasional prosedur berjalannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatanKementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di masing-masing daerah.
4. Melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri, seperti pembelian katering dari hotel-hotel dan restoranyang terdampak akibat sepinya wisatawan untuk disalurkan kepada keluarga yang work from home/keluarga kurang mampu/dokter dan perawat di rumah sakit.

Selain dari surat edaran di atas Mentri Kementrian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, wishnutama juga memberikan stimulusu – stimulus sebagai berikut :

berkoordinasi dengan Kepala BNPB mempersiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk menjadi tempat istirahat para tenaga medis dan Gugus Tugas di berbagai daerah. Agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani wabah dan jika diperlukan bisa dijadikan lokasi isolasi mandiri,” Pemerintah juga berupaya mengusulkan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya, untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut.

“Presiden sudah menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata sebagai salah satu leading sector perekonomian nasional, namun untuk menangani dampak Covid-19 ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak,” katanya. Wishnutama juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, untuk saling membantu, dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Khusus untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif, baik komunitas dan jejaringnya, agar  aktif terlibat dalam membantu pemerintah dalam mensosialisasikan langkah kepada masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Untuk industri Travel haji dan Umroh sendiri sampai saat ini masih belumadanya suatu kebijakan khusus dikarenakan akan tergantungya dengan kebijakan dari arab saudi Menurut instruksi yang diterima oleh Kementerian Haji dan Umrah mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kerajaan untuk mencegah kedatangan virus Corona baru, dan dalam beberapa langkah pencegahan, masuknya warga non-Saudi ke Kerajaan untuk tujuan Umrah dan kunjungan telah ditangguhkan dan penerbitan visa telah ditangguhkan sementara.”

“Kementerian juga mengkonfirmasi perusahaan, perusahaan Umrah dan agen eksternal membatalkan pemesanan di masa depan dari sejarahnya hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk Urusan Umrah, Dr. Abdulaziz bin Abdul Rahim dan Zan dalam maklumatnya. Sampai hari ini tindakan yang sedang dilakukan oleh pihak arab saudi yakni untuk mengembalikan uang booking bagi travel agent yang sudah membooking baik hotel dan akomodasi lainya serta fasilitas reschedule secara gratis untuk penentuan hari hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Menurut salah satu pengurus SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia) menyatakan tidak ada kebijakan khusus yang diambil selain memperdayakan koperasi asosiasi sambil menunggu kebijakan akan penangan covid dan pencabutan PSBB dan izin haji dari Arab Saudi untuk menjalankan kembali ibadah umroh. Banyak juga perusahaan – perusahaan travel umroh yang pada akhirnya merubah lini usahanya sementara guna tetap memperdayakan karyawan dan tenaga kerja lainya.