WLKP

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah karyawan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya.

Proses pelaporan WLKP ini biasanya dilakukan secara online melalui portal atau sistem yang disediakan oleh instansi pemerintah terkait. Laporan ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah karyawan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya. Proses pelaporan WLKP ini biasanya dilakukan secara online melalui portal atau sistem yang disediakan oleh instansi pemerintah terkait. Laporan ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Trusted by leading brands

Layanan Pelaporan WLKP

Dengan melaporkan WLKP, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka berada dalam kerangka hukum yang tepat, serta turut berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan.

  1. Kepatuhan Hukum: Melaporkan WLKP menjaga perusahaan agar tetap mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Ini dapat mencegah potensi sanksi atau masalah hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan.

  2. Data Valid: Laporan WLKP membantu pemerintah dalam mengumpulkan data valid mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

  3. Pemantauan Kesejahteraan Tenaga Kerja: Melalui laporan WLKP, pemerintah dapat memantau kondisi kesejahteraan tenaga kerja, termasuk upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

  4. Akses Pelayanan: Perusahaan yang melaporkan WLKP dengan baik dapat memperoleh akses lebih baik terhadap layanan dan program dukungan yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dipercaya di seluruh dunia dan digunakan di lebih dari 450 merek dan bisnis terkemuka yang terkenal

“Terkait dengan kewajiban pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), kami sangat berterima kasih kepada tim Legalku atas bantuan yang sangat profesional dan efisien. Mereka membantu kami dalam proses pelaporan WLKP sehingga kami dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan dukungan dari Legalku, kami merasa yakin bahwa data ketenagakerjaan kami terlaporkan dengan tepat, dan kami dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus khawatir tentang masalah hukum terkait ketenagakerjaan. Kami merekomendasikan Layanan WLKP dari Legalku kepada perusahaan lain yang membutuhkan bantuan dalam hal ini. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa!”

Kuncoro Pramana

Konsultasikan WLKP anda Sekarang

Dengan melaporkan WLKP, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka berada dalam kerangka hukum yang tepat, serta turut berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan.

home (1)
chat (1)
layanan (1)

Ada yang bisa LISA Bantu?

Berdiri Sejak Tahun 2017, LEGALKU telah membantu lebih dari 12000 pengusaha mikro, kecil dan menengah di 30 Kota  di Indonesia.

Berdiri Sejak Tahun 2017, LEGALKU telah membantu lebih dari 12000 pengusaha mikro, kecil dan menengah di 30 Kota  di Indonesia.

Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI