Yuk cari tahu apa itu PPh Final dan Non Final

Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menjadi dua jenis, yakni Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Non Final. PPh Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh Non Final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan

Pemisahan PPh final dan nonfinal bukanlah sebuah keputusan yang dibuat semata-mata untuk mempersulit wajib pajak, bahkan sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) berusaha memudahkan wajib pajak agar kewajibannya bisa dipenuhi dengan lebih cara yang lebih mudah lagi.

Setidaknya ada dua pertimbangan yang menjadi dasar penerapan pajak final, yaitu:

  1. Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha
  2. Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak

Objek Pajak PPh Final

  • PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan  serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
  • PPh atas Bunga Obligasi.
  • PPh  atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
  • PPh atas Hadiah Undian.
  • PPh atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
  • PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi.
  • PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
  • PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
  • PPh atas Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
  • PPh atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.

Objek Pajak PPh Tidak Final

  • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
  • Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
  • Laba usaha.
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
  • Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  • Premi asuransi.
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  • Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  • Surplus Bank Indonesia.

Sekarang kita sudah mengetahui berbagai hal tentang Pajak Penghasilan Final dan Non Final. Berikut yang dapat kami sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang dapat dipahami mengenai tulisan ini, maka Anda dapat segera menghubungi Customer Service LEGALKU agar segera dihubungi dengan ahli kami.

Artikel Lainnya
PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu izin produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan.
Bisnis

Cara Mengajukan Izin PIRT, Berikut Syarat dan Prosedur Lengkapnya

Pengajuan Izin PIRT, izin PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan sebuah izin produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan.

Izin ini diberikan setelah produk-produk tersebut melewati serangkaian uji kualitas dan keamanan. Berikut adalah uraian lengkap mengenai prosedur pengajuan izin PIRT.

Baca »
CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bisnis

Aturan Pajak yang Harus Ditaati CV

CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca »
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah entitas yang menyediakan layanan elektronik melalui platform digital seperti aplikasi mobile, situs web, atau platform e-commerce. Mereka bertanggung jawab atas keamanan data pengguna, privasi informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Izin PSE diperlukan untuk mengoperasikan platform digital secara legal dan diakui oleh pemerintah.
Bisnis

Menavigasi Dunia Perizinan Bisnis Digital: Panduan Lengkap tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Pentingnya Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak dapat diremehkan dalam lingkup bisnis digital saat ini. Izin PSE bukan hanya formalitas, tetapi merupakan langkah krusial untuk memastikan legalitas, keamanan, dan kepercayaan dalam operasi bisnis online. Dengan memiliki izin PSE, platform digital dapat menarik lebih banyak pelanggan, menjalin kemitraan yang berharga, dan menjaga reputasi bisnis yang solid.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI