fbpx

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Masa Pandemi, Bagaimana Aturannya?

Dalam data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 2,8 juta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dilaporkan selama masa pandemi ini. Sedangkan, berdasarkan pendapat Kamar Dagang dan Industri bidang UMKM, diperkirakan sebanyak 15 juta pekerja UMKM menjadi korban, baik yang dilaporkan maupun yang tidak. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sebelum hak dan kewajiban tersebut berakhir – baik dari sisi pengusaha maupun karyawan, sudah sepatutnya kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persoalan PHK. Semua pihak sudah sepatutnya dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Dalam hal ini, Pengusaha dilarang melakukan PHK atas alasan: berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter, berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah agamanya, menikah, pekerja wanita hamil, melahirkan, gugur, atau menyusui bayinya, menjadi anggota/pengurus serikat pekerja, dan ketentuan lainnya yang diatur pada Pasal 153 UU Ketenagakerjaan. Namun, terkait dengan PHK yang dilakukan di masa pandemi ini, PHK banyak dilakukan atas alasan:

  1. Ketersediaan bahan baku industri yang semakin menipis: Dengan menurunnya lalu lintas pengiriman bahan, produksi industri menurun sehingga berpotensi dilakukan pengurangan pekerja dalam menjaga arus kas Perusahaan.
  2. Melemahnya Rupiah terhadap Dollar: Rupiah sempat menyentuh nilai 17 ribu per Dollar. Jika situasi berlanjut, Perusahaan terbebani dengan adanya biaya produksi menggunakan bahan-bahan impor yang makin tinggi harganya.
  3. Menurunnya pengunjung pariwisata Indonesia: Negara mencegah perpindahan penduduk untuk menekan kurva penyebaran virus. Pada masa ini, industri pariwisata terpaksa merumahkan pekerja-pekerjanya.
  4. Anjloknya indeks saham gabungan: pendapatan Indonesia dari harga ekspor minyak  dan indeks saham secara kumulatif menurun. APBN banyak yang tidak terealisasi. Akibatnya, pendapatan negara dan perusahaan-perusahaan secara bersama-sama pun menurun dan banyak nasib para pekerja yang semakin terpuruk.

Menurut UU Ketenagakerjaan, ada beberapa poin penting yang wajib Pengusaha penuhi terkait hak-hak karyawan yang di-PHK, yaitu: 1. Uang Pesangon, yaitu pembayaran berupa uang dari Pengusaha kepada Pekerja akibat adanya pengakhiran hubungan kerja tersebut. Perhitungan uang pesangon adalah sebagai berikut:

  • masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  • masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

2. Upah Penghargaan Masa Kerja, yaitu penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja Pekerja. Perhitungan uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:

  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
  • masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;

3. Uang penggantian hak, atau hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, seperti:

  • cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  • biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
  • penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Penghitungan dalam hak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja dilakukan secara prorata, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Tetapi, beragam alasan PHK turut menentukan hak apa saja seharusnya pekerja dapat. Contohmya:

  • mengundurkan diri tanpa tekanan (1x Uang Penggantian Hak)
  • tidak lulus masa percobaan (Tanpa Kompensasi)
  • pekerja melakukan kesalahan fatal (1x Uang Penggantian Hak)
  • pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (1x Uang Pesangon, 1x Upah Penghargaan Masa Kerja, dan 1x Uang Penggantian Hak)
  • PHK Massal karena Perusaan rugi (force majeure) (1x Uang Pesangon, 1x 1x Upah Penghargaan Masa Kerja, dan 1x Uang Penggantian Hak)
  • PHK Massal untuk efisiensi (2x Uang Pesangon, 1x 1x Upah Penghargaan Masa Kerja, dan 1x Uang Penggantian Hak)

Dengan demikian, pekerja wajib memperhatikan latar belakang pengakhiran hubungan kerja tersebut agar tidak mengalami kerugian yang seharusnya bisa diantisipasi.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X