CV adalah singkatan dari Commanditaire Vennootschap merupakan suatu badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, dimana 1 orang berperan sebagai pemberi modal (sekutu pasif) dan 1 orang lagi berperan menjalankan usaha (sekutu aktif).

Sementara PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan modal yang seluruhnya terbagi dalam persentase saham.

PT memiliki kelebihan mekanisme saham dan pemisahan harta dari pemilik dengan badan usaha, sehingga aset pribadi tidak dapat tercampur dengan aset perusahaan. Lain hal dengan CV yang tidak memiliki pemisahan harta antara pribadi pemilik dengan harta atau hutang atas usaha.

Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Arti pasal ini adalah peraturan yang dipakai dalam melaksanakan dan menjalankan perseroan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, peraturan pemerintah tentang anggaran dasar perseroan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur pengoperasian badan hukum atas perseroan.

Nama perseroan terbatas untuk perusahaan lokal/ dalam negeri (tanpa pemegang saham luar negeri)saat ini mewajibkan minimal 3 suku kata, dan bukan merupakan kata-kata dalam bahasa asing. Namun kata asing yang merupakan kombinasi dianggap masih memungkinkan untuk terdaftar.

Syarat utama dokumen hingga Akta Pendirian Perusahaan adalah KTP dan NPWP perorangan dari pemegang saham, direksi dan komisaris atas Perseroan Terbatas.

Selanjutnya saat pengurusan perizinan umum (Izin Domisili Usaha, NPWP PT, NIB, SIUP dan TDP) dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah salinan sertifikat, Izin mendirikan bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru dari tempat usaha dan perjanjian Sewa tempat usaha. Terkait persyaratan ini, Client dapat menggunakan jasa Virtual Office ataupun Coworking space untuk memudahkan pemenuhan persyaratan dokumen.

Berikut penjelasan atas Pemegang saham, Direktur dan komisaris dalam PT:

1. Pemegang saham adalah pemilik atas saham dalam perusahaan. Pemegang saham tidaklah menjalankan perusahaan, Pemegang saham hanya menyetorkan modal atas perusahaan dan mengontrol perusahaan dalam mekanisme yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah mekanisme yang memungkinkan Pemegang Saham untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, merubah bidang usaha maupun menentukan arah kebijakan perusahaan. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan.Organ ini juga berhak menetapkan garis besar kebijaksanaan dalam anggaran dasar perseroan dan lain sebagainya.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dan pengurusan perusahaan untuk kepentingan lembaga itu sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakiliperseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Direksi berweang menjalankan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Direksi Perseroan terdiri dari satu orang anggpra direksi atau lebih. Khusus perusahaan yang kegiatannya terkait. Dengan penghimpunan atau pengelolaaan dana masyarakat.
3. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada bank.

Pemegang saham boleh juga bertindak sebagai Direktur ataupun Komisaris. Namun Direktur tidak boleh menjadi komisaris begitupun sebaliknya. Syarat Pendirian PT adalah minimal memiliki 2 orang pemegang saham, 1 orang Direktur dan 1 orang komisaris. Hal itu adalah batas minimal, jika lebih banyak maka diperbolehkan.

Organ/ pengurus adalah orang-orang yang bertindak dan sekaligus bertanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas atau badan hukum. Badan Hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan manusia.

Badan Hukum tidak bisa berpikir dan melakukan perbuatannya sendiri seperti layaknya manusia. Perbuatan hukumnya juga tidak bisa dilakukan sendiri maka dari itu badan hukum membutuhkan orang atau manusia untuk mengerjakan semua perbuatan badan hukum dan tanggung jawabnya. Manusia inilah yang dimaksud dengan organ. Setiap Perseroan Terbatas harus bertindak melalui perantaraan organ.

Bagaimana bila ada perbuatan hukum yang dilakukan pendiri perusahaan sebelum ada pengesahan badan hukum perusahaan dari kementerian terkait atau perusahaan belum resmi didirikan?

Ada kalanya sebelum perusahaan mendapat status badan hukum dari pemerintah, pendiri perseroan melaukan perbuatan hukum untuk mengikat perseroan. Misalnya melkukan penyetoran modal atau membuat perjajian dengan pihak lain atas nama perseroan. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat saja mengikat perseroan apabila disetujui oleh para pendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Atas kondisi tersebut, undang-undang tentang perseroan telah mengatuir secara detail.

Undang-undang mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Bila perbuatana hukum tersebut dinyatakan dengan akta yag bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Dilekatkan artinya penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pedirian.

Namun bila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik, maka harus disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Bila kedua langkah diatas tak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.