What You Need to Know About Individual Companies

Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.
Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.

What You Need to Know About Individual Companies

Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.

 

Though the establishment process is simpler, Sole Proprietorship Companies have several obligations that must be complied with. In this article, we will discuss some of the main obligations that must be fulfilled by Sole Proprietorship Companies.

 

One of the main obligations of a Sole Proprietorship Company, whether classified as micro or small business, is to prepare and report annual financial statements to the Ministry of Law and Human Rights through the “AHU Perseroan Perorangan” application. According to Article 10 of Government Regulation Number 8 of 2021, these financial statements must at least include the Balance Sheet, Profit and Loss Statement, and Notes to the Current Year’s Financial Statements. Reporting must be done no later than 6 months after the end of the accounting period.

 

Failure to comply with financial reporting obligations can result in serious sanctions, such as written warnings, suspension of Online Single Submission (OSS) access rights, to revocation of legal entity status.

 

Additionally, Sole Proprietorship Companies classified as small businesses are also required to report Investment Activity Reports (LKPM) every 6 months. Reporting must be done no later than the 10th of July for Semester I and the 10th of January for Semester II, based on Article 32 paragraph (6) letter a of BKPM Regulation 5/2021. Sanctions for non-compliance with LKPM reporting include written warnings, temporary suspension or freezing of business activities, to revocation of business licenses or NIB.

 

Apart from reporting obligations, Sole Proprietorship Companies must also pay attention to changes in status that may occur. If a Sole Proprietorship Company has exceeded certain criteria, such as having more than one shareholder or not meeting the micro and small business criteria, then it is required to change its status to a regular PT. The status change process involves drafting a status change deed that must be electronically registered with the Ministry of Law and Human Rights.

 

Lastly, Sole Proprietorship Companies also have tax obligations to comply with. This includes collecting and depositing VAT and Luxury Goods Sales Tax on taxable goods and services transactions, issuing tax invoices, reporting VAT Periodic Tax Returns, and uploading e-Invoices according to applicable regulations. Failure to comply with tax obligations can result in sanctions, such as inability to register Online Single Submission (OSS), tarnished company image and credibility, financial management difficulties, to revocation of business licenses or NIB.

 

By understanding and complying with these obligations, Sole Proprietorship Companies can smoothly run their businesses, support business growth, and maintain business sustainability in an increasingly competitive market.



Are You Still Confused About Individual Companies?

CLICK THE BUTTON ON THE RIGHT TO ASK OUR TEAM.

Artikel Lainnya
Menentukan strategi term sheet yang tepat adalah langkah krusial dalam perjalanan sebuah startup. Dengan memahami tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, dan memperhatikan detail-detail penting seperti struktur modal, valuasi, klausa pelindung, dan persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda.
Bisnis

Panduan Lengkap untuk Menentukan Strategi Term Sheet dalam Startup

Menentukan strategi term sheet yang tepat adalah langkah krusial dalam perjalanan sebuah startup. Dengan memahami tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, dan memperhatikan detail-detail penting seperti struktur modal, valuasi, klausa pelindung, dan persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda.

Baca »
Izin edar merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses distribusi produk di pasaran. Bagi pelaku bisnis, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya izin edar serta proses yang terlibat dalam mendapatkannya sangatlah vital. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara komprehensif mengenai peran izin edar dalam dunia bisnis, serta langkah-langkah yang harus dilalui untuk memperolehnya.
Bisnis

Memahami Pentingnya dan Proses Izin Edar: Panduan Lengkap untuk Pelaku Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki izin edar yang sah adalah suatu keharusan. Izin edar tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku bisnis. Dengan memahami pentingnya izin edar dan proses yang terlibat dalam mendapatkannya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan produk mereka dapat diterima dengan baik di pasaran. Oleh karena itu, bagi pelaku bisnis, memperoleh izin edar bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk membangun reputasi dan kesuksesan dalam jangka panjang.

Baca »
Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.
Uncategorized

Protokol Madrid: Solusi Daftar Merek Internasional Anti Ribet

Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.

Baca »

Penjelasan Hak Terkait dalam Hak Cipta

Di dalam Hak Cipta itu sendiri terdapat hak lain yang dapat disebut sebagai Hak Terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI