THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Sebelum membahas perihal Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) perlu dipahami mengenai Pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003

Pertanyaan:

Halo perkenalkan saya merupakan salah satu karyawan yang bekerja sebagai buruh harian lepas pada suatu perusahaan industri kecil. Dikarenakan sudah bekerja satu tahun diperusahaan tersebut apakah saya berhak mendapatkan THR meskipun saya bukan karyawan tetap?

Jawaban:

Sebelum membahas perihal Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) perlu dipahami mengenai Pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaga Kerja) termasuk pengaturan lanjutanya. Di dalam UU Tenaga Kerja, setiap hubungan kerja haruslah didasari akan kesepakatan bersama dan kontrak kerja kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UUK. Lebih lanjut, menurut Pasal 56 ayat (2) UUK, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Perbedaan PKWT dan PKWTT terdapat dalam hak dan kewajiban yang mereka miliki , sebagai mana jangka waktu , dan mengenai pesangon atau PHK. Pembeda utama yang dimiliki oleh PKWT adalah jangka waktunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 :  hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, seperti:

  1. Pekerjaan yang hanya selesai dalam sekali waktu, maksimal waktu penyelesaiannya 3 tahun;
  2. Pekerjaan yang hanya akan ada secara musiman; atau
  3. Pekerjaan yang berkaitan dengan suatu produk dan kegiatan baru atau adanya produk tambahan namun masih dalam proses percobaan.

Selama masa kerja pekerja PKWT juga tidak diperbolehkan adanya masa percobaan dalam masa kerja.  Mengenai PHK/Pesangon : PHK dapat terjadi sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan dan pekerja tidak wajib untuk menerima pesangon. Perjanjian kerja dapat berakhir salah satunya adalah jika berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang dibuat dalam kontrak kerja dan wajib hukumnya untuk dicatatkan di Disnaker setempat.

Pekerja Harian Lepas

Perjanjian Kerja Harian Lepas atau PKHL merupakan perjanjian yang termasuk dalam PKWT. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada pasal 10-12. PKHL sendiri mencakup pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan.Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, Ketentuan mengenai Masa kerja PKHL : 

Karyawan yang bersangkutan bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Apabila karyawan bekerja lebih dari 21 hari atau lebih dalam kurun waktu tiga bulan, maka PKHL harus berubah menjadi PKWT.  

Dalam ketentuan mengenai Pesangon dan dalam PHK PKHL terbilang fleksibel dibanding PKWT, hukum perihal PHK dan pesangon juga tidak ditetapkan layaknya PKWTT dan PKWT. Sebab, pekerja dan pengusaha dapat mengatur waktu sendiri sesuai yang dibutuhkan. Namun perludipahami pengaturan lebih lanjut mengenai pengupahan mengenai PKHL yang diatur dalam  PP 78 Tahun 2015, dengan bunyi pasal diantaranya: 

  1. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah (Pasal 21)
  2. Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank (Pasal 22)
  3. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak. (Pasal 22)

Ketentuan mengenai Upah dalam PP tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yakni berdasarkan:

  1. Satuan Waktu : Pengupahan Pekerja/Buruh harian lepas secara waktu berarti dengan menentukan upah yang ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
  1. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
  2. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu)
  1. Satuan Hasil : kema ini upah ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang disepakati, dimana upah pekerja dilihat dari hasil yang telah dikerjakan. Hasil dari pekerja juga harus tercatat dengan jelas agar dapat menjadi patokan upah dan nilainya harus berdasarkan kesepakatan nilai hasil pekerjaan. Besar upah ditetapkan dari satuan hitung, misal per potong, per biji, per kilo, per lusin, per kodi, dst. Dengan melihat hasil satuan yang telah dikerjakan, skema ini memungkinkan pekerja akan mendapatkan upah yang berbeda per bulannya karena bergantung dengan produktivitas yang sudah dilakukan pekerja. 

Namun yang perlu dipahami bahwa mengenai pengupahan selalu adanya himbauan untuk melakukan sesuai dengan UMR yang ditetapkan kecuali disepakati lainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Mengenai ketentuan THR untuk PLKH yakni diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994. Sesuai dengan yang tertera di Permenaker No.6/2016 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu. Sehingga adanya kewajiban pembayaran THR yang dilakukan pada saat hari keagamaan dengan mata uang rupiah kepada PKLH. Besarnya THR sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker No.6/2016 ditetapkan  sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah .

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Artikel Lainnya
SIUJK merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan izin kepada perusahaan jasa konstruksi untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi. SIUJK memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan konstruksi. Dokumen ini juga mencakup informasi terkait dengan jenis pekerjaan konstruksi yang diizinkan, klasifikasi perusahaan, serta batasan wilayah operasional.
Bisnis

Memahami Pentingnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk Kelancaran Proyek Konstruksi

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan terpercaya. SIUJK bukan hanya sekadar izin resmi dari pemerintah, tetapi juga merupakan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dan teknis yang ditetapkan. Pentingnya SIUJK tidak hanya dalam menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata klien dan pihak terkait, tetapi juga sebagai syarat untuk mengikuti proses tender dan memperoleh proyek konstruksi dari pemerintah dan sektor swasta.

Baca »
Hak cipta di era digital menimbulkan tantangan yang kompleks, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi baru. Penting untuk mencari solusi yang seimbang untuk memastikan perlindungan hak cipta tanpa menghambat pertumbuhan teknologi dan akses informasi. Dengan kerjasama antara semua pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan untuk semua pengguna.
Bisnis

Tantangan dan Peluang Hak Cipta di Era Digital yang Harus Dipahami

Hak cipta di era digital menimbulkan tantangan yang kompleks, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi baru. Penting untuk mencari solusi yang seimbang untuk memastikan perlindungan hak cipta tanpa menghambat pertumbuhan teknologi dan akses informasi. Dengan kerjasama antara semua pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan untuk semua pengguna.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI