fbpx

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Pertanyaan:

Halo perkenalkan saya merupakan salah satu karyawan yang bekerja sebagai buruh harian lepas pada suatu perusahaan industri kecil. Dikarenakan sudah bekerja satu tahun diperusahaan tersebut apakah saya berhak mendapatkan THR meskipun saya bukan karyawan tetap?

Jawaban:

Sebelum membahas perihal Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) perlu dipahami mengenai Pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaga Kerja) termasuk pengaturan lanjutanya. Di dalam UU Tenaga Kerja, setiap hubungan kerja haruslah didasari akan kesepakatan bersama dan kontrak kerja kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UUK. Lebih lanjut, menurut Pasal 56 ayat (2) UUK, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Perbedaan PKWT dan PKWTT terdapat dalam hak dan kewajiban yang mereka miliki , sebagai mana jangka waktu , dan mengenai pesangon atau PHK. Pembeda utama yang dimiliki oleh PKWT adalah jangka waktunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 :  hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, seperti:

  1. Pekerjaan yang hanya selesai dalam sekali waktu, maksimal waktu penyelesaiannya 3 tahun;
  2. Pekerjaan yang hanya akan ada secara musiman; atau
  3. Pekerjaan yang berkaitan dengan suatu produk dan kegiatan baru atau adanya produk tambahan namun masih dalam proses percobaan.

Selama masa kerja pekerja PKWT juga tidak diperbolehkan adanya masa percobaan dalam masa kerja.  Mengenai PHK/Pesangon : PHK dapat terjadi sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan dan pekerja tidak wajib untuk menerima pesangon. Perjanjian kerja dapat berakhir salah satunya adalah jika berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang dibuat dalam kontrak kerja dan wajib hukumnya untuk dicatatkan di Disnaker setempat.

Pekerja Harian Lepas

Perjanjian Kerja Harian Lepas atau PKHL merupakan perjanjian yang termasuk dalam PKWT. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada pasal 10-12. PKHL sendiri mencakup pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan.Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, Ketentuan mengenai Masa kerja PKHL : 

Karyawan yang bersangkutan bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Apabila karyawan bekerja lebih dari 21 hari atau lebih dalam kurun waktu tiga bulan, maka PKHL harus berubah menjadi PKWT.  

Dalam ketentuan mengenai Pesangon dan dalam PHK PKHL terbilang fleksibel dibanding PKWT, hukum perihal PHK dan pesangon juga tidak ditetapkan layaknya PKWTT dan PKWT. Sebab, pekerja dan pengusaha dapat mengatur waktu sendiri sesuai yang dibutuhkan. Namun perludipahami pengaturan lebih lanjut mengenai pengupahan mengenai PKHL yang diatur dalam  PP 78 Tahun 2015, dengan bunyi pasal diantaranya: 

  1. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah (Pasal 21)
  2. Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank (Pasal 22)
  3. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak. (Pasal 22)

Ketentuan mengenai Upah dalam PP tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yakni berdasarkan:

  1. Satuan Waktu : Pengupahan Pekerja/Buruh harian lepas secara waktu berarti dengan menentukan upah yang ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
  1. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
  2. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu)
  1. Satuan Hasil : kema ini upah ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang disepakati, dimana upah pekerja dilihat dari hasil yang telah dikerjakan. Hasil dari pekerja juga harus tercatat dengan jelas agar dapat menjadi patokan upah dan nilainya harus berdasarkan kesepakatan nilai hasil pekerjaan. Besar upah ditetapkan dari satuan hitung, misal per potong, per biji, per kilo, per lusin, per kodi, dst. Dengan melihat hasil satuan yang telah dikerjakan, skema ini memungkinkan pekerja akan mendapatkan upah yang berbeda per bulannya karena bergantung dengan produktivitas yang sudah dilakukan pekerja. 

Namun yang perlu dipahami bahwa mengenai pengupahan selalu adanya himbauan untuk melakukan sesuai dengan UMR yang ditetapkan kecuali disepakati lainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Mengenai ketentuan THR untuk PLKH yakni diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994. Sesuai dengan yang tertera di Permenaker No.6/2016 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu. Sehingga adanya kewajiban pembayaran THR yang dilakukan pada saat hari keagamaan dengan mata uang rupiah kepada PKLH. Besarnya THR sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker No.6/2016 ditetapkan  sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah .

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Registration

Forgotten Password?

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

april, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar Pengusaha Kena Pajak?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Bagi Anda yang menginginkan badan usaha dengan struktur dan regulasi kepemilikan yang jelas, modal terpisah dari aset pribadi, dan kesan yang lebih bonafide.

Syarat Mendirikan PT

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Dapatkan Alamat Bisnis Bergengsi Se-DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV.

Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office. Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga S/d Rp.1.000.000,-

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Februari ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X