Understanding PT PMA (Foreign Investment Limited Liability Company) in Indonesia

establishing a PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) in Indonesia offers foreign investors an invaluable gateway to tap into the country's vibrant economy. PT PMA provides foreign entities with limited liability protection and the flexibility to engage in a wide range of business activities across various sectors. However, navigating the process of PT PMA establishment requires careful planning, adherence to regulatory requirements, and expert legal guidance.
PT PMA is a type of limited liability company established under Indonesian law with foreign investment. It allows foreign investors to engage in a wide range of business activities in Indonesia, such as manufacturing, trading, consulting, and services. PT PMA is subject to the prevailing laws and regulations governing foreign investment in Indonesia, including those administered by the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).

Understanding PT PMA (Foreign Investment Limited Liability Company) in Indonesia

In the dynamic landscape of Indonesian business, understanding the intricacies of establishing a PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) is crucial for foreign investors eyeing opportunities in the archipelago. PT PMA is a vehicle through which foreign entities or individuals can conduct business activities in Indonesia, offering limited liability protection and a platform for foreign investment in various sectors of the economy.

What is PT PMA?

PT PMA is a type of limited liability company established under Indonesian law with foreign investment. It allows foreign investors to engage in a wide range of business activities in Indonesia, such as manufacturing, trading, consulting, and services. PT PMA is subject to the prevailing laws and regulations governing foreign investment in Indonesia, including those administered by the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).

Establishing a PT PMA:

The process of setting up a PT PMA involves several key steps:

Investment Plan: Foreign investors must formulate a comprehensive investment plan outlining their proposed business activities, capital investment, and operational structure.
BKPM Approval: The investment plan must be submitted to BKPM for approval, and upon obtaining a Principle License (Izin Prinsip), investors can proceed with company establishment.
Company Registration: PT PMA registration involves drafting the Articles of Association, obtaining a Deed of Establishment from a notary, and registering the company with the Ministry of Law and Human Rights.
Business Licenses: Following company registration, PT PMA must obtain various business licenses and permits depending on the nature of its activities and sectors of operation.
Tax Registration: PT PMA is required to register for tax identification numbers and fulfill tax obligations in compliance with Indonesian tax laws.
Why Choose Legalku?

Navigating the intricacies of establishing a PT PMA in Indonesia can be a daunting task for foreign investors. With Legalku, investors can benefit from expert legal assistance and guidance tailored to their specific needs. Our team of experienced corporate lawyers offers comprehensive support throughout the PT PMA establishment process, ensuring compliance with Indonesian laws and regulations. From investment planning to company registration and ongoing compliance, Legalku provides personalized solutions to simplify the PT PMA establishment journey for foreign investors.

Promoting Legalku:

Embark on your PT PMA establishment journey with confidence by partnering with Legalku. Our dedicated team of legal professionals is committed to providing the highest level of service and support to help you navigate the complexities of Indonesian business regulations. Contact Legalku today to learn more about how we can assist you in establishing your PT PMA in Indonesia and unlock the vast potential of the Indonesian market for your business.

Are You Still Confused About PT PMA?

CLICK THE BUTTON ON THE RIGHT TO ASK OUR TEAM.

Artikel Lainnya

Apa sih Faktur Pajak itu?

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (PKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika PKP

Baca »

SPT Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

Baca »
Izin Penyelenggara Sistem Elektronik (Izin PSE) adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan atau entitas yang menyediakan layanan sistem elektronik di Indonesia. Izin ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UU ITE, penyelenggara sistem elektronik adalah entitas yang menyediakan layanan sistem elektronik, seperti platform e-commerce, layanan aplikasi, portal berita online, dan layanan elektronik lainnya. Izin PSE diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik tersebut memenuhi standar keamanan, melindungi data pengguna, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Bisnis

Izin PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Secara umum, waktu pelaporan untuk PSE biasanya dilakukan secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan. Pelaporan ini dapat mencakup informasi tentang transaksi, keuangan, kepatuhan peraturan, perlindungan konsumen, keamanan data, dan aspek lain dari operasi PSE.

Baca »
Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.
Business

Perencanaan Investasi sebagai Panduan dalam Menyusun Term Sheet yang Efektif untuk Kesuksesan Startup Anda

Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI