Apa Saja yang Perlu Anda Ketahui Mengenai PT Perorangan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, semakin banyak pengusaha yang memilih untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Perorangan. PT Perorangan, menurut UU Cipta Kerja, adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus Direktur untuk memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, semakin banyak pengusaha yang memilih untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Perorangan. PT Perorangan, menurut UU Cipta Kerja, adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus Direktur untuk memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil.

Apa Saja yang Perlu Anda Ketahui Mengenai PT Perorangan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, semakin banyak pengusaha yang memilih untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Perorangan. PT Perorangan, menurut UU Cipta Kerja, adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus Direktur untuk memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil.

 

Meskipun proses pendiriannya lebih sederhana, PT Perorangan memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh PT Perorangan.

 

Salah satu kewajiban utama PT Perorangan, baik yang tergolong sebagai usaha mikro maupun kecil, adalah menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi “AHU Perseroan Perorangan”. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, laporan keuangan tersebut minimal harus mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Berjalan. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi.

 

Tidak mematuhi kewajiban pelaporan keuangan dapat berakibat pada sanksi serius, seperti teguran tertulis, penghentian hak akses Online Single Submission (OSS), hingga pencabutan status badan hukum.

 

Selain itu, PT Perorangan yang tergolong sebagai usaha kecil juga wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 bulan sekali. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Juli untuk Semester I dan tanggal 10 bulan Januari untuk Semester II, berdasarkan Pasal 32 ayat (6) huruf a Peraturan BKPM 5/2021. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pelaporan LKPM mencakup peringatan tertulis, penangguhan atau pembekuan sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha atau NIB.

 

Selain kewajiban pelaporan, PT Perorangan juga harus memperhatikan perubahan status yang mungkin terjadi. Jika PT Perorangan telah melampaui kriteria tertentu, seperti memiliki lebih dari satu pemegang saham atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka PT tersebut diwajibkan untuk melakukan perubahan status menjadi PT biasa. Proses perubahan status ini melibatkan pembuatan akta perubahan status yang harus didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 

Terakhir, PT Perorangan juga memiliki kewajiban pajak yang harus dipatuhi. Ini mencakup pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM pada transaksi jual beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pengunggahan e-Faktur sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak mematuhi kewajiban perpajakan dapat berakibat pada sanksi, seperti tidak dapat mendaftar Online Single Submission (OSS), penurunan citra dan kredibilitas perusahaan, kesulitan mengelola keuangan, hingga pencabutan izin usaha atau NIB.

 

Dengan memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut, PT Perorangan dapat menjalankan usahanya dengan lancar, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menjaga keberlanjutan perusahaan di pasar yang semakin kompetitif.

Anda Masih Bingung Terkait PT Perorangan?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Legalku 

Artikel Lainnya

Jenis Iklan Produk yang Dilarang

sebelum melakukan pemasaran atau pemasangan iklan maka sangat disarankan untuk melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan jenis produk yang mau diiklankan dan media yang ingin digunakan.

Baca »
Legalku made it a breeze to register trademarks and copyrights for my brand. Their tools were straightforward, and they walked me through each step. Plus, their database helped me make sure my ideas were unique and protected.
Intellectual Property

Legalku User Stories

Legalku has been a game-changer for me. Their easy-to-use platform, expert support, and affordable prices have made protecting my ideas a breeze. If you’re a startup like me, I highly recommend giving Legalku a try.

Baca »
Mulai dari peringatan tertulis “surat cinta”, kalo peringatan tertulis berkali-kali gak digubris terbitlah sanksi berat lain yaitu : Penghentian/pembekuan sementara kegiatan usaha;sampai Pencabutan perizinan berusaha, meliputi : 1. NIB 2. Sertifikat standar;dan/atau Izin
Bisnis

DAPAT TEGURAN “SURAT CINTA” KARNA NGGAK LAPOR LKPM?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM periode Triwulan dan Semester. Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.
Pelaku usaha diwajibkan agar melaporkan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi secara berkala dengan ketentuan pelaku usaha kecil wajib lapor LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan sedangkan pelaku usaha menengah dan besar wajib lapor LKPM setiap 3 bulan.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI