Personal Data Relationship and Material Rights

Personal Data is personal information that is attached to a person that is stored, maintained, and maintained for the truth and its confidentiality is protected. Personal Data can include name, identification number, personal contact such as no

Question:

Hello My Legal, I have a question. Can personal data be subject to material rights or is it considered an object that can be traded, guaranteed, and so on? What if the personal data of a person or group of people is transferred / transferred between interested parties? Thank you very much. (Argha, Banten)

Answer: You’re welcome for the interesting question, Mr. Argha. Before answering the main question, we will first discuss what Personal Data is and what material rights are. Personal Data is personal information that is attached to a person that is stored, maintained, and maintained for the truth and its confidentiality is protected. Personal Data can include name, identity number, personal contact such as telephone number, residential address, place of birth date, beliefs, health data, biometrics, genetics, personal financial data, etc. relating to a person. This data is considered a very valuable asset and is protected by its confidentiality. Personal Data should ideally be inputted by the Data Owner or based on the Data Owner ‘s consent to the electronic system to use a service or product provided by an electronic system operator. Then managed by the electronic system organizer. Conditions for storing and managing personal data are usually set out in a standard agreement in the form of “Terms and Conditions” and “Privacy Policy” of the platform used. This is also due to the nature of Personal Data which is part of Human Rights (HAM), so that protection must be upheld, for example with the following rights:

  1. Right to privacy: each person has the right to guarantee what information others can access and to control the rate, manner and timing of use of the information he chooses to disclose.
  2. Right to be forgotten: everyone has the right to be removed from searching the Internet and other directories under certain circumstances. A person may request removal of information, videos, or photos about themselves from certain Internet records so that they cannot be found on search engines .

In practice, between providers and between providers and other parties, exchanges, transfers, and sales of consumer Personal Data can be carried out. Normatively and in line with laws and regulations, this is usually stated in the “Terms and Conditions” and “Privacy Policy” of the electronic system regarding what the Operator can do with consumer Personal Data.
Seeing this, Personal Data is often considered as an asset, which is categorized as an object under the Civil Law, and is even considered a very expensive asset considering that special protection is also needed to manage it. If it is said to be an asset / object, personal data can be subject to material rights, namely property rights. Apart from property rights, we are not sure that Personal Data can be subject to other material rights. For example, such as the right to power ( bezit ), in conventional objects, the position of power is the position of someone who controls an object either directly, through the intermediary of other people, and maintains / enjoys it as the person who owns the material. Personal Data cannot be freely controlled or enjoyed by the competent party (in this case, the Electronic System Operator). Due to its confidentiality, we consider Personal Data not to be used as a guarantee. Thus, personal data is a part of human rights which also has material characteristics as assets that have high value. The transfer of Personal Data, if it has been agreed by the Data owner through a standard agreement, is also not considered a violation of the law as long as it is carried out responsibly and specifically for the data being managed.

Artikel Lainnya
Setting up a PT PMA in Indonesia is done when there's a foreign shareholder involved, like a foreign individual, company, or another PT PMA. It's also possible when a local PT previously owned by Indonesian shareholders gets acquired by foreign shareholders. PT PMA is crucial for foreign investors because it's their only direct way to invest in Indonesia as company shareholders. Unlike other forms of investment, like opening a Representative Office or dealing with local PT for financing, PT PMA offers direct ownership.
Bisnis

Five Key Points About PT PMA

PT PMA is crucial for foreign investors because it’s their only direct way to invest in Indonesia as company shareholders. Unlike other forms of investment, like opening a Representative Office or dealing with local PT for financing, PT PMA offers direct ownership.

Baca »
Dalam dunia hukum, Term & Condition (T&C) atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Syarat & Ketentuan, merujuk pada seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur hubungan antara dua pihak dalam suatu perjanjian. T&C ini merupakan bagian integral dari perjanjian dan penting untuk dipahami secara seksama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Artikel ini akan menjelaskan mengapa memahami T&C dalam perjanjian sangat penting dan bagaimana Legalku dapat membantu dalam menyusun atau memeriksa T&C yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Bisnis

Memahami Pentingnya Term & Condition (Syarat & Ketentuan) dalam Perjanjian

Term & Condition (T&C) atau Syarat & Ketentuan dalam sebuah perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Melalui T&C yang baik, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur dengan jelas, serta membantu dalam mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Baca »
Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.
Merek

Peralihan Merek

proses kompleks yang melibatkan sejumlah langkah dan persyaratan yang harus diperhatikan dengan seksama. Peralihan merek tidak hanya mengenai transfer hak kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti penilaian nilai merek, persetujuan pemilik merek, dan pembaruan dokumen hukum terkait.

Dalam melakukan peralihan merek, penting untuk memahami implikasi hukum, pajak, dan bisnis yang mungkin timbul. Kesepakatan peralihan merek biasanya didokumentasikan dalam perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan penting, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, harga peralihan, dan pendaftaran peralihan merek.

Keseriusan dalam memahami dan mematuhi persyaratan hukum setempat, serta konsultasi dengan ahli hukum properti intelektual, sangat penting untuk menjamin kelancaran dan validitas peralihan merek. Pemantauan pasca-peralihan juga diperlukan untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah.

Pada akhirnya, keberhasilan peralihan merek tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak merek, koordinasi dengan pemilik merek, dan pemenuhan semua persyaratan hukum yang berlaku.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI