The obligation to provide stamp duty in the agreement

Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)

Question:

Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)

Answer: After reading the question, we will assume that the obligation in question is an obligation in terms of whether the agreement remains valid and valid or not. In short, we will give an answer that the agreement will remain valid and valid even though it does not use a stamp. The following is a further explanation: In essence, it is based on applicable law in Indonesia, related to agreements, including in the realm of civil law. Related to the legal terms of the agreement itself is regulated in Article 1320 of the Civil Code (“ KUHPer “), Where from the Article it can be seen that the valid terms of the agreement include:

  1. Agreed;
  2. Competent;
  3. Because – causes that are lawful;
  4. Certain thing.

If the above legal conditions have not been fulfilled, the agreement will be legally flawed so that the agreement can be canceled or even null and void. However, this article will not explain the legal terms of the agreement in detail. In essence, if what is violated is the “agreed” or “competent” condition then the agreement can be canceled, while if what is violated is the condition of “lawful causes” or “certain things” then the agreement is null and void by law. Related to stamp duty itself is regulated in Law Number 13 Year 1985 concerning Stamp Duty (“ Law 13/1985 “).
Based on Article 1 paragraph 1, it is explained that stamp duty actually functions as a tax on certain documents. So that the absence of a stamp in the document does not make the document null or break the law. However, it should be noted that in the event that the document will serve as evidence in court, the state requires a stamp duty. In the case of documents which are initially not stamped but want to be brought to court, then sealing may be done later.
Sealing is then a process of giving a stamp duty to a document which can be done by a postal official. That is the explanation we can provide. We hope that this explanation can solve your problem immediately. If you still have questions or are unclear, please contact my Legal Customer Service so that you can immediately contact our experts!

Artikel Lainnya
Hak siar adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau suatu entitas untuk menyiarkan atau menayangkan suatu acara atau konten tertentu. Ini termasuk hak untuk menyiarkan acara olahraga, pertunjukan televisi, film, acara musik, dan lainnya. Pemegang hak siar memiliki hak eksklusif untuk menentukan cara dan tempat penyiaran, serta mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.
Bisnis

Heboh Larangan Nobar Piala AFC U23: Ini Klarifikasi dari MNC Group dan penjelasan mengenai hak siar

. Hak siar, pada dasarnya, adalah hak eksklusif yang memberikan kontrol atas distribusi dan penayangan konten tertentu kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Dengan kata lain, pemegang hak siar memiliki kekuatan untuk menentukan di mana dan bagaimana konten tersebut akan disiarkan atau ditayangkan, serta hak untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

Hak siar tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi dan bisnis, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam hal perlindungan hak cipta dan penghargaan atas karya kreatif. Selain itu, hak siar juga merupakan bagian integral dari dinamika kompetitif di pasar media, di mana perusahaan bersaing untuk memperoleh hak siar atas acara-acara yang diminati oleh khalayak luas.

Baca »
PT PMA stands for Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. PT PMA is a type of business entity established in Indonesia with capital ownership owned by foreign investors. A PT PMA can be established with a maximum foreign shareholding of 100% or with joint ownership between foreign investors and local investors.
PMA

WANT TO ESTABLISH PT PMA IN INDONESIA? THIS IS THE REQUIREMENT!

PT PMA stands for Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. PT PMA is a type of business entity established in Indonesia with capital ownership owned by foreign investors. A PT PMA can be established with a maximum foreign shareholding of 100% or with joint ownership between foreign investors and local investors.

Baca »

Domain Publik Pada Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

Baca »
Rahasia dagang memegang peran kunci bagi restoran dan perusahaan makanan dan minuman lainnya untuk memperoleh keuntungan dari kreasi menu yang mereka tawarkan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang merujuk pada informasi berharga seperti resep yang tidak diketahui oleh publik dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
Bisnis

Amankan Resep Restoran Anda dengan Confidentiality Agreement, Ini Tipsnya!

Rahasia dagang memegang peran kunci bagi restoran dan perusahaan makanan dan minuman lainnya untuk memperoleh keuntungan dari kreasi menu yang mereka tawarkan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang merujuk pada informasi berharga seperti resep yang tidak diketahui oleh publik dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI