fbpx

Legalitas Penjualan Makanan/Minuman dari Rumah

Pertanyaan:

Halo dalam era Pandemi Covid ini saya kebetulan mulai melakukan usaha berbasis online apakah ada keperluan hukum yang perlu saya penuhidan saya ketahui? (Andre, Bogor)

Jawaban:

Penjualan makanan dan minuman di rumah secara online termasuk dalam suatu kategori Perdagangan melalui sistem elektronik yang dimana Sejak 2019 adanya suatu Peraturan Pemerintah baru yang mewajibkan para pelaku usaha online memiliki izin usaha yang berlaku pada tahun 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP Online) . Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. DIjelaskan lebih lanjut mengenai definisi Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang dalam artikel ini akan saya sebut sebagai “penjual online” Pengaturan mengenai penjualan secara online diwajibkan untuk memenuhi prinsip – prinsip yang tertuang dalam pasal 3 PP Online yakni :

  • iktikad baik;
  • kehati-hatian;
  • transparansi;
  • keterpercayaan;
  • akuntabilitas;
  • keseimbangan; dan
  • adil dan sehat.

Bentuk dari penjual online juga dapat berupa perorangan atau individu dapat juga berupa perusahaan. Kewajiban – kewajiban lainya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 – 10 antara lain :

  • Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.
  • Pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan seating clearance dari instansi yang berwenang.
  • Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib membantu program Pemerintah antara lain:

  • mengutamakan perdagangan Barang dan atau Jasa hasil produksi dalam negeri;
  • meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; dan
  • PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.

Setiap PMSE pelaku Usaha Wajib :

  • Memberikan Informasi yang benar , jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah.
  • Menyampaikan Informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadao barang dan/atau jasa yang diperdagangnkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan peranya dalam transaksi tersebut
  • Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud  ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai : a. kebenaran dan keakuratan informasi; b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang; c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa; d. legalitas Barang atau Jasa; dan e. kualitas, harga, dan aksesibilitas Barang atau Jasa. Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengimbau kepada para pelaku usaha bisnis online yang sebelumnya sudah pernah memiliki izin usaha untuk kembali mendaftar ulang melalui OSS. daftar ulang ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari platformnya maupun pelaku usahanya. Bagi pelaku usaha besar seperti marketplace hanya menunjukkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan bagi Pelaku usaha perorangan hanya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi pencabutan SIUP bagi pelaku usaha online yang tidak melakukan pendaftaran ulang. Kewajiban memiliki izin usaha ini pun juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan toko online alias e-commerce di Indonesia. Upaya lainya juga dijelaskan mengenai ketentuan bagi Penjual Online yang melanggar dan merugikan konsumen sebagaimana pasal 18 PP Online menjelaskan:  Dalam hal PMSE merugikan Konsumen, Konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri dan akan dimasukan daftar pengawasan prioritas menteri yang dapat diakses ke publik. Maka dari itu perlunya kesiapan untuk setiap pengusaha bisnis online baru untuk mendaftarkan dan mendapatkan  izin usaha resmi dari pemerintah untuk informasi lebih lanjut Legalku dapat membantu memperlancar perizinan yang dibutuhkan.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X