fbpx

Alur Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Sebagai Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Batas pelaporan SPT ini pada awalnya ditentukan pada 31 Maret 2020

Namun dikarenakan adanya bencana non-alam yang dialami secara global, batas ini diperpanjang hingga 30 April 2002. Hal ini tidak secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pelaporan pajak tahunan. Ada berbagai kendala lainnya yang memberatkan para Wajib Pajak dalam rangka menyampaikan pemberitahuan tahunan pajaknya, tak terkecuali ketika dikenai surat ketetapan pajak.

Jika dalam pengisian SPT ditemukan kekeliruan atau ditemukan adanya data yang belum dilaporkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). SKP adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. SKP terdiri dari beberapa jenis ketetapan pajak, yaitu: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Ketika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak kurang bayar atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, biasanya Wajib Pajak segera menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu.

Namun, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan akan meliputi materi atau isi dari surat ketetapan tersebut, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Selain meliputi materi atau isi dari SKP Pemotongan atau Pemungutan Pajak, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Dilansir dari situs web resmi DJP, terkait dengan keberatan isi atau materi SKP, alur yang ditempuh adalah sebagai berikut:

  1. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
    1. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopydan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
    2. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
    3. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
    4. Meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
    5. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
    6. Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
    7. Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
    8. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
  2. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
  3. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
  4. Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
  5. Surat permintaan keterangan yang kedua.
  6. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan yang diajukan adalah 12 bulan. Jika ternyata keberatan tersebut tidak ditanggapi atau terlampai jangka waktunya, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X