Perizinan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA)

Perizinan yang dibutuhkan oleh individu TKA, antara lain: Izin Tinggal Terbatas (ITAS)/ Izin Tinggal Tetap (ITAP) Memenuhi syarat sebagai TKA: Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA Memiliki sertifikat komp

Pertanyaan:

Kak, saya punya pertanyaan. Apa saja kah izin-izin yang dibutuhkan untuk tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di Indonesia? Apakah dengan adanya COVID ini perizinan pekerja asing menjadi lebih sulit? Tolong dijelaskan ya kak dengan kebijakan terbaru. Terima Kasih. (Ambar C., Jakarta)

Jawaban: Halo Kak Ambar, terima kasih atas pertanyaannya. Karena ketidaktersedian informasi pada pertanyaan Kakak, kita anggap saja pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) ini adalah sebuah perusahaan swasta asing atau multinasional (Perusahaan). Perizinan yang dibutuhkan oleh individu TKA, antara lain:

  1. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)/ Izin Tinggal Tetap (ITAP)
  2. Memenuhi syarat sebagai TKA:
  • Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA
  • Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA setidaknya 5 tahun
  • Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
  • Memiliki NPWP (bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan)
  • Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
  • Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional (bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan)

Di sisi lain, ada juga perizinan yang wajib dimiliki Perusahaan. Dilansir dari website Kementerian Ketenagakerjaan jika Perusahaan baru pertama kali mengajukan permohonan izin ini, Perusahaan wajib mengajukan dokumen perizinan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru dengan memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

  1. Alasan penggunaan TKA
  2. Formulir RPTKA
  3. SIUP
  4. Akta dan pngesahan pendirian Perusahaan
  5. Bagan struktur organisasi Perusahaan
  6. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA
  7. Keterangan domilisi Perusahaan (SKDP, NIB, dsb.)
  8. NPWP Perusahaan
  9. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan
  10. Surat penyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping
  11. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan.

Jika RPTKA ini disetujui, akan ada perizinan lainnya yang harus diurus Perusahaan di antaranya: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) & Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Masing-masing dari perizinan ini memiliki kriteria dan pesyaratan masing-masing. Terkait dengan situasi pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan pembatasan masuk sementara ke wilayah Indonesia, sehingga warga negara asing (WNA) yang boleh masuk ke Indonesia di antaranya pemegang ITAS/ITAP, diplomat, profesional pelayanan kesehatan, kru penerbangan dan pelayaran, serta pekerja proyek strategis nasional. Sementara itu, Perusahaan sebagai penjamin TKA wajib melaporkan kedatangan TKA ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dan wajib mengurus notifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sehubungan dengan perpanjangan ITAS/ITAP TKA yang bersangkutan. Untuk TKA yang masih berada di wilayah Indonesia selama pandemi COVID-19, pengurusan perpanjangan ITAS/ITAP dapat dilakukan setelah berakhirnya Masa Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian penjelasan dari kami sesuai dengan kebijakan terbaru. Terima kasih, Kak.

Artikel Lainnya
The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.
Bisnis

Procedure and Benefits of NIB Registration for MSME Owners

The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.

Baca »
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA yang ingin bekerja di Indonesia adalah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). KITAS merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan izin tinggal kepada TKA yang bekerja di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang KITAS bagi TKA yang bekerja di Indonesia.
Bisnis

Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Di tengah arus globalisasi yang semakin memperluas jangkauan bisnis dan kesempatan kerja lintas negara, Indonesia menjadi destinasi menarik bagi tenaga kerja asing yang mencari peluang baru. Namun, dalam menjalani profesi di Indonesia, tenaga kerja asing perlu memenuhi persyaratan hukum yang ketat, termasuk memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi segala hal yang perlu Anda ketahui tentang KITAS, mulai dari pengertian dan prosedur pengurusannya hingga pentingnya legalitas yang sah bagi kedua belah pihak, baik bagi tenaga kerja asing maupun perusahaan yang mempekerjakannya. Mari kita melangkah bersama ke masa depan yang lebih aman dan terjamin dengan legalitas yang tepat dan terpercaya

Baca »
Dalam setiap operasi bisnis, ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan adalah kunci keberhasilan. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah kewajiban untuk melaporkan data ketenagakerjaan perusahaan kepada pihak berwenang, yang dikenal sebagai Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu WLKP, mengapa penting untuk dipahami, dan bagaimana peran pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan.
Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan: Pilar Penting Dalam Kepatuhan Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Ketaatan terhadap kewajiban ini bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menjaga keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Dengan melaksanakan WLKP dengan baik, perusahaan dapat memastikan perencanaan sumber daya manusia yang efisien, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan kontribusi positif terhadap pengelolaan pasar tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan mengelola WLKP dengan baik, sambil memanfaatkan layanan profesional seperti yang ditawarkan oleh Legalku untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan yang tepat.

Baca »
Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.
Merek

Peralihan Merek

proses kompleks yang melibatkan sejumlah langkah dan persyaratan yang harus diperhatikan dengan seksama. Peralihan merek tidak hanya mengenai transfer hak kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti penilaian nilai merek, persetujuan pemilik merek, dan pembaruan dokumen hukum terkait.

Dalam melakukan peralihan merek, penting untuk memahami implikasi hukum, pajak, dan bisnis yang mungkin timbul. Kesepakatan peralihan merek biasanya didokumentasikan dalam perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan penting, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, harga peralihan, dan pendaftaran peralihan merek.

Keseriusan dalam memahami dan mematuhi persyaratan hukum setempat, serta konsultasi dengan ahli hukum properti intelektual, sangat penting untuk menjamin kelancaran dan validitas peralihan merek. Pemantauan pasca-peralihan juga diperlukan untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah.

Pada akhirnya, keberhasilan peralihan merek tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak merek, koordinasi dengan pemilik merek, dan pemenuhan semua persyaratan hukum yang berlaku.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI