Intip Peluang Digitalisasi Apotek! 5 Persyaratan Izin Apotek Yang Wajib Kamu Tahu!

Bisnis apotek menjadi bidang usaha yang menjanjikan, mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Terlebih lagi, setelah era pandemi banyak orang yang semakin peduli untuk menjaga kekebalan dan kesehatan tubuhnya. 
Izin Apotek

Izin Apotek

“Surat izin apotek merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki untuk mendirikan suatu apotek. Untuk memperoleh surat izin apotek, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Mulai dari pemenuhan syarat kebutuhan dokumen hingga kelayakan guna mendapatkan surat izin apotek”

Prospek Bisnis Apotek

Bisnis apotek menjadi bidang usaha yang menjanjikan, mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Terlebih lagi, setelah era pandemi banyak orang yang semakin peduli untuk menjaga kekebalan dan kesehatan tubuhnya. Karena sangat terikat dengan regulasi obat dan alat kesehatan maka perlu mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian apotek, profesi apoteker, dan peraturan obat hingga alat kesehatan.

Meskipun obat generik dijual bebas di pasaran, tetapi apotek masih tetap eksis loh! Karena konsumen bisa meminta rekomendasi obat secara langsung kepada apoteker sesuai dengan keluhan yang mereka rasakan.

Permintaan Pasar

Apotek kini kian berkembang dan maju karena tingginya permintaan pasar. Kini apotek dapat dimiliki dengan mudah dengan sistem franchise bahkan sudah didigitalisasikan dengan adanya apotek online.

Tidak hanya fokus pada penjualan obat, tetapi layanan konsultasi apoteker pun dapat dilakukan secara online hingga layanan pesan antar yang dapat memudahkan konsumen dalam mendapatkan obat. Hal ini tentu memperluas cakupan pasar dan peluang bisnis apotek, terlebih lagi dapat dikelola jarak jauh.

Baca juga: Bisnis Franchise Menjanjikan? Simak 8 Persyaratan Pentingnya!

Tertarik Buka Bisnis Apotek Juga?

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memulai usaha apotek. Mulai dari penentuan modal, lokasi, agen, distributor dan supplier obat, pemasaran, layanan online hingga persiapan perizinan usaha.

Izin Apotek

Dalam kegiatan apotek, perlu adanya izin yang  diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek secara sah atau legal.

Kode Klasifikasi Izin Apotek

Pelaku usaha wajib menentukan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan jenis usaha yang akan didirikan. Untuk usaha perdagangan khusus barang-barang farmasi, obat-obatan manusia, vitamin, hingga suplemen kesehatan masuk ke dalam kelompok usaha dengan kode KBLI 47721 dengan judul “Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek” dan termasuk ke dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pelaku usaha harus mengurus perizinan usaha supaya tidak dicap sebagai usaha ilegal. Berikut persyaratan izin apotek yang perlu disiapkan untuk mendirikan bisnis apotek.

      1. SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) dan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker), kedua dokumen ini penting jika ingin merekrut seorang apoteker.
      2. Surat Izin Apotek bertujuan untuk menandakan apotek berdiri secara sah.
      3. Surat Izin Kegiatan Usaha mengizinkan Anda untuk memulai usaha sampai sebelum dikomersilkan.
      4. Surat Izin Komersial dan Operasional menandakan bahwa apotek sudah dapat melakukan kegiatan operasional dan transaksi bisnis.

    Karena usaha apotek termasuk ke dalam usaha dengan tingkat risiko tinggi, maka wajib bagi para pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum dapat mengajukan permohonan SIA (Surat Izin Apotek)

    Nomor Induk Berusaha (NIB)

    Sederhananya, NIB adalah pengganti surat izin terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha. Karena berperan sebagai identitas pelaku usaha, NIB merupakan hal penting yang perlu didapatkan sebelum dapat memperoleh izin usaha. Pengurusan NIB dapat dilakukan melalui sistem OSS. Tidak hanya menggantikan semua perizinan usaha sebelumnya, eksistensi dan kepemilikan NIB ini pun berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir atau API berikut memudahkan akses kepabeanan.

    Baca juga: Izin BPOM untuk Bisnis Lebih Kredibel

    Pengajuan SIA

    Dalam proses pengajuan SIA maka perlu memenuhi persyaratan yang perlu dipenuhi, sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Permenkes No. 26 Tahun 2018 yaitu:

        1. Jika ingin merekrut seorang apoteker maka perlu memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).

        1. Denah bangunan hingga daftar sarana dan prasarana, dan

        1. Berita acara pemeriksaan.

      Namun, nantinya akan ada pemeriksaan lapangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bila terdapat hal yang perlu dievaluasi maka Apoteker harus melakukan perbaikan paling lambat selama 1 bulan setelah menerima evaluasi. Apabila semuanya sudah terpenuhi, maka Apoteker akan mendapatkan SIA sebagai legalitas usaha Apotek.

      Itulah pembahasan seputar izin apotek yang harus anda ketahui. Masih ada yang perlu ditanyakan? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Legalku. (https://www.instagram.com/legalku/)

      Izin Apotek”

      Artikel Lainnya
      Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah karyawan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya. Proses pelaporan WLKP ini biasanya dilakukan secara online melalui portal atau sistem yang disediakan oleh instansi pemerintah terkait. Laporan ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
      Bisnis

      Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

      Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi perusahaan atau pengusaha untuk melaporkan data dan informasi terkait ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang, seperti Departemen Ketenagakerjaan atau badan ketenagakerjaan setempat. WLKP bertujuan untuk menciptakan transparansi, pemantauan, dan pemenuhan hak-hak pekerja, serta mendukung perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

      Baca »
      Semua Layanan Legalku
      LegalDoc

      Buat Dokumen Praktis

      LegalBizz

      Urus Legalitasmu

      IUMK

      Izin Usaha Praktis

      Merek

      Terdaftar & Terjamin

      Edar BPOM

      Aman & Terjamin

      PIRT

      Majukan Usahamu

      Izin PSE

      Praktis & Mudah

      Izin Apotek

      Dapatkan Izinmu

      Retainer Legal

      Oleh Staf Profesional

      Retainer ENP

      Menjamin Kemulusan Usahamu

      Pajak

      Mudah & Aman

      Kitas

      Untuk Izinmu

      Sworn Translator

      Penerjemah Tersumpah

      PT Singapura

      Handal & Terjangkau

      PT Perorangan

      Untuk Usaha Lebih Aman

      Pendirian PT

      Majukan Usahamu

      Sertifikat Halal

      Untuk Usahamu Terjamin

      LKPM

      Pelaporan Praktis

      LegalSIstance

      Cepat & Membantu

      Sertifikat Standard

      Buat Izin Uusahamu

      Founders Agreement

      Buat Mudah Usahamu

      PT PMA

      Investor Asing

      Agreement

      Buat Kesepakatan

      Shareholder Agreement

      Tidak Perlu Repot

      Legal Checkup

      Cek Izin Usahamu Disini

      NIB

      Mulai Izin Usaha

      Legalku Q&A
      Pendirian PT

      PMDN – PMA

      Drafting Agreement

      Drafting Agreement

      Terkait Investasi

      Legalitas Terkait Investasi

      Izin Usaha

      Legalitas Izin Usaha

      HKI

      Hak Kekayaan Intelektual

      Legal Due Diligent

      Majukan Usahamu

      Lainnya

      Lihat Semua Knowledge Hukum

      Voucher Form

      Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

      *Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
      *Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
      Check Keabsahan Legalitas

      Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

      Format Penulisan: HURUF BESAR.
      Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI