WAKTUNYA LAPOR LKPM! SIMAK 5 KESALAHAN UMUM YANG PERLU KAMU HINDARI!

Sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha dengan istilah LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Moda
LKPM
LKPM

LKPM

Sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha dengan istilah LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan pelaporan kegiatan penanaman modal merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan update terhadap perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha dan disampaikan secara berkala.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha asing maupun dalam negeri tetap diwajibkan melakukan pelaporannya. Tujuannya juga supaya bisnis dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah guna mengambil kebijakan ke depan. 

SKALA USAHA PELAPORAN 

Penyerahan LKPM juga dilakukan berdasarkan skala usaha yang dimiliki. Skala usaha menengah dan besar, dibagi menjadi empat periode dalam satu tahun, diantaranya:

  • Triwulan I kegiatan usaha pada bulan Januari hingga Maret, wajib dilaporkan pada tanggal 1-10 April di tahun berjalan.
  • Triwulan II kegiatan usaha pada bulan April hingga Juni, wajib dilaporkan pada tanggal 1-10 Juli di tahun berjalan.
  • Triwulan III kegiatan usaha pada bulan Juli hingga September, wajib dilaporkan pada tanggal 1-10 Oktober di tahun berjalan.
  • Triwulan IV kegiatan usaha pada bulan Oktober hingga Desember, wajib dilaporkan pada tanggal 1-10 Januari di tahun berikutnya.

Untuk pelaku usaha kecil wajib melaporkan dalam dua periode, yaitu:

  • Semester I mulai dari Januari hingga Juni, pelaporannya dilakukan mulai dari tanggal 1-10 Juli di tahun berjalannya usaha.
  • Semester II mulai dari Juli hingga Desember, pelaporannya dilakukan mulai dari tanggal 1-10 Januari di tahun berikutnya.

Saat ini, sudah masuk waktu pelaporan kegiatan penanaman modal Triwulan III bagi para pelaku usaha dengan skala menengah dan besar. Yang dapat dilakukan mulai dari tanggal 1-10 Oktober 2023.

Baca juga: Simak! Syarat dan Prosedur Pendirian PT Perorangan 2023

DASAR HUKUM

Setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LKPM turut diatur dalam peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Waktunya Pelaporan

Sudah memasuki bulan Oktober, sudah masuk waktu pelaporan LKPM Triwulan III 2023. Pelaporan LKPM dapat mulai dilakukan dari tanggal 1 Oktober hingga 10 Oktober 2023. Para pelaku usaha sudah dapat menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal melalui sistem OSS RBA.

Baca Juga: Mau Mendirikan PT PMA? Ini Syaratnya!

Kesalahan Umum Pelapor

Walaupun sifatnya wajib dan terjadwal secara berkala. Ternyata para pelaku usaha masih banyak yang melakukan kesalahan umum dalam proses pengisian LKPM, diantaranya:

  1. LKPM yang dilaporkan tidak sesuai jumlah KBLI. Karena pelaporan LKPM dilakukan per bidang usaha (KBLI) di seluruh lokasi proyek, maka jika terdapat 1 KBLI yang tidak dilaporkan, maka akan dianggap belum lapor LKPM dan pelaku usaha dikenakan sanksi.
  2. LKPM yang dilaporkan tidak menggunakan NIB, melainkan masih menggunakan izin yang diterbitkan sebelum OSS.
  3. Tidak menyertakan penjelasan terkait informasi terbaru mengenai tambahan realisasi modal tetap pada LKPM tahapan produksi
  4. Adanya kekeliruan dalam pengisian data sehingga terjadi redudansi data karena pengisian nilai tambahan realisasi modal sama persis pada setiap KBLI nya.
  5. Pelaku usaha menyampaikan LKPM untuk kegiatan usaha yang sudah berproduksi atau beroperasi secara komersial

SANKSI 

Pelaku usaha yang tidak menyampaikan pelaporan selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

  • Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
  • Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
  • Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

Catat! Jangan Sampai Lupa!

Selain karena kekeliruan para pelaku usaha, lupa melakukan lapor LKPM juga bisa dapet teguran hingga pembekuan usaha loh kalau gak segera lapor! Bahkan berpotensi izin usaha dicabut. Gak mau kan gara-gara kesalahan kecil malah dianggap belum lapor?

Itulah pembahasan seputar PT PMA yang harus anda ketahui. Masih bingung apa aja dokumen yang dibutuhkan dan butuh konsultasi lebih lanjut tentang LKPM? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Legalku. (https://www.instagram.com/legalku/

Artikel Lainnya
Merek (brand) adalah suatu identitas unik yang terkait dengan suatu produk, layanan, atau perusahaan. Merek mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, citra, dan pengalaman pelanggan yang berkontribusi untuk membentuk persepsi dan asosiasi terhadap suatu entitas dalam benak konsumen.
Merek

Peralihan Merek

proses kompleks yang melibatkan sejumlah langkah dan persyaratan yang harus diperhatikan dengan seksama. Peralihan merek tidak hanya mengenai transfer hak kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti penilaian nilai merek, persetujuan pemilik merek, dan pembaruan dokumen hukum terkait.

Dalam melakukan peralihan merek, penting untuk memahami implikasi hukum, pajak, dan bisnis yang mungkin timbul. Kesepakatan peralihan merek biasanya didokumentasikan dalam perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan penting, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, harga peralihan, dan pendaftaran peralihan merek.

Keseriusan dalam memahami dan mematuhi persyaratan hukum setempat, serta konsultasi dengan ahli hukum properti intelektual, sangat penting untuk menjamin kelancaran dan validitas peralihan merek. Pemantauan pasca-peralihan juga diperlukan untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah.

Pada akhirnya, keberhasilan peralihan merek tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak merek, koordinasi dengan pemilik merek, dan pemenuhan semua persyaratan hukum yang berlaku.

Baca »
Izin Penyelenggara Sistem Elektronik (Izin PSE) adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan atau entitas yang menyediakan layanan sistem elektronik di Indonesia. Izin ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UU ITE, penyelenggara sistem elektronik adalah entitas yang menyediakan layanan sistem elektronik, seperti platform e-commerce, layanan aplikasi, portal berita online, dan layanan elektronik lainnya. Izin PSE diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik tersebut memenuhi standar keamanan, melindungi data pengguna, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Bisnis

Izin PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Secara umum, waktu pelaporan untuk PSE biasanya dilakukan secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan. Pelaporan ini dapat mencakup informasi tentang transaksi, keuangan, kepatuhan peraturan, perlindungan konsumen, keamanan data, dan aspek lain dari operasi PSE.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI