MAU MENDIRIKAN PT PMA? INI SYARATNYA!

PMA
Images Freepik

APA ITU PMA? 

PT PMA adalah singkatan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. PT PMA adalah jenis badan usaha yang didirikan di Indonesia dengan kepemilikan modal yang dimiliki oleh investor asing. Sebuah PT PMA dapat didirikan dengan kepemilikan saham asing maksimal sebesar 100% atau dengan kepemilikan bersama antara investor asing dan investor lokal.

PT PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagai badan usaha yang didirikan oleh investor asing, PT PMA memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif dan legal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti memiliki izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. PT PMA juga harus mematuhi peraturan perpajakan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Hal hal terkait pendirian PT PMA :

Pendirian PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia melibatkan beberapa hal terkait dengan regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor asing, di antaranya:

  1. Legalitas: Investor asing harus memenuhi persyaratan legalitas berupa perijinan dan legalitas kepemilikan usaha. Hal ini meliputi izin usaha, izin lingkungan, dan izin lain yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
  2. Modal: Modal awal yang dibutuhkan untuk pendirian PMA cukup besar. Biasanya dibutuhkan modal minimal sebesar Rp 10 miliar untuk sektor tertentu, tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan.
  3. Persyaratan kepemilikan: Undang-undang investasi asing di Indonesia mensyaratkan bahwa setidaknya 51% saham harus dimiliki oleh investor lokal dan maksimal 49% oleh investor asing.
  4. Tenaga kerja: Investor asing diharuskan menggunakan tenaga kerja lokal setidaknya 85% dari total tenaga kerja yang dipekerjakan.
  5. Lokasi usaha: Investor asing diharuskan memperhatikan lokasi usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti jarak dari daerah pemukiman dan perlindungan lingkungan.
  6. Keuntungan dan pajak: Investor asing harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dan keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Peraturan investasi asing: Indonesia memiliki beberapa peraturan investasi asing yang berbeda-beda untuk setiap sektor usaha. Investor asing perlu memperhatikan peraturan tersebut sebelum melakukan investasi.
  8. Risiko politik dan ekonomi: Investor asing harus memperhitungkan risiko politik dan ekonomi di Indonesia sebelum melakukan investasi. Risiko tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan usaha.
  9. Pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara maju. Investor asing harus memperhatikan kondisi infrastruktur sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.
  10. Pasar potensial: Investor asing harus mempertimbangkan potensi pasar di Indonesia sebelum melakukan investasi. Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dengan lebih dari 270 juta penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga : Cara Mengurus Kitas Indonesia, Ini Syaratnya

Siapa saja yang bisa mendirikan PT PMA di Indonesia: 

Tidak semua warga asing serta merta bisa menjadi investor dan menanamkan modal di Indonesia. Untuk menjadi seorang investor di Indonesia, seorang WNA harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 

  1. Harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang sudah tercantum di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru (KBLI terbaru)
  2. Harus memiliki perusahaan berbentuk PT yang setidaknya dimiliki oleh dua orang pemegang saham atau lebih 
  3. Memiliki jumlah minimal investasi asing di Indonesia sebesar Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Modal tersebut harus disetorkan ke bank di Indonesia dengan nominal minimal Rp 2,5 miliar 
  4. Hanya bisa melakukan kegiatan usaha pada usaha berskala besar 

Setelah seorang WNA memenuhi persyaratan menjadi investor asing di Indonesia, maka ia juga harus memenuhi persyaratan lain untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia, di antaranya: 

  1. Menentukan bidang usaha dengan melakukan identifikasi jenis bidang usaha sesuai dengan acuan dari Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 
  2. Menyiapkan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar, dengan modal yang ditempatkan dan modal disetor minimal Rp 10 miliar dari total investasi 
  3. Memperhatikan lokasi kantor yang digunakan karena tidak dapat menggunakan kantor virtual atau virtual office 
  4. Menyiapkan dan melakukan presentasi di depan BKPM terkait dengan penanaman modal usaha di Indonesia

Prosedur Pendirian PT PMA : 

Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia melalui beberapa tahapan dan prosedur. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pendirian PT PMA di Indonesia:

  1. Memilih jenis usaha yang akan dijalankan dan memastikan bahwa usaha tersebut dapat dijalankan oleh Penanaman Modal Asing (PMA).
  2. Memilih dan menentukan tempat usaha di Indonesia, biasanya dalam bentuk kantor atau tempat produksi.
  3. Menyusun dan membuat akta pendirian PT PMA di hadapan notaris.
  4. Mengajukan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) ke kantor Kecamatan setempat.
  5. Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
  6. Melakukan pendaftaran Badan Usaha ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
  7. Mendaftarkan Perusahaan ke Kantor Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  8. Mengajukan Izin Prinsip ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan untuk mendirikan PT PMA.
  9. Setelah Izin Prinsip diterbitkan, perusahaan harus melakukan kegiatan investasi dalam kurun waktu tertentu.
  10. Setelah kegiatan investasi dilakukan, PT PMA harus mengajukan Izin Usaha Tetap (IUT) ke BKPM untuk memperoleh izin resmi dan dapat memulai operasional bisnis.
  11. Setelah IUT diterbitkan, PT PMA harus mendaftarkan diri ke instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh KTP Direktur atau Komisaris.
  12. Setelah seluruh proses pendaftaran dan perizinan selesai, PT PMA dapat memulai operasional bisnisnya di Indonesia.

Syarat Pendirian PT PMA: 

PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) adalah badan usaha yang memiliki modal asing sebagai bagian dari modalnya. Berikut adalah syarat-syarat pendirian PT PMA di Indonesia:

  1. Memiliki izin usaha dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  3. Modal minimal yang dibutuhkan adalah sebesar USD 1 juta, kecuali untuk sektor tertentu yang dapat dikecualikan dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Modal asing harus memiliki izin dari BKPM dan dividen yang dibayarkan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Memiliki legalitas yang jelas seperti akta pendirian, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan izin-izin lain yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
  6. Dalam hal terdapat pekerja asing, perusahaan harus memperoleh izin dari instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  7. Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris. Direktur dan komisaris harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.
  8. Menyerahkan laporan keuangan dan pajak secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Itulah pembahasan seputar PT PMA yang harus anda ketahui. Masih ada yang perlu ditanyakan? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Legalku.

Artikel Lainnya
Cloud computing adalah model penyediaan layanan IT yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan layanan lainnya melalui internet. Layanan ini biasanya disediakan oleh penyedia layanan cloud (CSP) seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform (GCP).
Perizinan

Izin Cloud dan Dasar Hukumnya di Indonesia

Dalam era digital saat ini, layanan cloud computing telah menjadi bagian integral dari operasi bisnis modern. Perusahaan dari berbagai sektor memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Namun, dengan adopsi teknologi cloud yang semakin meluas, penting bagi bisnis untuk memahami aspek hukum dan peraturan terkait dengan penggunaan layanan cloud di Indonesia. Artikel ini akan membahas izin cloud dan dasar hukumnya di Indonesia, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Baca »

Personal Data Relationship and Material Rights

Personal Data is personal information that is attached to a person that is stored, maintained, and maintained for the truth and its confidentiality is protected. Personal Data can include name, identification number, personal contact such as no

Baca »

Negosiasi Kontrak Kerja dan Gaji Yang Baik

Negosiasi kontrak kerja dan gaji adalah hal yang lumrah dilakukan, terutama oleh calon karyawan yang sudah memiliki posisi tawar sebelumnya, misalnya karyawan yang sedang bekerja di suatu perusahaan ditawarkan posisi yang sama di perusahaan lain.

Baca »

Pentingkah Memiliki NPWP?

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan “nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

Baca »
PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.
Bisnis

Persyaratan Pengajuan PKP yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

Baca »
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui berbagai program pelatihan dan kursus yang diselenggarakan, LKP membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara lebih mendalam peran penting LKP dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Bisnis

Peran Penting LKP dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui berbagai program pelatihan dan kursus yang diselenggarakan, LKP membantu individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka, serta memfasilitasi pengembangan karir dan meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI