Debunking Common Misconceptions About Foreign Investment in Indonesia

In conclusion, navigating the process of establishing a foreign company in Indonesia requires careful consideration and adherence to the country's regulations. Seeking guidance from experts and legal advisors can help investors avoid the pitfalls associated with common misconceptions, ensuring compliance and success in the Indonesian market.

Debunking Common Misconceptions About Foreign Investment in Indonesia

Indonesia stands out as a promising destination for foreign investors due to its abundant natural resources and favorable economic environment. The government’s efforts to streamline investment procedures through various laws and regulations have attracted a growing number of foreign businesses eyeing expansion in the country.

 

However, amidst the increasing interest in investing in Indonesia, there are several misconceptions surrounding the establishment of a Foreign Investment Company (PMA) that often lead to confusion. This article aims to clarify these misconceptions and shed light on the actual rules governing foreign investment in Indonesia.

 

Minimum Authorized Capital Requirement:

Many foreign investors believe that the minimum capital requirement for setting up a PMA in Indonesia is IDR 10 billion. While this is partially true, it’s essential to understand that this amount applies to each business sector categorized under the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) with five-digit codes per project location. Exceptions exist for large trading companies and specific industries such as food and beverage services and construction, where the IDR 10 billion investment applies to certain conditions. Therefore, foreign investors should carefully assess the business sectors they intend to operate in and determine the applicable capital requirements.

 

Fulfillment of Investment Value:

There is a common misconception among foreign investors that the authorized capital stated in the Deed of Establishment fulfills the investment value requirement, as long as it meets the 25% threshold. However, Indonesian regulations stipulate that the total investment value as authorized capital must be fulfilled within one year from obtaining the business license. This means that foreign companies must initiate the process of fulfilling the total investment value shortly after receiving the license, beyond just including it in the initial capital declaration.

 

Dual Role of Directors and Commissioners:

Foreign investors sometimes assume that one person can simultaneously serve as both director and commissioner in a PMA company, similar to practices in other countries. However, Indonesian corporate laws mandate that directors and commissioners must be distinct individuals with different roles, responsibilities, and authorities. Commissioners oversee the directors’ compliance with legal provisions and company regulations, making it impractical for one person to hold both positions.

 

Work Permit Requirement for Foreign Directors and Commissioners:

Another misconception pertains to the necessity of a work permit for foreign directors and commissioners who do not reside in Indonesia. While some believe that only foreigners residing in Indonesia require a work permit, Indonesian regulations mandate that all foreign directors and commissioners of PMAs obtain a work permit. Exceptions exist for those who also hold shares in the company, exempting them from the work permit requirement, provided they meet the minimum share value.

 

In conclusion, navigating the process of establishing a foreign company in Indonesia requires careful consideration and adherence to the country’s regulations. Seeking guidance from experts and legal advisors can help investors avoid the pitfalls associated with common misconceptions, ensuring compliance and success in the Indonesian market.

Are You Still Confused About Foreign Investment?

CLICK THE BUTTON ON THE RIGHT TO ASK OUR TEAM.

Artikel Lainnya
Pendirian perusahaan di Singapura, khususnya dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas), menjadi pilihan menarik bagi para pengusaha yang ingin menjelajahi pasar global. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan dan bisnis yang menarik, dengan lingkungan bisnis yang kondusif, sistem perpajakan yang menguntungkan, dan kemudahan akses ke pasar Asia dan internasional. Namun, untuk memulai perusahaan di Singapura, ada beberapa langkah yang perlu dipahami dengan bai
Bisnis

Memahami Pendirian PT di Singapura: Langkah-Langkah dan Manfaat

Singapura menawarkan lingkungan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha yang ingin menjelajahi pasar global. Dengan proses pendirian perusahaan yang relatif cepat dan mudah, serta sistem perpajakan yang ringan dan transparan, Singapura menjadi destinasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnis mereka. Keuntungan lainnya termasuk akses yang mudah ke pasar global, lingkungan bisnis yang stabil, teratur, dan inovatif, serta perlindungan hukum yang kuat bagi para pengusaha.

Baca »
Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis, baik komersial maupun industrial, yang dikelola oleh asosiasi dan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama.
Bisnis

CATAT! INI JENIS PERUSAHAAN SESUAI BENTUK BADAN USAHA

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI