How to Apply for PIRT Permit, Here are the Complete Requirements and Procedures

PIRT stands for Home Industry Food, which is a production permit issued by the government to ensure the safety of the food produced. This permit is mandatory for food and beverage producers, including in the Halal certification process.
PIRT stands for Home Industry Food, which is a production permit issued by the government to ensure the safety of the food produced. This permit is mandatory for food and beverage producers, including in the Halal certification process.

How to Apply for PIRT Permit, Here are the Complete Requirements and Procedures

Applying for a PIRT Permit, or Home Industry Food Permit, is a production permit issued by the government to ensure the safety of the food produced.

 

This permit is granted after the products have passed a series of quality and safety tests. Here is a complete description of the PIRT permit application procedure.

 

Understanding PIRT

PIRT stands for Home Industry Food, which is a production permit issued by the government to ensure the safety of the food produced.

 

This permit is mandatory for food and beverage producers, including in the Halal certification process.

 

Importance of PIRT

Obtaining a PIRT permit is crucial for food and beverage producers because this permit is evidence that the products produced have passed a series of quality and safety tests, making them safe for consumption.

 

Owning a PIRT permit also provides several benefits for business actors. With a licensed product, it can be distributed widely legally.

 

Thus, the product distribution channels will be broader, and owning a PIRT permit can also increase consumer trust in the distributed products.

 

Consumer trust can increase because owning a PIRT permit means that the food and beverage business produced and sold by this home industry has met applicable food product standards.

 

PIRT Permit Requirements

Requirements that must be met to obtain a PIRT permit include:

  • Having a micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) business license.
  • Having a production facility that meets food health and safety requirements.
  • Using safe and quality raw materials.
  • Using production equipment that meets safety and cleanliness standards.
  • Participating in food safety training.
  • Having labels and production codes.

 

If you need assistance in managing business legality, you can contact our WhatsApp Contact Person at 0821 8413 8864 (LISA).

Are You Still Confused About PIRT Permit?

CLICK THE BUTTON ON THE RIGHT TO ASK OUR TEAM.

Artikel Lainnya

CEO OF LEGALKU: HUSTLING, ADAPTING AND SELF-MOTIVATING

This enlightening conversation with Phiolosophi, may have just proved that having all these qualities of persistence and endurance is not just a hearsay, but a must have for an entrepreneur. Having the mindset to be able to be flexible in one’s learning experience is also as important.

Baca »
Semakin rutin seorang entrepreneur profesional memperbarui informasi melalui sistem OSS-RBA, semakin baik pula pemahamannya tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). PSE merupakan fasilitas dalam sistem OSS yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan verifikasi elektronik terhadap bentuk usaha mereka.
Bisnis

PSE dan Digitalisasi Startup

PSE dan Digitalisasi Startup Semakin rutin seorang entrepreneur profesional memperbarui informasi melalui sistem OSS-RBA, semakin baik pula pemahamannya tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). PSE merupakan

Baca »
LKPM itu apa sih? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara tiap triwulan. LKPM sifatnya wajib lho legalmates! Sesuai Pasal 7 poin c PBKPM No.14/2017. Kalau misalkan Penanam Modal gak ngelaporin LKPM nya dalam beberapa periode, bakal dikenakan sanksi administrasi dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin. TERUS KALO WLKP? Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk membuat laporan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu kegiatan usaha. Setiap perusahaan wajib melaporkan WLKP selambat-lambatnya 30 hari sebelum perusahaan didirikan atau aktif dan 30 hari sebelum perusahaan dibubarkan.
LKPM

Sudah tau perbedaan kedua laporan ini? WLKP & LKPM

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap kali mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, mengalihkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada badan yang bersangkutan.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI