fbpx

Keringanan Pajak Ditengah Pandemi

Di masa sulit karena Pandemi ini dibutuhkan sinergitas yang kuat antara masyarakat dengan Pemerintah. Baik masyarakat maupun Pemerintah saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah pada masa krisis ini telah mendengar teriakan masyarakat khususnya pengusaha terkait sulitnya mempertahankan usaha yang mereka jalankan akibat Pandemi ini.

Terdapat solusi yang diberikan Pemerintah untuk mendukung masyarakatnya diantaranya adalah kelonggaran kredit, penundanaan perpajakan, dan peringanan beban perpajakan. Setidaknya terdapat tiga regulasi yang telah mengatur mengenai peringanan beban perpajakan, yaitu:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/2020);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 28/2020);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PMK 23/2020).

Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa bagi wajib pajak yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan insentif pajak tersendiri, pertama dari PMK 23/2020 mengatur sejumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang apabila memenuhi syarat dapat ditanggung oleh pemerintah. Persyaratan agar pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah adalah apabila pemberi kerja memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang juga termasuk dalam lampiran peraturan tersebut dan/atau Persuhaan ditetapkan dalam Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Apabila sudah memenuhi syarat maka selanjutnya wajib pajak harus melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat pemberi kerja terdaftar.

Selanjutnya dalam PMK 28/2020 mengatur mengenai insentif perpajakan yang ditujukan bagi barang dan jasa yang diperlukan untuk penangana Pandemi virus Corona dalam masa pajak April 2020 hingga September 2020. Dimana pihak yang berhak memperoleh insentif ini adalah:

  1. Badan/Instansi Pemerintah;
  2. Rumah Sakit; atau
  3. Pihak Lain.

Untuk barang yang dapat memperoleh insentif pajak meliputi:

  1. obat-obatan;
  2. vaksin;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Serta jasa yang dapat memperoleh insentif pajak meliputi:

  1. jasa konstruksi;
  2. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
  3. jasa persewaan; dan/ atau
  4. jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Insentif dalam hal ini juga merupakan pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk memperoleh insentif tersebut maka Pengusaha Kena Pajak terkait tetap harus menerbitkan faktur pajak, namun dalam faktur tersebut harus diberikan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR … /PMK.03/2020”. Selanjutnya Pemerintah juga memberikan pembebasan untuk pemungutan dan pemotongan PPh pasal 22 dan pasal 22 impor, pasal 21 dan pasal 23 bagi wajib pajak terkait.

Untuk PMK 34/2020 memberikan fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan Pandemi virus Corona berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungutnya PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Perlu dicatat pula untuk barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan dalam lampiran PMK 34/2020 dimana terdapat 73 jenis barang yang mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk mendapatkan fasilitas dalam PMK 34/2020 maka harus diajukan permohonan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.

Selain insentif sebagaimana dikemukakan diatas, dikabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan keringanan berupa pembebasan PPh final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet dibawah Rp4.8miliar per tahun yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,5%. Hal tersebut disampaikan oleh Joko Widodo pada saat memimpin rapat kabinet terbatas melalui video conference pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang lalu. Dikatakan bahwa pajak tersebut akan berlaku sejak April hingga September 2020. Untuk mengetahui insentif perpajakan pada saat pandemi ini silahkan untuk menghubungi customer service Legalku agar dapat segera dihubungkan dengan ahli dari Legalku Digital.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X