Kemunculan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Corona

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mengedepakankan prinsip supremacy of law merupakan amanat dari Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

  1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Namun walaupun sudah terdapat batasan terkait dengan kegentingan yang memaksa, produk hukum Perppu tetap dinilai sebagai subjektifitas dari Presiden itu sendiri. Besarnya kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perppu merupakan bentuk pengejawantahan Presiden sebagai kepala negara Indonesia. Dalam fenomena penyakit pandemi Corona yang telah menjadikan setidaknya 1677 masyarakat Indonesia sebagai pasien sejak 1 Apil 2020 kemarin. Atas keadaan ini Presiden Joko Widodo telah membentuk Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) sebagai upaya untuk menghadapi penayakit Corona. Munculnya Perppu 1/2020 ini walaupun dinyatakan sebagai upaya untuk melawan penyakit Corona tapi juga dinilai membawa beberapa pasal yang kontroversial untuk diterapkan. Salah satu hal yang disebut sebagai kontraversial adalah Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atua lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan termasuk sebagai kerugian negara.

Ketentuan ini Penulis sebut sebagai kontraversial dikarenakan mengapa biaya disebut harus tidak termasuk sebagai kerugian negara, karena ketentuan tersebut akan memicu adanya pemikiran lain terhadap Pemerintah khususnya Presiden bahwa ini bertujuan demi kepentingan politik agar masyarakat tidak melihat biaya tersebut sebagai kerugian negara sehingga tidak merusak sosok Presiden dengan kerugian negara yang besar. Ayat 2 dan 3 Pasal yang sama juga dinilai kontroversial karena dapat membebaskan pemerintah dari gugatan perdata, pidana, dan tata usaha negara. Beberapa pejabat negara yang yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu 1/2020 tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Jelas adanya pengaturan ini akan masyarakat berburuk sangka terhadap para pejabat negara yang nanti akan bebas dari tuntutan ketika melakukan korupsi. Selanjutnya dinyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu 1/2020 bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara. Padahal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa seharusnya tindakan atau kebijakan tersebut merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar itu Pasal 27 dianggap sebagai jalan keluar Pemerintah dari segala tuntutan akibat dari kebijakan – kebijakan yang diambil ketika pandemi Corona ini timbul. Selain dari ketentuan yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa ketentuan lain yang dinilai kontraversial atau bertentangan dengan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya. Diluar dari hal –  hal tersebut namun Kita tetap harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang sudah mulai membentuk kebijakan – kebijakan baru untuk menangani pandemi penyakit Corona ini. [/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

october, 2020

Semua Layanan Legalku
Dokumen di Jari Anda
Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan struktur kepemilikan dan peraturan yang jelas, modal yang terpisah dengan harta pribadi, dan impresi yang lebih bonafid

BRONZE
SILVER
PLATINUM
Persyaratan PT

Scan KTP Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham
Scan NPWP Pengurus dan Pemegang Saham
Scan KK Pengurus dan Pemegang Saham
Pas Foto Direktur Background merah 3×4 (4 lembar)
* Stempel Perusahaan

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK PT FULL (MENGGUNAKAN ALAMAT SENDIRI)
  • Surat Kontrak Sewa
  • PBB & STTS Tahun Berjalan
  • IMB
  • Foto Tampak Luar dan Tampak Dalam
  • Surat Keterangan Zonasi Perkantoran dari Kelurahan
  • Sertifikat Tanah/SHGB
  • Domisili Gedung

* Pengurus PT minimal terdiri dari 1 Direktur dan 1 Komisaris

* Pendiri PT minimal terdiri dari 2 Pemegang Saham (Pemegang Saham bisa sekaligus menjabat sebagai Direktur atau Komisaris)

* Suami-Istri yang mendirikan PT bersama-sama dan belum memiliki perjanjian pra-nikah harus mengikutsertakan satu orang untuk menjadi pihak ketiga.

* Stempel Perusahaan menyusul setelah Nama Perusahaan sudah Final (Dicek dan dipesan)

* Pendirian Perusahaan Menengah dan Besar diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS dapat dibantu oleh Tim LEGALKU

Aset Pribadi dan Perusahaan Terpisah.
Akses Bisnis Lebih Luas
Pilihan Aktivitas Bisnis Lebih Beragam
Bentuk Usaha dengan Badan Hukum

Edit

Dapatkan alamat bisnis di seluruh DKI Jakarta

Virtual Office (Kantor Virtual) adalah kantor yang tidak memiliki bentuk ataupun fisik, namun bisa digunakan sebagai alamat legal perusahaan untuk mendapatkan legalitas serta mendapat fasilitas kantor untuk digunakan dalam berbisnis.

Karena sistem zonasi yang membatasi lokasi yang bisa digunakan untuk domisili perkantoran, alamat perusahaan adalah salah satu hambatan bagi pengusaha di Jakarta untuk mendirikan badan usaha seperti PT ataupun CV. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah dengan Virtual Office.

Virtual Office bisa digunakan sebagai alamat untuk mendirikan PT ataupun CV dan mendapatkan legalitas untuk menjadi perusahaan yang bonafid.

BASIC
PREMIUM

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service
Tax and Consultant

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan Agustus ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?
Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service
X