Langkah-langkah Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.
Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.

Langkah-langkah Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.

 

Untuk memulai langkah-langkah mendirikan KPPA di Indonesia, Anda perlu memahami persyaratan dan prosedurnya. Pertama, menurut Pasal 1 Peraturan BKPM No 1 tahun 2020, KPPA dijalankan oleh individu yang ditunjuk oleh perusahaan asing untuk mewakili mereka di Indonesia.

 

Fungsinya adalah untuk mewakili perusahaan induknya dari luar negeri, mengurus kepentingan perusahaan, dan mempersiapkan pendirian hingga pengembangan PT PMA. Namun, perlu diingat bahwa KPPA tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bisnis.

 

Untuk mendirikan KPPA, Anda harus mematuhi syarat-syarat tertentu, termasuk manajer kantor yang tinggal di Indonesia dan lokasi kantor yang terletak di gedung perkantoran yang telah ditentukan.

 

Prosedur pendirian KPPA meliputi pendaftaran ke BKPM dengan dokumen pendukung yang sesuai dan mendapatkan izin dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, Anda juga perlu melaporkan kegiatan KPPA secara daring kepada BKPM setiap enam bulan sekali melalui sistem OSS.

 

Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang proses mendirikan KPPA, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di 0821-8413-8864

 

Dengan demikian, pastikan untuk mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat agar pendirian KPPA Anda berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Legalku 

Artikel Lainnya
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah karyawan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya. Proses pelaporan WLKP ini biasanya dilakukan secara online melalui portal atau sistem yang disediakan oleh instansi pemerintah terkait. Laporan ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi perusahaan atau pengusaha untuk melaporkan data dan informasi terkait ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang, seperti Departemen Ketenagakerjaan atau badan ketenagakerjaan setempat. WLKP bertujuan untuk menciptakan transparansi, pemantauan, dan pemenuhan hak-hak pekerja, serta mendukung perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

Baca »
Dalam dunia hukum, Term & Condition (T&C) atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Syarat & Ketentuan, merujuk pada seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur hubungan antara dua pihak dalam suatu perjanjian. T&C ini merupakan bagian integral dari perjanjian dan penting untuk dipahami secara seksama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Artikel ini akan menjelaskan mengapa memahami T&C dalam perjanjian sangat penting dan bagaimana Legalku dapat membantu dalam menyusun atau memeriksa T&C yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Bisnis

Memahami Pentingnya Term & Condition (Syarat & Ketentuan) dalam Perjanjian

Term & Condition (T&C) atau Syarat & Ketentuan dalam sebuah perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Melalui T&C yang baik, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur dengan jelas, serta membantu dalam mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI