fbpx

Prosedur kepailitan secara Voluntary Bankruptcy, atau Gugat Pailit

Covid – 19 telah memberikan dampak yang sangat destruktif khususnya terhadap sektor industri pariwisata dan MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) Industries. Pariwisata memang merupakan suatu sektor yang rentang akan suatu faktor eksternal yang akan memberikan dampak akan ketidakamanan dan kepastian dalam usaha pariwisata. Banyaknya perkembangan dalam usaha pariwisata pada akhirnya mendapatkan titik terendah pada saat Covid -19 dengan minimnya konsumen yang menggunakan pelayanan jasa hotel. Dengan adanya kebijakan PSBB maka sangat sulit untuk suatu usaha perhotel dapat beradaptasi mengenai larangan akan keluar rumah tersebut.

Dalam industri perhotelan untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka banyaknya melakukan suatu usaha Pivoting atau Kolaboratif Management dengan beberapa pihak untuk menanggulangi permasalahan penyebaran virus. Salah satu usaha Hotel yang berhasil ‘lolos’ dari permasalahan seperti yang dilakukan startup perhotelan RedDoorz umumkan kerjasama strategis baru dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyediakan tempat penginapan gratis bagi para tenaga medis yang menangani kasus COVID-19.Inisiatif dari RedDoorz ini merupakan bagian dari program terbaru “Red Heroes” yang diluncurkan di kawasan Asia Tenggara untuk memberikan bantuan dan dukungan terhadap perlawanan pada wabah COVID-19.

Lain halnya pada suatu startup yang memiliki sektor usaha hampir sama yakni pada tanggal 31 Maret pada akhirnya Airy (Airy Rooms), perusahaan jaringan operator hotel yang resmi menghentikan operasional mereka secara permanen. Kabar bangkrutnya Airy Rooms berasal dari surat edaran yang diterima operator mitra hotel Airy Rooms. Dalam edaran itu, pihak Airy memutuskan kerja sama dengan sejumlah pengelola kamar.Airy menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengancam hampir semua sektor bisnis, terutama bidang pariwisata yang semakin lesu.“Kami telah melakukan upaya terbaik kami untuk mengatasi dampak dari bencana (internasional) ini. Namun, mengingat penurunan teknis yang signifikan dan pengurangan sumber daya manusia yang kami miliki saat ini, kami telah memutuskan untuk menghentikan (kegiatan) bisnis kami secara permanen.” Kepailitan suatu usaha pada hakikatnya akan memberikan dampak dan cakupan yang cukup luas terhadap ekonomi dan masyarakat seperti akan adanya perubahan secara drastis dalam tahap manajerial , PHK , penutupan beberapa waralaba atau mitra dan lain – lain. Untuk memastikan proses kepailitan tetap terhadap koridor yang aman dan sesuai hukum maka prosedur kepailitan pada hakikatnya diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.  

Pada proses kepailitan umumnya harus dipahami bahwa akan adanya hubungan hutang piutang antara debitur (penerima hutang) dan kreditor ( pemberi utang) yang dimana hubungan hutang piutang tersebut tidak dapat ditangguhkan karena adanya kekurangan biaya sehingga pihak kreditor mengajukan prosedur kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu proses sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana , yang pada Suatu permohonan pailit umumnya diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitur. Namun pada dasarnya selain diajukan oleh pihak kreditor, debitor yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), yaitu:“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”Lalu, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tersebut juga disebutkan atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Walaupun dapat diajukan oleh 1 kreditor, namun ketentuan tersebut tidak menghilangkan persyaratan utama dimana agar debitur dapat dinyatakan pailit setidaknya memiliki 2 kreditor.

Prosedur kepailitan pada umumnya hanya membutuhkan pembuktian – pembuktian yang menjelaskan akan adanya hubungan utang piutang dengan kreditur dan debitur yang tak bisa ditangguhkan hal tersebut dilaksanakan di pengadilan niaga. Persyaratan – dalam prosedur kepailitan baik yang diajukan

Dalam mengajukan kepailitan pembuktian  yang harus disiapkan antara lain :

  1. Bukti adanya hubungan hukum transaksional atau kerjasama antara kreditur (pemohon pailit dan debitur (termohon pailit) dapat dengan menyediakan bukti perjanjian kontrak , Purchase order atau MoU dengan kreditor.
  2. Bukti adanya utang piutang antara kreditor dan debitor , hal tersebut dapat berupa invoice atau surat tagihan dalam bentuk lain
  3. Bukti korespondensi adanya penagihan hutang dari kreditur yang menagihkan kepada debitur , dapat berupa surat teguran atau somasi dan bukti penagihan lainya.
  4. Bukti adanya utang yang dimiliki debitur tersebut kepada kreditur lainnya.

Pada tahap Pra-Permohonan ini perlu adanya komunikasi dan kerjasama dengan kreditor lain. Hal tersebut mengingat perlu adanya bukti-bukti yang dapat menunjukkan debitur tersebut memiliki utang terhadap kreditor yang lainnya.

Pada dasarnya perkara kepailitan menganut prinsip pembuktian yang sederhana. Yaitu adanya fakta pihak debitur memiliki 2 atau lebih kreditur, serta fakta utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Sedangkan perselisihan mengenai nominal dari utang tersebut tidak membuat permohonan pailit tersebut ditolak oleh pengadilan.

Hal lain yang perlu diingat, berbeda dengan perkara perdata umum, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Sehingga dalam pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor itu sendiri, melainkan harus menggunakan jasa hukum seorang advokat. Hal tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Berikut merupakan prosedur pernyataan pailit suatu perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam UU No.37 Tahun 2004 :

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).
  2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
  3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
  4. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
  5. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
  6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
  7. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
  8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).

Pada dasarnya pengaturan kepailitan diterbitkan untuk menjalin suatu hubungan utang – piutang yang jelas serta sebagai metode penyelesaian utang piutang yang sesuai dengan perkembangan hukum dan global. Saya harap artikel ini dapat bermanfaat.

Legalku Talk

Kami Tersedia 24/7 hanya untuk anda

Legal Events & Webinars

january, 2021

Semua Layanan Legalku

Pertama, mari pilih dokumen

Affordable Legal Services

Temukan Rencana Sempurna Untuk Urusan Bisnis Anda
Bingung daftar PKP?
Kami bisa membantu Anda mulai dari Rp.3,5 Juta

Edit

For those of you who want a business entity with a clear ownership structure and regulations, separate capital from personal assets, and a more bona fide impression

Company Requirements (PT)

Scan of KTP of Company Management and Shareholders
Scan of NPWP of Management and Shareholders
Scan of KK Managers and Shareholders
Photograph of the Director with red background 3 × 4 (4 sheets)
* Company stamp

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PT FULL (USING OWN ADDRESS)
  • Lease Contract Letter
  • PBB & STTS Current Year
  • IMB
  • Photos from outside and inside
  • Office Zoning Certificate from the sub-district
  • Land Certificate / SHGB
  • Domicile Building

* The management of a PT consists of at least 1 Director and 1 Commissioner

* A PT founder consists of at least 2 Shareholders (Shareholders can simultaneously serve as Directors or Commissioners)

* Husband and wife who set up a PT together and do not have a pre-marriage agreement must include one person to become a third party.

* The Company Stamp follows after the Company Name is Final (Checked and ordered)

* Medium and large company establishments are required to register with BPJS Ketenagakerjaan. BPJS registration can be assisted by the LEGALKU Team

Separate Personal and Company Assets.
Broader Business Access
More Diverse Options for Business Activities
Form of Business with a Legal Entity

Edit

Get a business address throughout DKI Jakarta

Virtual Office is an office that has no form or physical form, but can be used as a company legal address to obtain legality and obtain office facilities for use in business.

Due to the zoning system that limits the locations that can be used for office domiciles, the company address is one of the obstacles for entrepreneurs in Jakarta to establish a business entity such as a PT or CV. However, that is no longer a problem with Virtual Office.

Virtual Office can be used as an address to establish a PT or CV and obtain legality to become a bona fide company.

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Tax & Consulting Service

Terima kasih telah memilih dan menggunakan layanan LEGALKU sebagai rekan dalam memenuhi kebutuhan legalitas bisnis Anda.

Sebagai informasi, saat ini LEGALKU memiliki layanan terbaru berupa jasa konsultan keuangan dan perpajakan yang dapat membantu mempermudah dalam perencanaan serta penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, baik untuk individual maupun bisnis Anda.

Selain itu, tim ahli LEGALKU juga akan mencarikan solusi terbaik yang dapat membantu kebutuhan operasional usaha Anda agar menjadi lebih efisien.

Potongan Harga

Sebagai bentuk apresiasi kami, selama periode bulan November ini Kami akan memberikan potongan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Masih bingung ?

Legal Permit Services

Untuk Anda yang ingin badan usaha dengan modal minim, sistem pengambilan keputusan yang lebih mudah, dan pajak yang lebih rendah

*Harga yang tercantum diatas adalah harga Paket beserta fasilitas yang anda dapatkan.


Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silahkan hubungi Pusat Bantuan kami untuk lebih lanjut

Masih bingung ?
Legalku Knowledge Base

Pendirian PT

PMDN - PMA

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

Legal Due Diligent

Audit Hukum

Dengan layanan jarak jauh dari LEGALKU anda dapat dengan mudah berbicara dengan Ahli Hukum kami Tatap Muka.

Maksud kami benar-benar Tatap Muka dengan wajah Asli, Pakar Asli, dan GRATIS tetntunya!

Legalku Web Service

We're getting ready for this :)

X