4 Alasan Sertifikasi Halal Penting Bagi Usahamu!

Sertifikasi Halal merupakan suatu pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
Sertifikasi Halal
Sertifikasi Halal

Apa Itu Sertifikasi Halal?

Sertifikasi Halal merupakan suatu pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Supaya dapat mencantumkan label halal pada suatu kemasan produk, maka sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk dapat mencantumkannya. 

Semua produk makanan dan minuman memiliki kewajiban sertifikasi halal yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Tujuan

Dengan adanya sertifikat halal dapat dijadikan sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi tidak terdapat najis maupun melalui proses yang tidak sesuai dengan syaria’t islam. Kewajiban sertifikasi halal dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan masyarakat mayoritas Islam sehingga pemerintah mewajibkan adanya jaminan kehalalan produk yang beredar di pasar.

Manfaat

Selain karena diwajibkan pemerintah, sertifikasi halal juga penting bagi usahamu dan memberikan nilai lebih karena memiliki banyak manfaat yang menguntungkan diantaranya:

  1. Memberikan kepercayaan bagi konsumen

Karena mayoritas konsumen muslim, maka produk dan layanan yang penjualan yang akan semakin meningkat dan konsistennya terjaga apabila produsen dan penjual memiliki sertifikasi halal.

  1. Unique Selling Point

Dengan kepemilikan sertifikasi halal ini, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen karena sadar akan pentingnya kehalalan produk dan menjadi daya saing kompetitor.

  1. Menjangkau Warga Muslim di Luar Negeri

Hal ini dapat berlaku bagi perusahaan yang sudah merambah ke dunia ekspor. Berkat adanya sertifikat halal ini, Anda berkesempatan untuk memasarkan produk ke negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

  1. Berpeluang Masuk ke Pasar Global

Sertifikat halal menjadi salah satu syarat untuk melakukan ekspor produk, terutama jika ingin memperluas pemasaran ke negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kepemilikan sertifikat halal produk juga dapat membantu para minoritas muslim di negara lain untuk mendapatkan produk halal. 

Masa Berlaku

Sertifikat halal tidak berlaku selamanya, ada masa berlaku bagi para pemilik usaha terkait sertifikat yang dimilikinya. Jika sebelumnya hanya berlaku selama dua tahun, kini berubah menjadi empat tahun sejak diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kecuali terdapat perubahan komposisi bahan selama masa berlaku tersebut.

Pelaku usaha dapat memperbaharui sertifikat halal paling lama tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. 

Kategori Wajib Bersertifikasi Halal

Produk yang beredar di masyarakat guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari diwajibkan untuk memiliki sertikat halal. Diatur dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, kategori produk wajib bersertifikasi halal dibagi menjadi dua, yakni barang dan jasa.

Barang yang harus bersertifikasi halal:

  1. Makanan dan minuman
  2. Obat
  3. Kosmetik
  4. Produk Kimiawi
  5. Produk Biologi
  6. Produk Rekayasa
  7. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan

Sedangkan, jasa yang harus bersertifikasi halal diatur secara lebih rinci dalam PP No. 34 Tahun 2021 diantaranya:

  1. Penyembelihan
  2. Pengolahan
  3. Penyimpanan
  4. Pengemasan pendistribusian
  5. Penjualan Penyajian

Baca juga: Punya Bisnis kuliner perlu Sertifikat Laik Hygiene? Ini 4 Benefitnya!

Syarat Pendaftaran

Para pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat halal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam proses pengajuan sertifikat halal, para pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Baik terkait data pelaku usaha maupun komposisi bahan produk.
  2. Melakukan pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; 
  3. Memiliki Penyelia Halal atau orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal di perusahaan dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pengajuan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, perlu memenuhi standar kehalalan produk atau layanan.

  1. Diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 
  2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: 
    • Data Pelaku Usaha; 
    • Nama dan jenis Produk; 
    • Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan 
    • Proses pengolahan Produk. 
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Cara Cek Halal MUI

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal membutuhkan beberapa dokumen pelaku usaha yang akan diperiksa BPJPH selama 2 hari kerja. Tujuannya untuk memastikan kelengkapan dan kebeneran dokumen sehingga dapat ditetapkan sebagai lembaga pemeriksa halal.

Setelah proses sertifikasi selesai, label halal dapat dicantumkan pada produk dan mengecek sertifikasi halal secara online untuk memastikan kehalalan produk. Berikut cara pengecekan sertifikasi halal MUI online:

  1. Mengecek sertifikasi halal MUI online melalui website halalmui.org
  2. Mengecek sertifikasi halal MUI online melalui aplikasi
  3. Mengecek Sertifikat Halal MUI Online Melalui Call Center LPPOM MUI dengan menghubungi nomor 14056
  4. Mengecek Sertifikat Halal MUI Online Melalui Whatsapp dengan menghubungi nomor 08111148696

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: 

  1. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; 
  2. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; 
  3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; 
  4. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; 
  5. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Baca juga: Izin BPOM untuk Bisnis Lebih Kredibel

Sanksi

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: 

  1. Peringatan tertulis;
  2. Denda administratif; 
  3. Pencabutan Sertifikat Halal.

Itulah pembahasan seputar manfaat Sertifikat Halal yang harus anda ketahui. Masih ada yang perlu ditanyakan? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Legalku. (https://www.instagram.com/legalku/

Artikel Lainnya
Perizinan

SIUJK

SIUJK memberikan keamanan bagi pemilik proyek bahwa proyeknya dikelola oleh yang terbaik. Kedua, bagi kontraktor, SIUJK adalah pengakuan profesionalitas dan kualifikasi.

Sekarang, ada kabar baik untuk Anda. Jika Anda mencari solusi yang efisien dan andal untuk mendapatkan SIUJK, Legalku adalah jawabannya!

Legalku menawarkan layanan SIUJK yang cepat, terpercaya, dan sesuai dengan regulasi. Kami mengurus semua aspek administratif sehingga Anda bisa fokus pada proyek Anda tanpa repot.

Jangan biarkan masalah administratif menghambat proyek Anda. Percayakan SIUJK Anda kepada Legalku, mitra terpercaya bagi para profesional konstruksi.

Baca »

Hubungan Data Pribadi dan Hak Kebendaan

Data Pribadi merupakan informasi pribadi yang melekat terhadap seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Pribadi dapat mencakup nama, nomor identitas, kontak pribadi seperti no

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI