Establishment of Foreign Direct Investment in Indonesia

The growth of the business world surely requires investment activities, especially for the economic growth in a country. Investment is an activity that is used for production activities that produce goods or services in the future. In other words, the investment becomes one of the important factors that can increase the growth and the economic development of a country. In addition, to build the infrastructure of the country is to open opportunities to foreign investors to do investment. The advantage of the presence of foreign investors can also be felt by businesses to develop their businesses. According to the Investment Law, it defines an investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia conducted by the foreign investors, both  who use foreign capital completely or who are related to domestic investors.

To be able to carry out, the foreign investor concerned shall meet the following requirements below :

  • Must be in the form of Limited Liability Company
  • The company of the foreign investment, which was founded in Indonesia is obliged to employ an Indonesian citizen or Indonesian Legal Entities to run their business.
  • The establishment of the foreign investment company must be under Indonesian law and domiciled in Indonesia

And there are other requirements for those who want to implement foreign investment (PMA) must pay attention to the following provisions:

  • Have a total minimum capital of Rp. 10 Billion Rupiah
  • In addition, for the paid-up capital of Rp. 2.5 Billion Rupiah
  • And each shareholder must have a minimum share of at least  Rp10 Million Rupiah.

Furthermore for the shareholders of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) must be based on the Negative Investment List. Which is, before foreign investors decided to register the establishment of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) in Indonesia, it is recommended to investigate its business activities on the Negative Investment List (NIL). The Negative Investment List contains a list of business sectors compiled by the government as information for potential investors about businesses that are not allowed in Indonesia, restrictions on foreign ownership in the classification of business that has been determined. And the Indonesian Negative List issued will be ratified by the Investment Coordinating Board (BKPM). The percentage of Indonesia’s Negative List is regulated in Presidential Regulation No. 10/2021 about The Field of Investment Business which is regulated by closed investment requirements in only six sectors includes, cultivation of the drug industry, all forms of gambling, fishing of fish species listed in Appendix or CITES, taking or utilization of coral from nature, chemical weapons industry, ozone-destroying chemicals industry.

Related to licensing and non-licensing investment of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) in Indonesia is regulated in the Regulation of the Head of The Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) No. 5/2013 which has been amended by BKPM Regulation No. 12/2013 concerning Guidelines and Procedures for Licensing and Non-licensing of Investments governing the following:

  • Prepare some legal documents such as:
  1. The notarial establishment  of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) signed by a Notary
  2. Domicile Letter from local government
  3. NPWP and information of Taxable Entrepreneurs (PKP) from the tax office
  4. Principle Permission from Investment Coordinating Board (BKPM)
  5. Business Identification Number (NIB) and other business licenses
  6. Required to do report employment and welfare report from the Minister of Labor
  7. Notarial Sale & Purchase Agreement, Certificate of Land Rights, the lease agreement or an agreement to rent and use for group of companies
  8. Evidence of the receipt of the Investment Activity Report
  9. Procuration if the application is not made directly
  • Obtained ratification for the legal entity status from the Minister of Law and Human Rights

And last, here is the procedure of application for the licensing of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) :

  • Investor submits application for business license through Investment Coordinating Board (BKPM);
  • Completing the requirements of legal entity legal documents;
  • If there is a deficiency, then the officer from Investment Coordinating Board (BKPM) will immediately return the application along with a detailed record of the verification results;
  • And if the application for establishment is accepted, a business license will be issued no later than 3 days from the receipt of a complete and correct application;
  • Please note the validity period of the Business License is valid as long as the company is still carrying out business activities
  • Submit an Investment Activity Report every 3 months 
  • Applying for Principle Permissions
Artikel Lainnya

IZIN BAGI RESELLER ALAT KESEHATAN

Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK). IPAK wajib dimililiki oleh perusahaan (badan hukum) yang hendak melakukan kegiatan usaha di bidang pengadaan, penyimpanan, penyalur alat kesehatan dalam jumlah besar

Baca »
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah karyawan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya. Proses pelaporan WLKP ini biasanya dilakukan secara online melalui portal atau sistem yang disediakan oleh instansi pemerintah terkait. Laporan ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) adalah kewajiban bagi perusahaan atau pengusaha untuk melaporkan data dan informasi terkait ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang, seperti Departemen Ketenagakerjaan atau badan ketenagakerjaan setempat. WLKP bertujuan untuk menciptakan transparansi, pemantauan, dan pemenuhan hak-hak pekerja, serta mendukung perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

Baca »

Legalku Bantu Pengusaha Thailand Dirikan Perusahaan di Indonesia

Event internasional yang menyasar para pengusaha dari industri digital ini dihadiri oleh lebih dari 100 exhibitor dari seluruh Asia. Bekerjasama dengan INTCC (Indonesia-Thai Chamber of Commerce), Indonesia mengirimkan perwakilan 7 startup teknologi dan salah satunya adalah LEGALKU, yang fokus pada persoalan hukum bisnis.

Baca »
Proses distribusi produk merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Salah satu aspek penting dalam proses distribusi ini adalah izin edar. Izin edar tidak hanya menjadi persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam mengenai peran izin edar dalam distribusi produk dan bagaimana pemahaman yang baik terhadap konsep ini dapat membantu mengoptimalkan bisnis Anda.
Bisnis

Optimalkan Bisnis Anda dengan Memahami Peran Izin Edar dalam Distribusi Produk

Anda dapat mengoptimalkan bisnis Anda dan meningkatkan kesuksesan jangka panjangnya. Dengan memastikan bahwa produk Anda memiliki izin edar yang sah, Anda tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, tetapi juga memperkuat citra dan reputasi bisnis Anda di mata konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganggap izin edar sebagai bagian yang integral dari strategi distribusi produk Anda dan memastikan bahwa Anda memahami secara menyeluruh peran dan implikasinya dalam bisnis Anda.

Baca »
Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya. Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.
Bisnis

Tertarik jual produk di Shopee Mall? Tapi masih bingung cara daftar merek?

Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya.

Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.

Baca »
Semua Layanan Legalku
LegalDoc

Buat Dokumen Praktis

LegalBizz

Urus Legalitasmu

IUMK

Izin Usaha Praktis

Merek

Terdaftar & Terjamin

Edar BPOM

Aman & Terjamin

PIRT

Majukan Usahamu

Izin PSE

Praktis & Mudah

Izin Apotek

Dapatkan Izinmu

Retainer Legal

Oleh Staf Profesional

Retainer ENP

Menjamin Kemulusan Usahamu

Pajak

Mudah & Aman

Kitas

Untuk Izinmu

Sworn Translator

Penerjemah Tersumpah

PT Singapura

Handal & Terjangkau

PT Perorangan

Untuk Usaha Lebih Aman

Pendirian PT

Majukan Usahamu

Sertifikat Halal

Untuk Usahamu Terjamin

LKPM

Pelaporan Praktis

LegalSIstance

Cepat & Membantu

Sertifikat Standard

Buat Izin Uusahamu

Founders Agreement

Buat Mudah Usahamu

PT PMA

Investor Asing

Agreement

Buat Kesepakatan

Shareholder Agreement

Tidak Perlu Repot

Legal Checkup

Cek Izin Usahamu Disini

NIB

Mulai Izin Usaha

Legalku Q&A
Pendirian PT

PMDN – PMA

Drafting Agreement

Drafting Agreement

Terkait Investasi

Legalitas Terkait Investasi

Izin Usaha

Legalitas Izin Usaha

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Legal Due Diligent

Majukan Usahamu

Lainnya

Lihat Semua Knowledge Hukum

Voucher Form

Dapatkan voucher potongan harga dengan mengisi form berikut.

*Setelah mengisi Form diatas, kami tidak akan lagi mengirim Pop-Up ini kepadamu :)
*Oh iya Tenang, kami tidak akan melakukan SPAM kok
Check Keabsahan Legalitas

Berdasarlan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas minimal 3 kata dan dilarang menggunakan bahasa asing. Untuk PT Perorangan juga berlaku ketentuan yang sama.

Format Penulisan: HURUF BESAR.
Contoh: PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI